Breaking News

Jelang Berlakunya PP Nomor 18, Jabatan Eselon III dan IV Terancam Bubar

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Jelang diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, pemangkasan jabatan eselon III dan IV semakin mendekati kenyataan, karena orientasi PP nomor 18, lebih kepada Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dengan cara merampingkan Perangkat Daerah, atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan harapan agar lebih epektif dan efisien.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah.
Dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut,  dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.
Disebutkan dalam PP itu, bahwa Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. Badan. Adapun Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan.
PP ini juga menegaskan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus.
Kepala UPTD Pendidikan
Sementara itu, Menururut kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talagasari H, Kalam Sukmawijaya, saat ditemui BINTANGNEWS.com di ruang kerjanya mengatakan,” bagi Kami pada prinsifnya tetap akan siap mengikuti aturan yang ada, termasuk jika PP nomor 18 ini juga akan diberlakuka.
Sesuai dengan sumpah Jabatan atau Janji PNS pada Pasal 26 UU No. 8/1974, PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat, harus siap ditempatkan dimana saja, dan kami siap melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Jika benar PP nomor 18 diberlakukan, bagi kami mungkin tidak terlalu panik, karena kami berasal dari Fungsional, dengan Kata lain, ya daripada nganggur, jangankan kembali menjadi Pengawas, jadi guru sekalipun, kami tetap akan siap melaksanakan tugas yang diberikan kepada kami. Namun sayangnya, dari 30 kepala UPTD yang terdiri dari 30 Kecamatan, yang berasal dari Fungsional hanya tujuh orang, selebihnya, yang 23 orang lagi berasal dari Struktural,” ujar Kalam. 

Wamenpan dan RB

Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB), Eko Prasodjo mengatakan, penghapusan jenjang itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini, agar tidak ada pergolakan dari PNS dan kritikan dari pihak lain. Menurut Eko,PNS eselon III hingga V akan dihapus sesuai struktur, dan bukan terkait dengan pencapaian kinerjanya.

Eko menjelaskan, jika strukturnya sudah ramping dan efisien, penghapusan tidak akan dilakukan.Para pegawai di eselon itu nantinya akan diganti dengan pegawai fungsional. “Jadi, nanti yang ada hanya pejabat eselon I dan II dan pejabat fungsional yang langsung melayani,” tegas Eko di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,kemarin.

Eko menjelaskan, penghapusan eselon itu juga karena banyak tugas di lingkup kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh 10 orang.Bukan hanya pemborosan uang negara,kinerja PNS pun sangat tidak efektif.Perampingan birokrasi ini juga dilakukan guna menjaring pegawai negeri berkualitas yang mampu melayani publik dengan baik.

Eko menjabarkan, sejumlah pegawai fungsional akan direkrut untuk menggantikan eselon III hingga V. Namun, ujarnya,persoalan ini masih dianalisis. “Beberapa pegawai yang akan dipekerjakan adalah tenaga analisis keuangan, analisis jabatan, dan auditor. Mereka selain mendapat gaji, juga mendapat tunjangan fungsional yang besarannya akan disesuaikan dengan tunjangan kerja. Pengisian jabatannya akan disesuaikan dengan kompetensi dan analisisnya,” jelasnya.

Berdasarkan data,eselon III di seluruh kementerian mencapai 5.102 orang, sedangkan eselon IV ada 12.856 orang. Kemudian, di 28 lembaga pemerintah nonkementerian terdapat 1.778 pejabat eselon III dan 2.649 eselon IV.Guru Besar FISIP UI ini mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) serta para analisis jabatan untuk efisiensi birokrasi ini.

Menurut Eko, dalam percepatan reformasi birokrasi juga perlu dilakukan percepatan formulasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi pengungkit reformasi birokrasi nasional.Setidaknya, ada empat rancangan undangundang (RUU) yang perlu dipercepat, yakni RUU Administrasi Pemerintahan,RUU Aparatur Sipil Negara,RUU Etika Penyelenggara Negara, dan RUU Tata Hubungan Pemerintahan. Eko menambahkan,agar reformasi birokrasi dapat dirasakan segera, perlu ada inisiatif berdampak besar, mudah, cepat, dan tidak membutuhkan sumber daya besar atau dengan kata lain quick wins.

Sistem tersebut dilakukan dengan menerapkan e-government,seperti melalui sistem e-procurement dalam proses tender. “Sistem promosi terbuka juga merupakan salah satu quick wins yang diterapkan di Kementerian PAN dan RB. Quick wins juga bisa dilakukan melalui revitalisasi penyidik PNS, pengembangan dan penegakan etika pejabat melalui pedoman etika, pakta integritas, dan penanganan konflik kepentingan,serta pilot project pelayanan publik pada salah satu kementerian/lembaga,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menilai, jumlah tenaga fungsional memang harus ditambah mengingat anggaran yang semakin membengkak dan rencana pensiun bagi 8.000 PNS tiap tahunnya. Hakam mengatakan, pegawai negeri yang seharusnya direstrukturisasi adalah dari tenaga struktural yang biasanya mengurus administrasi dan tugas perkantoran biasa.

Menurut dia,kenyataannya jumlah pegawai dan beban kerja yang diemban selama ini sangat tidak sesuai.Karena itu, Hakam setuju jika pegawai semacam ini digantikan dengan tenaga fungsional. Menurut dia, tenaga fungsional yang juga harus ditambah antara lain bidan, perawat, dan guru yang jelas tugas dan tanggung jawabnya yang dilansir oleh bagian kepegawaian.

“Banyaknya tenaga struktural ini karena proses penerimaan PNS yang asalasalan,” tegasnya. Politikus PAN ini menyatakan, untuk penerimaan pejabat eselon I seperti dirjen, kepala badan, ataupun kepala dinas harus dilakukan dengan asas kompetisi.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di Twitter @Bintangnews.com