Pemkab Belum Serius Lindungan Ekologi Kawasan Hutan Karawang

BINTANGNEWS.com –  Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia (BARAK-Indonesia) Kabupaten Karawang, D. Sutejo. Ms mempertanyakan luas hutan negara sebagai kawasan lindung Karawang sebesar 30 persen. Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki oleh BARAK, kawasan lindung yang tersedia di Karawang baru mencapai 14 persen dari total luas wilayah Kabupaten Karawang.

"Berdasarkan data, tercatat baru 14 persen kawasan hutan lindung di Karawang," kata Sutejo kepada BINTANGNEWS.com, di Karawang, Selasa (30/8).
Sementara itu, lanjut Sutejo, menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan minimal kawasan lindung sebesar 30 persen dari jumlah total wilayah. Artinya, kawasan lindung yang belum tersedia masih kurang  16 persen dari total luas wilayah.

Menurutnya, ketersediaan kawasan lindung berdasarkan amanat Undang-Undang akan memberikan pengaruh pada situasi ekologis bioregional Karawang.
"Hal ini menjadi permasalahan lingkungan hidup, karena berkaitan dengan daya dukung alam terhadap kehidupan manusia dan pembangunan di Karawang," ujarnya.

Pria yang karib disapa Tejo ini mengaku tidak akan segan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk tidak memberikan izin pembangunan yang diperuntukan bagi kawasan industri baru, apabila ketersediaan kawasan lindung belum sesuai dengan ketentuan Undang Undang.

"Saya tidak akan segan-segan untuk meminta ke Pemkab untuk tidak memberikan izin baru yang dipergunakan untuk kawasan industri baru, kalau syarat untuk kawasan lindung tersendiri berlum sesuai," jelas Tejo.

Ditempat terpisah, Ketua DPK Serikat Tani (SAKTI) Kabupaten Karawang, Beno menilai pembangunan kawasan industri yang berlebihan akan memberikan dampak negatif kepada ekologi, memasifkan alih fungsi lahan, mengurangi kawasan resapan konservasi air dan lindung.
"Bila tidak diimbangi oleh kawasan lindung maka akan memberikan dampak buruk bagi ekologi, alih fungsi lahan, dan resapan konservasi air dan lindung," kata Beno.

Apalagi, sambung Beno, pembangunan kawasan industri menggunakan kawasan hutan negara yang berfungsi lindung dan lahan perkebunan produktif masyarakat, akan memberikan dampak tergusurnya mata pencaharian petani kecil holtikultura.
Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya menolak pembangunan kawasan industri baru jika harus mengorbankan kawasan hutan negara sebagai kawasan lindung dan meminta pemerintah pusat dan pemkab Karawang untuk lebih memihak kepada kepentingan ekologi dan masyarakat Karawang.
"Saya berserta kawan dari elemen yang lain akan menolak keras pembangunan kawasan industri baru, jika harus mengorbankan kawasan lindung, petani serta masyarakat,"
Pihaknya juga meminta kepara pihak pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk lebih berpihak kepada kepentingan ekologi, para petani serta masyarakat.
"Saya minta pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten harus pro terhadap kepentingan ekologi, petani dan tentunya masyarakat kecil. Jangan mengorbankan ekologi, Petani serta masyarakat," pungkasnya. (red)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di Twitter @Bintangnews.com


Related News

No comments:

Leave a Reply