Naik Pitam, Sri Mulyani Ancam Pecat Pegawai yang Main Anggaran

BINTANGNEWS.com – Suasana rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR tentang pemangkasan anggaran di APBNP 2016 dan pengampunan pajak semalam, sempat diwarnai ketegangan. Terjadi perdebatan sengit antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Anggota Komisi XI Edison Betaubun.

Ketegangan bermula dari Komisi XI yang menyampaikan usulan proposal rencana pembangunan dari Pemda kepada Kemenkeu. Komisi XI meminta Menteri Keuangan untuk mengkomunikasikan kepada anggota dari dapil (daerah pemilihan) bersangkutan sebagaimana peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-undang (UU) MD3, DPR harus memperjuangkan program pembangunan dapil kepada Pemerintah, dalam hal ini Menkeu.

Anggota Komisi XI DPR RI Edison Betaubun memantik dengan menyatakan Kemenkeu harus bisa membantu Komisi XI mengkomunikasikan dengan komisi lain jika ada suatu pembangunan di daerah pemilihannya. Sebab, Komisi XI tidak bisa langsung membicarakannya dengan komisi lain.

"Apakah tidak mungkin Kemenkeu membantu Komisi XI di daerah pemilihannya kalau ada pembangunan. Sebab tidak mungkin Komisi XI bicara di Komisi IV atau V. Semua pengambilan keputusan melibatkan Kemenkeu," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (31/8/2016) malam.

Tak hanya itu, Edison terus memberondong mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dengan berbagai macam pertanyaan. Bahkan, dia juga mengancam akan menolak usulan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang diajukan Kemenkeu.

"Karena kami juga di Banggar DPR dan mengamati permain-permainan yang ada di sini. Apakah Kemenkeu tidak terlibat dalam penetapan anggaran belanja K/L terkait pembangunan daerah? Saya minta Menkeu untuk melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap aparat pemerintah, termasuk dalam pembahasan anggaran," cecarnya.

Mendapat serangan bertubi-tubi, Sri Mulyani pun tidak tinggal diam. Mantan Menkeu era Presiden SBY ini menyatakan, jika Komisi XI terikat dengan UU MD3 maka Kemenkeu pun juga terikat dengan UU Keuangan Negara. Menurutnya, ada legalitas dan etika yang harus dipegang oleh semuanya.

"Jangan sampai menjaga kepentingan Komisi XI kemudian kepentingan besarnya terpengaruh. ‎Karena bapak ibu sekalian membutuhkan Menkeu yang kredibel juga, kalau Menkeu sudah mulai bawa-bawa proyek repot pak. Saya tidak tahu harus menjelaskan seperti apa," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa dalam rapat penetapan anggaran belanja K/L dengan komisi lain, pihaknya hanya menetapkan pagu anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kemenkeu tidak terlibat langsung dalam penetapan anggaran belanja K/L yang dibahas di setiap komisi.

"Kami kan dari sisi pagu anggaran, berdasarkan RKP dan mereka menyampaikan detail. Kami ada list-nya, tapi kami tidak membahas dengan mereka, mereka membahas dengan komisinya. Kami hanya menetapkan pagu besarnya," terangnya.

Menurut Sri Mulyani, Kemenkeu tidak berhak terlibat langsung dalam pembahasan anggaran di Parlemen. Jika ada anak buahnya yang ikut dalam pembahasan anggaran, dia tidak segan-segan untuk langsung memecatnya.

"Kalau ada anak buah yang melakukan pembahasan malah kami curiga. Pak Edison kalau punya nama staf saya siapa yang melakukan, kasih tahu saya. Hari ini akan saya copot," tandasnya."(boy)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di Twitter @Bintangnews.com

Sumber: Sindonews

Related News

No comments:

Leave a Reply