BINTANGNEWS.com – Penasihat Donald Trump untuk hubungan Amerika Serikat (AS) dan
Israel, David Friedman mengecam pemerintah Amerika Serikat (AS) atas reaksi
terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal Palestina.
Dia menuturkan, tidak ada yang salah dengan pernyataan Netanyahu.
"Palestina ingin Israel menyerap banyak 'pengungsi' - orang yang tidak
pernah tinggal di Israel dan yang nenek moyangnya tidak pernah dipaksa untuk
meninggalkan Israel - sementara mereka yang disebut 'negara' diperlukan untuk
menjadi, seperti Nazi mengatakan, judenrein (tanpa Yahudi ). Ini adalah posisi
yang sama sekali rasis dan anti-Semit," kata Friedman, seperti dilansir
Arutz Sheva pada Senin (12/9).
"Warga Arab hidup dan bekerja berdampingan dengan Israel di Negara Israel.
Mereka menikmati hak asasi manusia dan sipil terkuat di wilayah tersebut, dan
memiliki akses ke perawatan kesehatan kelas dunia. Tidak ada tempat yang lebih
baik untuk orang-orang Arab untuk hidup di Timur Tengah selain di Israel.
Dengan latar belakang pemikiran ini, Perdana Menteri Israel benar mengamati
bahwa permintaan Palestina untuk menghapus semua orang Yahudi dari tanah
leluhur mereka di Yudea dan Samaria tidak kekurangan suatu upaya pembersihan
etnis. Departemen Luar Negeri harus malu reaksi sesat mereka untuk pernyataan
Netanyahu," sambungnya.
Dia juga menuturkan, pemerintah AS di bawah pimpina Barack Obama telah
kehilangan kredibilitas mereka di Timur Tengah. Ini, lanjut Friedman,
disebabkan oleh sikap lunak AS pada Palestina, yang dalam pandangan Friedman
selalu menolak solusi dua negara yang digaungkan oleh AS.
"AS sering mengacu pada solusi dunia sebagai dua negara untuk dua bangsa.
Tanggapan Palestina adalah satu negara untuk dua bangsa (Israel) dan negara
kedua hanya untuk orang Arab Palestina. Hal ini tidak mengherankan bahwa
Departemen Luar Negeri di bawah Hillary Clinton dan Barack Obama telah
kehilangan kredibilitas di wilayah tersebut," tukasnya."(boy)
Ikuti
Terus Sumber Informasi Dunia di Twitter @Bintangnews.com
Sumber: Sindonews
No comments: