Pengguna Anggaran Negara Wajib Membuka ke Publik

JAKARTA, BINTANGNEWS.com – Akses untuk mengetahui kinerja pemerintah diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F. Atas dasar UUD 1945, semua lembaga yang beroperasi dengan anggaran pemerintah wajib membuka informasinya kepada publik.

Hal tersebut diungkap Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Dra. Rosarita Niken Widiastuti, MSi saat membuka seminar “Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik” dalam rangka Peringatan Hari Hak untuk Tahu 2016. Pemahaman yang holistik atas hak terhadap informasi publik meminimalisir terjadinya pemanfaatan informasi untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan azas dan semangat dari Keterbukaan Informasi Publik. Apalagi, komponen produsen informasi dan saluran komunikasi kian beragam.

Niken Widiastuti juga menuturkan pentingnya memilih dan memilah informasi yang diterima. Check and recheck perlu dilakukan ketika sebuah informasi akan diviralkan di berbagai kanal komunikasi, khususnya media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat. 

“Mulailah berpikir secara holistik, bukan parsial,” imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan Niken dalam kegiatan seminar atas kerja sama Kemkominfo dan Universitas Indonesia (UI), Rabu (28/9) kemarin, Kemkominfo saat ini sedang mempersiapkan UU Perlindungan Data Pribadi, yang akan melengkapi UU Keterbukaan Informasi Publik. (*FAR/bin)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.com


Related News

No comments:

Leave a Reply