Sekda Karawang: DAU Rp 226 Miliar Tertunda, Tidak Berdampak pelayanan publik

KARAWANG,  BINTANGNEWS.com – Kebijakan pemerintah pusat terhadap penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp226 Miliar dipastikan tidak akan berdampak terhadap pelayanan publik. Kepastian tersebut disampaikan pemerintah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang saat menaggapi sejumlah kekhawatiran masyarakat terhadap kelanjutan pembangunan di sejumlah sektor di Kabupaten Karawang.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, meski saat ini Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang mengalami penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat, namun kegiatan pembangunan di Kabupaten Karawang akan terus berjalan,” ungkap Teddy saat ditemui BINTANGNEWS.com di ruang kerjanya, Selasa (13/9).

Menurut Teddy, saat ini pemerintah tetap berupaya agar pelayanan dan pembangunan publik bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“Pemerintah pusat kan hanya melakukan penundaan, bukan pembatalan pembayaran DAU. Artinya seluruh kegiatan yang sifatnya prioritas bisa tetap dilaksanakan agar pembangunan berjangka  yang telah ditetapkan oleh Pemkab Karawang bisa tercapai,” katanya.

Teddy menjelaskan, memasuki akhir triwulan ketiga tahun anggaran, berdasarkan evaluasi baik kinerja maupun anggaran hingga di Perubahan APBD TA 2016, pemerintah mengalami defisit anggaran mencapai Rp78 Miliar.

“Pemerintah setelah melakukan evaluasi, itu sudah termasuk penundaan DAU, bakal mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp78 Miliar. Namun sekali lagi, hal tersebut dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik,” tegas Teddy.

Masih menurut Teddy, sejak awal pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dampak yang bakal timbul pasca penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat.

“Kita sudah bahas bersama ibu bupati, salah satunya dengan melakukan evaluasi kembali sejumlah belanja yang sudah terposting dalam APBD 2016. Salah satu solusi yang paling memungkinkan adalah dengan meluncurkan sejumlah kegiatan ke tahun anggaran 2017, dan melakukan optimalisasi pada sektor pendapatan,” katanya.


Teddy berharap, kebijakan penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat tidak boleh mengganggu kinerja seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Karena menurutnya, kebijakan tersebut sama sekali tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karawang.

“Kesimpulannya ya pelayanan harus tetap berjalan. Karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah kita antisipasi sebelumnya,” pungkas Teddy.(diek)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di Twitter @Bintangnews.com


Related News

No comments:

Leave a Reply