Wacana Mobil Dinas Baru Anggota DPRD, Bupati Karawang Diminta Tinjau Ulang

Ilustrasi Foto Mobil Dinas Angota DPRD
KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Masyarakat meminta kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan anggaran daerah untuk meninjau ulang atau bahkan menunda rencana pengadaan kendaraan dinas baru yang akan digunakan untuk penunjang operasional seluruh anggota DPRD Karawang. Selain momentum yang di rasa kurang tepat, rencana pengadaan kendaraan dinas baru bagi anggota DPRD tersebut juga berpotensi bakal menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

“Sebaiknya pemerintah meninjau ulang, atau bahkan menunda rencana pengadaan kendaraan dinas baru yang akan digunakan oleh seluruh anggota dewan. Selain waktu yang rasa-rasanya kurang pas, pengadaan ini jika dipaksakan justru akan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat,” ungkap Agus, warga Karawang Wetan saat dimintai tanggapan, Senin (12/9) malam.

Agus berpendapat, pemerintah seharusnya bisa meyakinkan terlebih dahulu kepada publik jika rencana pengadaan kendaraan dinas bagi anggota DPRD memang sudah layak dan tidak akan bermasalah jika direalisasikan dalam waktu dekat.

“Coba berikan penjelasan kepada masyarakat. Dulu sekitar sepuluh tahun yang lalu, seluruh anggota dewan menerima kendaraan operasional yang masih gress dengan sistem pinjam pakai dari hasil pengadaan kendaraan dinas baru melalui Setda Bagian Perlengkapan. Namun, hingga kini puluhan kendaraan yang dipinjam pakai kan kepada seluruh anggota dewan tersebut belum jelas juntrungannya. Coba dijelaskan,” jelas Agus.

Menurut Agus, pemerintah melalui OPD terkait sebelum merencanakan hal tersebut semestinya sudah melakukan pendataan, melakukan penatausahaan aset pada kendaraan yang telah dipinjam pakai kan, melakukan uji kelayakan pada kendaraan tersebut, kemudian baru menyimpulkan apakah memang perlu untuk menganggarkan kendaraan dinas baru bagi anggota dewan.

“Sebelum merealisasikan kendaraan dinas yang baru, sebaiknya pemerintah melalui pihak terkait bisa menginventarisir keberadaan sejumlah kendaraan yang dulu dipinjam pakai kan. Masih ada atau tidak kendaraan yang dipinjamkan ke anggota dewan yang notabene hari ini sudah tidak menjabat sebagai legislator aktif. Kan masih ada saya dengar hingga kini mobil dinas yang hilang dan belum diganti sepeser pun dari yang bersangkutan,” kata Agus.

Agus berharap, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengambil langkah yang bukan prioritas, seperti rencana pengadaan kendaraan bagi anggota DPRD Karawang. Pemerintah saat ini tengah dihadapkan dengan penundaan pembayaran dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Sebaiknya pemerintah berkonsultasi dengan badan pengawas keuangan dan pembangunan atau inspektorat daerah sebelum merealisasikan kegiatan yang notabene masih bisa ditunda pada tahun anggaran mendatang.

“Sebaiknya ditunda dulu, lah. Kendaraan bagi dewan kan tidak terlalu prioritas. Apalagi saat ini pemerintah daerah tengah dihadapkan dengan penundaan DAU yang jumlahnya mencapai ratusan milyar. Dan DAU itu bukan persoalan kecil. Minta dulu pertimbangan, atau rekomendasi dari BPKP atau inspektorat perihal aset kendaraan terdahulu yang telah dipinjam pakai kan kepada anggota dewan sebelumnya. Setelah ada rekomendasi, silahkan saja dilaksanakan,” pungkas Agus."(diek)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di Twitter @Bintangnews.com

Related News

No comments:

Leave a Reply