Apa yang Dimaksud dengan 'Warga Negara Indonesia Asli'?

BINTANGNEWS.com – Rekomendasi Mukernas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menginginkan amandemen UUD 1945 dalam Pasal 6 ayat (1) agar ketentuan syarat calon presiden dan wakil presiden adalah 'warga negara Indonesia asli' mendapat tanggapan beragam.
Candra Jap, Sekjen Gema Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) mempertanyakan definisi 'asli' yang dimaksud dalam usulan PPP tersebut.
"Kita makin hari makin mengeksplorasi, ternyata sejarah dan akar asal-usul bangsa Indonesia sendiri sangat beragam. Asli ini seperti apa? Asli itu orang Jawa? Atau orang Papua? Kalau orang Jawa sendiri kan sebenarnya penduduk yang bermigrasi, harus dipastikan lagi terminologi 'Indonesia asli' ini," kata Candra.
Menurutnya, ungkapan 'asli' ini bisa berkonotasi dan merujuk pada warga etnis Tionghoa, "cuma menurut saya kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan," tambah Candra.
Candra melihat kemungkinan isu ini memanas karena terkait pilkada DKI Jakarta, namun dia berpendapat, bahwa "seharusnya hal-hal ini sudah selesai ketika pendiri negara menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Kami dari Perhimpunan INTI sudah percaya dan sangat yakin masyarakat kita sudah lebih maju dan lebih dewasa menanggapi isu-isu politik yang menggunakan SARA."
Sementara itu, Abdullah Battati, seorang tokoh keturunan Arab asal Surabaya, menilai, "Wajar-wajar saja jika pemerintah Indonesia membuat aturan seperti itu. Etnis Arab kan disamakan dengan pribumi, itu ada dalam undang-undang, tapi bukan karena saya punya kesempatan jadi presiden maka saya mengiyakan (mendukung), tidak."
"Tapi itu wajar sajalah. Banyak negara-negara lain yang punya aturan seperti itu."
Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan bahwa rekomendasi mengembalikan kata 'asli' dalam salah satu klausul Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan usul yang diajukan oleh konstituen dan kelompok pendukung partai.
"(Usul) Itu adalah yang diajukan oleh pemangku kepentingan PPP. Jangan dibayangkan itu pemikirannya Ketua Umum atau Sekjen PPP, tidak, itu aspirasi yang disampaikan. Tugas partai politik ya menampung aspirasi itu," kata Arsul.
Menurut Arsul, para pemilih PPP melihat bahwa "secara ekonomi bangsa ini dikuasai oleh sektor asing dan keturunan asing".
Saat ditanya apa yang dimaksud dengan orang Indonesia asli, Arsul merujuk pada "risalah-risalah sidang BPUPKI-PPKI" dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan Indonesia.
"Kalau mau disimpelkan, asli itu ya semua suku bangsa yang ada di Indonesia, suku bangsa Aceh, Batak, orang Minang, orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, sampai suku Asmat yang ada di sana, itulah orang Indonesia asli," ujarnya.
Wacana ini digulirkan PPP karena menurut Arsul saat ini tengah ramai pembahasan amandemen UUD 1945, dari mulai memasukkan kembali GBH sampai memperluas kewenangan DPD.
"Bahwa ini bersamaan dengan Pilkada DKI, ini kebetulan saja. Kalau tidak ada wacana-wacana lain soal amandemen, tentu tidak akan kita gulirkan saat ini," tambah Arsul."(win)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.com

Sumber: BBC


Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply