Dadi: PT PL Terkesan Sengaja ”Memancing Reaksi Warga”

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Bentrokan yang terjadi di Kampung Kiara Hayam Kawasan Hutan Kutatandingan, Karawang, Jawa Barat merupakan puncak kesabaran ratusan warga atas pemenuhan hak warga yang diabaikan pihak PT Pertiwi Lestari (PTPL). 
Berawal dari akses jalan utama yang biasa mereka gunakan diportal oleh PTPL, akibatnya aktifitas warga terhambat seperti anak sekolah dan kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap hari.
Dikatakan  Koordinator Front Rakyat Untuk Petani, Dadi Mulyadi, kendati pihak perusahaan membuka akses jalan Cisadang namun harus menempuh jarak yang sangat jauh bagi warga. Selain itu pasokan air bersih pun terhambat. 
Dadi pun meyakini upaya penutupan akses masuk dan keluar Kampung Kiara Hayam oleh PTPL merupakan cara untuk memancing reaksi anarkis warga agar melakukan pengrusakan.
“Dampak dari penutupan akses itu menyebabkan warga tidak bisa mendapatkan air bersih dan distribusi bahan pangan lainnya,” ujar Dadi. Selasa (11/10)
Lanjut Dadi, masuknya alat berat berat untuk melakukan pelebaran jalan telah merugikan pihak warga dengan menggerus lahan produktif warga yang ditanami berbagai komoditi. Oleh karena itu, warga bahkan para ibu berusaha sebelum  menghentikan kegiatan alat berat beroperasi melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan..
“Saat kemarin mencoba menghentikan, seorang ibu dipukul security PTPL. Itu juga yang menjadi akumulasi kemarahan warga,” tuturnya..
Selain itu, jelas dia, pihak PTPL mengancam dengan menurunkan kekuatan yang lebih banyak. Hal itu terbukti adanya ormas yang berlabel security menjadi garda paling depan.
“Jadi pada peristiwa tadi tidak ada warga yang menyerang. Sebelumnya terjadi negosiasi terlebih dahulu. Warga juga ada korban atas pemukulan pihak keamanan PTPL,” ulasnya.
Dadi juga mengaku, jauh sebelumnya pihaknya sudah melaporkan kondisi ini ke Pemkab Karawang terkait tekanan pihak perusahaan terhadap warga yang ada di Kiara Hayam.  Dia juga menyayangkan pemerintah daerah yang tidak ada disaat penyelesaian konflik  agraria ini.
“Harusnya pemkab hadir dan peka keberadaan petani. Lakukan komunikasi untuk mencari solusi dan tidak terjadi konflik,” bebernya.  
Oleh karena itu, pihaknya meyakini dengan diterbitkannya ijin mendirikan bangunan (IMB) dari pihak pemerintah daerah yang dinilai catat hukum terindikasi praktik korupsi.
“Kami juga berharap KPK turun langsung dalam kasus sengketa lahan ini,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kampung Kiara Hayam berada di dalam kawasan hutan yang yang masuk ke Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Telukjambe. Sebagian lahan di kawasan ini diklaim milik PT Pertiwi Lestari."(boy)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.com

Related News

No comments:

Leave a Reply