BINTANGNEWS.com – Direktur Institute for
Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartanti, mengatakan
pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun terakhir belum mampu memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat. Dua hal tersebut yakni kemudahan akses lapangan pekerjaan dan
kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
"Meski begitu, dua indikator dasar ekonomi, yakni kemudahan
memperoleh pekerjaan dan kemampuan daya beli masyarakat justru menurun.
Menurunnya dua indikator dasar ini karena harga kebutuhan pokok yang tinggi dan
akses terhadap lapangan pekerjaan yang sulit," katanya usai diskusi
bertajuk 'Dua Tahun Kepemimpinan Jokowi, Kerja, Citra, Drama' di Cikini,
Jakarta, Sabtu (22/10).
Menurunnya daya beli masyarakat, lanjut dia, didorong pemasukan
keluarga yang minim. Pengurangan pemasukan ini disebabkan menurunnya upah buruh
(buruh tani sebanyak 4,3 persen dan buruh bangunan sebesar 2,28 persen). Saat
upah buruh menurun, ada potensi anggota keluarga mereka mencari penghasilan
tambahan di sektor informal.
"Jadi, istri dan anak mereka harus bekerja. Ini yang
membuat angka pengangguran di Indonesia turun selama dua tahun terakhir. Namun,
penurunan itu bersifat semu, terutama jika dikaitkan dengan daya beli
masyarakat," jelasnya.
Di sisi lain, pogram pembangunan infrastruktur pemerintah secara
serentak justru dinilai mempersempit kemudahan potensi memperoleh pekerjaan
bagi masyarakat. Sebab, proyek pembangunan infrastruktur secara bersamaan
membutuhkan biaya yang besar.
Enny melanjutkan, negara sampai harus menerbitkan surat utang
untuk pendanaan di dalam negeri. Karena modal dalam negeri terserap dalam
jumlah besar, ada pengaruh terhadap tingginya suku bunga sektor perbankan.
Kondisi ini membuat peluang investasi ke dalam negeri mengalami penurunan
signifikan.
Karena itu, pihaknya menyarankan pemerintah melakukan sejumlah
evaluasi, misalnya pada fokus pembangunan infrastruktur untuk jangka pendek,
menengah dan jangka panjang. Infrastruktur konkret seperti bendungan dan
perbaikan tata niaga sebaiknya didahulukan prioritasnya oleh pemerintah. Kedua
hal tersebut penting untuk mendukung sektor industri dan pertanian.
"Pembangunan infrastruktur tentu penting untuk keperluan
jangka panjang, tetapi harus step by step, tidak bisa
bersamaan. Mestinya pemerintah tekankan dulu kepada sejumlah industri yang
paling banyak menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.(bin)
ikuti terus sumber informasi
dunia di twitter @bintangnews.com
Sumber: Rol
No comments: