Kasus Meme 'Jadi Gubernur Harus Sunat': KPUD Jakarta 'Sulit' Tangkal Kampanye Hitam

BINTANGNEWS.com – Seorang pengamat pemilu menyangsikan kemampuan otoritas Pilkada DKI Jakarta menangkal kampanye hitam di media sosial karena sulit dijangkau oleh aturan yang ada.
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaedi mengatakan, berdasarkan pengalaman di Pilkada sebelumnya, otoritas pemilu selalu kewalahan menangani kampanye hitam di media sosial karena verifikasi akun sangat sulit.
Veri menyebut upaya KPU DKI Jakarta mendata akun media sosial resmi pasangan calon tindakan persuasif yang perlu dilakukan meski “tidak akan efektif 100 persen” karena modus kampanye hitam di media sosial sangat luas.
“Misalnya, si A yang akan maju di Pilkada menggunakan akun media sosial lain yang tidak jelas untuk kampanye, atau si A meminta orang lain yang tidak jelas membuat akun atas nama si B sehingga penegak hukum mengaitkan kampanye itu dengan dia. Modus ini banyak terjadi dalam kampanye di media sosial,” tutur Veri.
Demi mengatasi itu, Veri menambahkan, KPUD dan Bawaslu perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak seruan kebohongan atau fitnah dari akun media sosial selain akun resmi pasangan calon.
“Kalau hanya pada lingkup pemilu memang disadari, regulasi kita sulit menjangkau sampai wilayah media sosial.
Namun penggunaan undang-undang lain juga sangat memungkinkan. Pilihannya perbaikan regulasi, atau mengoptimalkan regulasi yang ada dalam memanfaatkan ketentuan-ketentuan dalam pidana umum,” kata Veri.

Hanya akun resmi

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengakui bahwa kemampuannya untuk menangkal kampanye hitam di media sosial terbatas.
“Yang bisa dilakukan KPU hanya yang dilakukan di akun resmi saja karena itu yang terdaftar di KPU, tapi di luar yang terdaftar pasti KPU tidak punya otoritas untuk melakukan itu.”
Sumarno mengatakan, KPU DKI telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian terkait kampanye hitam dan kampanye yang menyinggung SARA.
Kampanye hitam yang dilakukan selain akun resmi, kata Sumarno, dapat dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Meskipun kampanye Pilkada DKI dimulai pada 28 Oktober, ada indikasi kampanye hitam telah dimulai.
Belakangan ini, beredar gambar meme 'Jadi Gubernur Harus Sunat' yang diunggah di laman Facebook berjudul “Anies Baswedan - Sandiaga Uno”. Gambar ini menjadi kontroversial karena dianggap menyinggung SARA.
Namun Anies menegaskan bahwa akun Facebook itu tidak dibuat oleh tim suksesnya."(boy)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.com


Sumber: BBC

Related News

No comments:

Leave a Reply