”Laporan Khusus HUT PGRI ke-71 dan HGN 2016”

HUT PGRI ke-71 dan HGN 2016
BINTANGNEWS.com – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2016 dan hari ulang tahun PGRI ke-71 dengan tema “Membangkitkan Kesadaran Kolektif Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. HUT PGRI ke-71 dan  HGN Tahun 2016, juga adalah, “Guru dan Tenaga Kependidikan Mulia Karena Karya”.

Cikal bakal bersatunya guru-guru
Pada masa Pemerintah Jepang banyak organisasi yang ditutup termasuk PGI. Barulah setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PGI kembali menggeliat. Kongres Guru Indonesia digelar pada 24–25 November 1945 di Surakarta. Para peserta kongres sepakat menghapuskan semua organisasi dan kelompok guru berlatar belakang perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku.

Inilah cikal bakal bersatunya guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Saat itu, Mereka akhirnya meresmikan kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945 dengan tiga tujuan utama, yakni:

1.    1.Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 
2.    2.Mempertinggi  tingkat  pendidikan  dan  pengajaran  sesuai  dengan  dasar-dasar kerakyatan. 
3.   3. Membela hak dan nasib buruh umumnya,  guru pada khusus

Untuk memberikan penghargaan terhadap perjuangan guru setiap tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal itu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994.Forum Guru Indonesia

PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HUT KE-71 PGRI DAN HARI GURU NASIONAL TAHUN 2016

Peringatan HUT ke-71 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2016 bertemakan “Membangkitkan Kesadaran Kolektif Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke-71 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2016, berbagai kegiatan dilakukan, antara lain, upacara, diskusi publik/seminar, forum ilmiah guru, penghargaan kepada guru berprestasi dan berdedikasi, ziarah makam pahlawan, jalan sehat, talkshow, serta peluncuran gerakan mutu pendidikan pada acara puncak peringatan yang direncanakan dihadiri oleh Bapak Presiden RI.

Harapan PB PGRI, dengan peringatan HUT ke-71 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2016 PGRI dapat berkontribusi dalam mewujudkan guru yang profesional dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang bermutu. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pengurus provinsi di semua tingkat dan pihak terkait dalam pelaksanaan peringatan HUT ke-71 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2016.Infoedukasi.net

Mendikbud Akui Banyak Guru yang Belum Profesional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku saat ini hampir sebagian besar guru di Indonesia belum profesional dalam melaksanakan tugasnya. Guna mengatasi hal itu, saat ini Kemendikbud sedang mendorong profesionalisme guru melalui berbagai upaya.

"Sampai sekarang sebagian besar belum profesional walaupun tunjangan profesinya sudah diterima," kata Muhadjir di Merauke, Papua, Kamis (6/10/2016).

Menurut dia, banyak dari tenaga pendidik di Indonesia yang salah menafsirkan tunjangan profesinya.

"Dulu sebelum dia profesional sudah dikasih tunjangan supaya dia lebih profesional, ternyata lupa, dia menikmati tunjangan tapi tidak profesional juga," ujar Muhadjir.

Sejak penetapan tunjangan profesi oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pesertanya hanya tujuh persen dari jumlah guru yang ada saat itu sehingga APBN yang dikeluarkan untuk membayar tunjangan hanya Rp7 triliun.

"Kepemimpinan Jokowi sekarang menanggung beban kebijakan Pak SBY dulu, sekarang menjadi Rp72 lebih triliun," kata Muhadjir.


Ia menambahkan, dari total tiga juta guru yang ada, baru 61 persen yang mendapat tunjangan profesi sehingga jika memproyeksikan seluruh guru menerima tunjangan maka dana yang dikeluarkan oleh negara cukup besar.

"Pemerintah harus menyiapkan setidaknya Rp110 triliun. Bisa dibayangkan kalau uang ini dipakai untuk membangun sekolah di Papua, berapa ratus sekolah yang dibangun dari tunjangan profesi itu. Tunjangan sangat mahal, tetapi profesi gurunya tidak profesional-profesional dan ini menjadi tantangan kita," kata dia.

Kunjungan tiga hari Mendikbud ke Papua dari 6 Oktober adalah untuk melihat secara dekat kondisi fisik, keadaan guru dan mempelajari peta pendidikan di Papua.

"Ini daerah Indonesia Timur yang oleh Presiden Jokowi dipesankan sebagai bagian dari prioritas pembangunan pendidikan," kata Muhadjir. Tirto.id

Menunggu Upah Layak untuk Guru Honorer

Ribuan guru honorer tak pernah lelah berdemo meminta gaji yang layak. Pemerintah mengaku terbatasi hukum dan anggaran. Setitik harapan muncul dari sejumlah pemda yang sudah bersiap memberikan kenaikan gaji guru honorer, minimal sama dengan Upah Minimum.

tirto.id - Nasib guru honorer memang cukup menyedihkan. Gaji yang diterima, rata-rata jauh dari kelayakan. Padahal, peran mereka untuk menyukseskan pendidikan nasional tak kalah besar. Tak henti-hentinya mereka melakukan demo menuntut perbaikan nasib. Sayangnya, sampai kini nasib mereka masih dipenuhi ketidakpastian. 

Keinginan mereka untuk diangkat sebagai PNS pun bertepuk sebelah tangan. Kementerian PAN dan reformasi birokrasi mengaku sulit untuk mengangkat guru honorer sebagai PNS karena adanya moratorium. Selain itu, pemerintah juga terikat oleh terbatasnya anggaran belanja.

Memang ada pengecualian untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Dua bidang kerja itu masih dapat dilakukan penerimaan pegawai baru khususnya di daerah-daerah perbatasan atau terluar. Selain untuk kebutuhan daerah terpencil, ada juga slot perekrutan CPNS sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pengangkatan di daerah bisa dilakukan jika ada posisi yang harus diisi segera. Itupun bersyarat. Anggaran pegawai di daerah bersangkutan haruslah memadai.

Nasib guru honorer menjadi tak jelas. Padahal, jumlahnya tak bisa dibilang sedikit. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, total jumlah guru 3.015.315. Jumlah itu terdiri dari 2.294.191 guru PNS dan guru tetap yayasan (GTY). Sisanya, sebanyak 721.124 merupakan merupakan guru tidak tetap atau honorer K2.

Gaji Guru dan Kualitas Pendidikan

Kualitas guru merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Sementara kualitas guru ditentukan oleh beragam faktor, salah satunya soal gaji dan tunjangan. Faktor lainnya berkaitan dengan kompetensi, pengembangan karier, pelatihan, dan juga pemberdayaan. 

Soal gaji, berdasarkan laporan Education Efficiency Index, Indonesia termasuk negara yang paling kurang mengapresiasi guru. Dari 30 negara yang masuk dalam survei tersebut, gaji guru di Swiss merupakan yang tertinggi dengan nilai $68.000 atau sekitar Rp950 juta per tahun. Angka ini lebih tinggi daripada gaji rata-rata kelas menengah di Swiss. Gaji guru tertinggi berikutnya adalah Belanda, Jerman, dan Belgia. Di Perancis, gaji rata rata guru senilai $33.000 per tahun, sedangkan Yunani $25.000 pertahun. 

Indonesia sendiri berada di urutan paling buncit dengan gaji $2.830 atau Rp39 juta per tahun. Gaji guru PNS ada dalam rentang Rp1.486.500 dan Rp5.620.300, bergantung pada golongan kepegawaiannya. Sementara itu, menurut Surat dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kepada Presiden RI, rata-rata penghasilan guru non-PNS pada 2012 adalah Rp 200 ribu.*** 

Di Balik Pemangkasan Tunjangan Guru

Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp23,3 triliun menuai pro kontra. Pemerintah dinilai tidak peduli akan nasib guru. Padahal rencana tersebut memangkas kelebihan bujet yang berpotensi menjadi lahan empuk bagi para koruptor. Bagaimana nasib guru penerima TPG?

tirto.id - Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas anggaran tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp23,3 triliun dari total anggaran TPG sebesar Rp69,7 triliun pada APBN-P 2016. Anggaran sebesar Rp23,3 triliun itu dinilai terlalu besar untuk kebutuhan dana sertifikasi guru.

Asumsi kelebihan bujet ini merujuk pada data yang dimiliki Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut data tersebut, jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh TPG pada tahun 2015 sebanyak 1.300.758 orang. Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 1.221.947 orang karena telah pensiun.

Sri Mulyani berharap, rencana pemerintah memangkas anggaran TPG ini tidak disalah tafsirkan sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah kepada para guru. Pemotongan ini murni dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan data riil jumlah guru di lapangan.

Langkah Sri Mulyani tersebut menuai pro dan kontra. Bagi kelompok yang pro, keputusan pemerintah tersebut dinilai tepat, karena kelebihan bujet dapat berpotensi menjadi lahan empuk bagi para koruptor untuk mengembat uang negara. 

Namun, tak sedikit yang mengkritik rencana pemotongan anggaran TPG tersebut. Para politisi di DPR langsung memanfaatkan isu ini sebagai pencitraan, seperti yang dilakukan Ketua DPR, Ade Komarudin.


Bagi politisi Partai Golkar ini, tidak seharusnya pemerintah memangkas anggaran tunjangan profesi guru, karena guru merupakan pahlawan tanpa jasa. Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah memangkas anggaran sektor lain, termasuk gaji pejabat negara.

Sekilas, pembelaan Ade Komarudin mencerminkan suara para guru di penjuru nusantara. Sementara, rencana Sri Mulyani memotong anggaran seolah-solah tidak peduli terhadap jerih payah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Namun, publik tentu bisa melihat lebih jernih terkait pro kontra pemangkasan anggaran TPG sebesar Rp23,3 triliun tersebut. Apalagi, dasar pemangkasan anggaran TPG ini berdasarkan data Kementerian Keuangan, meskipun berbeda dengan data yang dimiliki Kemendikbud.***

DPR Desak Pemerintah Telusuri Persoalan Data Tunjangan Guru


Tirto.id - Melalui penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah, ditemukan kelebihan dana sebesar Rp23,3 triliun dari total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp68, 8 triliun. Untuk itu, Kementerian Keuangan pun memangkas kelebihan anggaran tersebut pada APBN-P 2016 dalam rapat kerja bersama komisi bidang pendidikan DPR, Kamis (25/8/2016).

Menanggapi hal itu, Komisi X DPRI menilai pemerintah perlu menelusuri jumlah data guru tersertifikasi di Indonesia yang berlainan antarkementerian, sehingga menimbulkan kelebihan anggaran yang signifikan itu.

Dari informasi yang diperoleh, jumlah guru tersertifikasi yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbeda dengan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat raker dengan Komisi X pada 16 Juni 2016.

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengemukakan dalam pers rilisnya, Senin (29/8/2016), data Kemenkeu mengenai guru tersertifikasi sebanyak 1.221.947 orang, sedangkan dari data Kemendikbud sebesar 1.638.240 orang hingga 2015. Dengan begitu, ada perbedaan sejumlah 416.473 guru.

Untuk itu, DPR meminta agar penelusuran soal jumlah guru tersertifikasi hingga menyebabkan terjadinya kelebihan alokasi anggaran ini perlu dilakukan lewat pembentukan panita kerja.

“Rencana pemerintah memotong anggaran tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp23,3 triliun direspons beragam oleh publik. Pembentukan Panitia Kerja Komisi X perlu untuk menelusuri soal data guru dan alokasi anggaran itu,” usul anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah di Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Anang juga menyatakan, data yang tidak akurat memiliki dampak serius dalam penganggaran di APBN. Karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai harus akurat memberikan informasi data jumlah guru dan tenaga pendidik.

 HASANUDDIN DARJO: “GURU JANGAN MENGELUH”
 Aceh: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Hasanuddin Darjo, MM. Mengajak kepada para guru, khususnya guru yang ada di Provinsi Aceh, supaya tidak mengeluh, dan selalu ikhlas dalam mengajar para siswa.
“Guru harus ikhlas mengajar dan tidak boleh mengeluh. Jika guru mengeluh, maka belajar para murid tidak akan maju.” Kata Darjo.

Hal tersebut di ungkapkan Hasanuddin Darjo pada pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke 70, Kamis pagi, 3/12/2015, di lapangan Voly sekolah MIN Lhoong Raya, Banda Aceh.
Darjo, mengingatkan para guru, bahwa kesuksesan para murid, sebenarnya adalah keberhasilan para guru. guru patut bangga jika anak didiknya berhasil. (Suara Umum Aceh)

Pudarnya Penghargaan Terhadap Guru


Di masa lalu, guru baik sebagai pekerjaan atau predikat, sangat dihormati. Apalagi jika gelarnya adalah tuan guru, ia tak hanya dihormati dan dicium tangan. Setelah guru hanya menjadi profesi, tuan guru adalah hal yang langka.

tirto.id - Sayangnya, penghormatan terhadap guru kini semakin pudar. Murid tak segan melawan, demikian pula orangtua murid yang terkadang ringan tangan hanya karena masalah sepele.

Misalnya, kasus penganiayaan guru oleh murid dan orangtua murid terjadi di Makassar pada Agustus 2016 silam. Di tempat lain, seorang guru ditahan polisi layaknya residivis hanya karena mencubit atau menampar siswa, yang tak jarang dianggap kurang ajar.  Karena guru hanya dianggap profesi pengganjal perut semata, maka tidak jarang muncul guru-guru dengan prilaku yang dinilai negatif di masyarakat.***

Wali Kota Tangerang Janji Naikan Insentif Guru, Ini Alasannya
Sekitar 30.000 pengajar berkumpul dalam acara gerak jalan yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang.

Mereka memeriahkan Hari Guru Nasional (HGN) 2016 dan HUT PGRI ke 71 pada Minggu (20/11) di Komplek Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Ketua PGRI Kota Tangerang, Jamaluddin mengungkapkan bahwa para peserta yang turut memeriahkan kegiatan tersebut terdiri dari anggota PGRI dan para pengajar lainnya, yang dibuka langsung oleh Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

Wali Kota Tangerang, Arief berjanji, untuk meningkatkan kesejahteraan guru Ia akan menaikkan insentif guru, Menurut Arief langkah ini merupakan upaya Pemerintah Kota Tangerang untuk meningkatkan keprofesionalan guru. "Jika guru sejahtera tentunya akan lebih professional dalam mendidik siswa," katanya.***


MATARAM, NETRALNEWS.COM - Kota Mataram, menyatakan siap menjadi tuan rumah peringatan HUT PGRI ke-71 dan Hari Guru Nasional 2016 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada 25 November.

"Kota Mataram siap ditempati sebagai lokasi penyelenggaraan puncak acara HUT PGRI ke-71 dan Hari Guru Nasional 2016 tingkat Provinsi NTB," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh di Mataram, Selasa (8/11/2016).
Wali kota bahkan akan mengundang jajaran pengurus PGRI dari masing-masing kabupaten/kota dalam sebuah acara jamuan makan malam di pendopo wali kota pada tanggal 26 November 2016.

Kesiapan itu disampaikan Wali Kota Mataram saat menerima Ketua PGRI NTB Ali Rahim didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram H Sudenom, beserta Ketua PGRI Kota Mataram Saptadi Akbar di ruang tamu pendopo, Senin (7/11/2016).

Wali kota bahkan akan mengundang jajaran pengurus PGRI dari masing-masing kabupaten/kota dalam sebuah acara jamuan makan malam di pendopo wali kota pada tanggal 26 November 2016.***
(bin)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.com


Related News

No comments:

Leave a Reply