Tingkatkan Pelayanan Pajak, Imigrasi Kelas II Karawang Digandeng KPP

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, Jawa Barat, digandeng oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Utara dan Selatan, untuk pungutan pajak tenaga kerja asal luar negeri. Kerja sama ini dilakukan untuk memaksimalkan kebocoran pajak dari TKA yang bekerja di Karawang.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, Johannes Fanny SC mengatakan kalau pemerintah sedang gencar mendongkrak pendapatan dari sektor pajak melalui program tax amnesty. Tapi, untuk subjek pajak warga asing masih belum menjadi prioritas atau diperhatikan. "MoU dengan KPP kemarin cukup penting. Supaya ada penambahan untuk devisa negara," kata Fanny. 


Fanny menjelaskan, ke depan subjek pajak TKA tidak bisa meninggalkan Indonesia, jika tidak ada rekomendasi dari Direktorat Pajak. Surat rekomendasi itu untuk menunjukkan sudah atau belumnya TKA membayar pajaknya. Apabila sudah ada, para TKA baru bisa meninggalkan Indonesia. "Jadi TKA harus bayar pajak terlebih dahulu," ucapnya.



Sementara, Kepala KPP Karawang Selatan, Freddy S mengatakan selama ini kantor pajak tidak memiliki data lengkap subjek pajak TKA yang bekerja di Karawang. Karena itu, pungutan pajak bagi TKA dirasa kurang maksimal. Untuk itulah pihaknya menggandeng kantor Imigrasi Karawang. "Karena yang punya data lengkap itu Imigrasi. Kita sinergikan dengan intansi ini," katanya. 

Nota kesepahaman KPP Pratama dan Kantor Imigrasi merupakan yang pertama kali. Freddy mengatakan, ada beberapa keuntungan yang didapat dari kerja sama itu. Kordinasi dengan Imigrasi dapat meningkatkan pengawasan terhadap subjek pajak TKA. Dengan begitu, diharapkan ke depannya penerimaan pajak dari TKA bisa meningkat. 

Freddy berujar, jumlah subjek pajak warga asing yang tercatat di KPP Pratama Karawang Selatan ada sekitar 1.100 orang. Sedangkan di KPP Karawang Utara ada 400 orang. Padahal, pada data Imigrasi Karawang, jumlah TKA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas) ada 2.700 orang. Kerja sama ini bisa meningkatkan pelayanan pajak. Di mana jika ada kelebihan pembayaran, kata dia, bisa langsung dikembalikan kepada subjek pajak. Selama ini, skema itu sulit dilakukan, karena pajak TKA diurus melalui penjaminnya. "Jadi kami tak kenal dengan subjek pajak orang asung, termasuk alamat dan nomor rekening di negara asalnya," tukasnya.(nas)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.com


Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply