”Diduga Oknum Anggota DPRD Karawang” Rekomendasikan Calon Tenaga Kerja Diperusahan

KRAWANG, BINTANGNEWS.com – Menanggapi temuan surat rekomendasi yang diduga dari Oknum Anggota DPRD Karawang, kepada salah satu perusahaan, agar menerima enam calon tenaga kerja yang namanya tercantum dalam rekomendasi tersebut, kepada perushaan. 
Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia (BARAK Indonesia), D, Sutejo,Ms mengkritik keras dengan prilaku yang diduga oleh Oknum tersebut.
"Jika ini benar yang diduga dilkukan oleh Oknum tersebut, membuktikan bahwa sence of crisis anggota Dewan masih sangat perihatin, ditengah masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Dewan. Seharusnya mereka berusaha membangun integritas, bukan sebaliknya seakan mempertontonkan prilaku yang terkesan krisis etika seperti ini".

Menurut D, Sutejo,Ms berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, fungsi Dewan ada tiga, yaitu fungsi Legeslasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan, sehingga rekomendasi penerimaan tenaga kerja tersebut tidak memiliki legal source yang jelas, dan rawan terjadinya abuse of power.



"Jika hal ini benar, maka saya akan membuka aduan ke Badan Kehormatan (BK) Dewan Karawang, dan saya akan melacak langsung kepada nama-nama yang tercantum dalam rekomendasi tersebut, apabila terbukti ada pungutan yang dilakukan oleh Oknum anggota dewan, maka saya tidak segan-segan kan membawa hal ini pada ranah hokum, jells Sutejo".
Surat Rekomendasi Anggota DPRD

Ketua BARAK-Indonesia itu mengakui, kami tidak menampik bahwa Anggota Dewan memiliki kewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi menurutnya upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat juga harus melalui mekanisme yang benar, yang diawali dengan payung hukum dan bersifat terbuka.

"Apabila acuan yang diduga Oknum Dewan tersebut, adalah pasal 373 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, maka harus ada payung hukumnya yang bersifat terbuka, dan tidak eksklusif. Kalau ini jelas sangat rawan terjadinya KKN. Maka saya juga sedang mendalami, apakah ini perbuatan satu orang oknum, atau masih ada Oknum-oknum lainnya". Jelasnya.

Lebih lanjut Sutejo menjelaskan bahwa masalah ketenagakerjaan telah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, maka rekomendasi tersebut akan menjadi preseden buruk bagi upaya Pemerintah Daerah untuk menaikkan kualitas tenaga kerja di Karawang.

" Sementara, Disnakertrans itu tempat seluruh proses rekruitmen calon tenaga kerja yang terus berjalan sesuai fungsinya,” bukan berarti seenaknya perusahaan dipaksa untuk menerima berdasakan rekomendasi seperti itu,” tegas D,Sutejo,Ms.(bin)
 Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.com


Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply