Badan HAM PBB Desak Bebaskan, Ahok Cabut Permohonan Banding - Sumber Informasi Dunia

Badan HAM PBB Desak Bebaskan, Ahok Cabut Permohonan Banding

Share This


BINTANGNEWS.com – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencabut banding atas hukuman penjara dua tahun atas kasus penistaan agama di tengah seruan badan HAM PBB untuk membebaskan mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Putusan pencabutan banding itu dilakukan oleh Ahok dan pihak keluarga setelah tim kuasa hukum menyerahkan memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kata salah seorang kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta.
Alasan di balik pencabutan ini akan diumumkan oleh Veronica Tan, istri Ahok, Selasa (23/05).
    'Makna politik' aksi solidaritas dunia untuk Ahok

Langkah ini diambil di tengah desakan Badan HAM PBB Asia yang "mendorong Indonesia untuk segera mempercepat pembebasan terhadap mantan gubernur Jakarta (Ahok)."

Melalui akun Twitternya, badan PBB ini menulis, "Para pakar PBB mendorong #Indonesia untuk meninjau dan membatalkan kriminalisasi atas penistaannya... Para pakar PBB mengatakan bahwa hukum penistaan tidak memiliki tempat di negara toleran seperti Indonesia."

"Kasus penistaan dan hukuman penjara #Ahok merusak hak kebebasan beragama atau berkeyakinan dan hak kebebasan berpendapat," tulis badan PBB ini.
Desakan PBB dan organisasi HAM.
"Setelah dipikirkan, dipertimbangkan dari berbagai masukan, sikap yang paling baik saat ini adalah mencabut banding. Kalau itu putusan Pak Ahok, keluarga setuju, ya kami setuju, dan proses pencabutan dilakukan," kata Sudirta.

Selain PBB, sejumlah organisasi HAM, termasuk Amnesty International juga menyerukan pembebasan Ahok "segera dan tanpa syarat".

Parlemen Belanda juga menyerukan pembebasan Ahok dalam debat bersama Menteri Luar Negeri Bert Koenders Rabu (10/05) lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kuliah umum di Oxford Centre for Islamic Studies Kamis (18/05) mengatakan "Inggris dan negara-negara di Eropa memiliki undang-undang dan sistem hukum yang berbeda untuk persoalan ini".

Kalla juga mengatakan, "sebagai bagian dari sistem demokrasi kita harus menegakkan tatanan hukum, kemandirian lembaga peradilan, dan menghormati satu sama lain."
'Tidak percaya lembaga peradilan'?

Banyak cuitan menyusul keputusan Ahok untuk mencabut permohonan banding, sebagian di antaranya, menduga justru hukuman akan ditambah.

Mohamad Guntur Romli‏, di antaranya yang menulis, "Saya duga, kalau Ahok banding ke PT (Pengadilan Tinggi) yg keluar malah ditambah vonisnya, penahanan Ahok saja sewenang2, sblumnya gak ditahan." (bbc/tb)
Ikuti Terus Sumber Infomasi Dunia di Twitter @bintangnews.com

Post Bottom Ad

Pages