Nasib Dosen HTI, Dirangkul Atau Ditindak Tegas?

BINTANGNEWS.com  – Sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri mulai melakukan pendataan dan pendekatan persuasif terhadap staf pengajar atau dosen yang diduga menjadi
pimpinan atau anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Beberapa pimpinan perguruan tinggi memilih melakukan komunikasi persuasif dengan para dosen itu agar tidak lagi mengkampanyekan ide-ide yang bertentangan dengan Pancasila.
Tindakan ini merupakan tindak lanjut atas keputusan pemerintah yang telah membubarkan HTI melalui penerbitan pemerintah pengganti undang-undang, serta permintaan pemerintah agar semua perguruan tinggi ikut berperan aktif membendung kegiatan HTI di dalam kampus.
Beberapa perguruan tinggi di Indonesia, seperti diketahui, merupakan salah-satu sasaran perekrutan dan penyebaran nilai-nilai yang dianut HTI, seperti yang diakui oleh pimpinan organisasi tersebut.
Tidak diketahui persis berapa jumlah dosen yang menjadi pimpinan, pengurus atau anggota HTI, tetapi diperkirakan jumlahnya terus bertambah.

Di Yogyakarta, misalnya, lembaga Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, Yogyakarta, menduga jumlah dosen yang menjadi aktivis HTI terus bertambah sejak 2009 lalu.
"Mereka berhasil membentuk aliansi-aliansi di sejumlah kampus," kata Iqbal kepada wartawan di Yogyakarta, kepada wartawan Yaya Ulya yang melaporkan untuk BBC Indonesia.
Iqbal menyebut, kegiatan HTI telah masuk ke sejumlah kampus seperti di UNY, UGM, UMY, UII, bahkan ke kampus seni, ISI Yogakarta.
Sekitar setahun lalu, ratusan mahasiswa dan alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menggelar aksi menolak keberadaan HTI di kampus mereka.
'Kampanye kekhilafahan di kampus
Sejumlah dosen di Universitas Gadjah Mada, UGM, diketahui menjadi anggota aktif HTI, dan salah seorang diantaranya adalah Muhammad Kholid Ridwan.
"Sebelum 2008 saya mulai di sana (HTI)," katanya saat ditemui di ruang Dosen Teknik Fisika UGM, Kamis (20/07).
Dia mengaku selama ini terus menyampaikan ide atau gagasan tentang kekhilafahan di kampusnya, baik kepada sesama dosen, mahasiswa atau pejabat rektorat.
"Selama dia itu Muslim, kami sampaikan gagasan kami," akunya. Dia membenarkan setidaknya ada tujuh orang dosen di UGM yang menjadi anggota aktif HTI.
Selain di UGM, setidaknya ada dua orang anggota HTI yang menjadi dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Mereka inilah yang sempat diminta mundur oleh sejumlah mahasiswa dan alumni ISI setahun lalu.
"Kita ingin rektor lebih tegas lagi terutama kepada dosen yang sudah jelas ditengari HTI," kata Kuss Indarto, salah satu alumni ISI yang ikut aksi tersebut.

Apa langkah pimpinan kampus?

Dalam acara deklarasi menolak radikalisasi di kampus, pekan lalu, Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, menyerahkan sepenuhnya kepada rektor masing-masing perguruan tinggi dalam menindak dosen yang menjadi anggota HTI.
"(Penindakannya) di tangan rektor dulu. Kita tak bisa menindak langsung, kewenangannya ada di rektor," kata Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir kepada wartawan di Bandung, Jumat (14/07).
Menurutnya, rektor memiliki wewenang untuk menindak dosen berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di kampusnya masing-masing, seperti diatur Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
Dalam aturan tersebut, ada pasal yang mengatur tentang sanksi bagi PNS yang melakukan tindakan menentang Pancasila dan UUD 1945.
Agus Burhan, Rektor ISI, mengatakan dirinya akan melakukan tindakan tegas terhadap dosen yang terbukti tetap aktif menjalankan misi HTI di kampusnya, asal pemerintah menyiapkan aturan teknisnya.
"Kalau memang iya (ada aturan teknis dari pemerintah), maka kita bersikap sesuai dengan tindak lanjut kementerian nanti," tegas Agus Burhan.

'Kami akan undang dosen HTI'

Sementara itu, Panut Mulyono, rektor UGM, mengaku sudah mendegar ada sejumlah dosen UGM yang menjadi anggota atau simpatisan HTI. Namun dia belum secara resmi mendapatkan informasinya.
"Kami akan lihat dulu dan jika sudah ada list resmi, kami akan undang para dosen tersebut," katanya. "Dan kami akan mengikuti ketentuan yang digariskan pemerintah," imbuhnya.
Namun demikian, Muhammad Kholid Ridwan, dosen Teknik Fisika UGM yang mengaku menjadi anggota HTI, menyatakan dirinya tidak melanggar sumpah disiplin pegawai seperti digariskan pemerintah.
"Melanggarnya bagian mana, 'kan enggak jelas. Ini masalah politik," alasannya.
Karena itulah, walaupun HTI telah dibubarkan oleh pemerintah, dia menyatakan akan tetap mendukung HTI dan menyebarkan gagasan khilfah yang diusung HTI.
"Secara badan mungkin sudah tidak diakui lagi. Tapi dalam konteks kami, gagasan dan dakwah itu tak akan kita hentikan. Kita tak akan menghentikan dakwah," katanya.

Ada dosen HTI di Unpad

Sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung diketahui terlibat atau menjadi aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Hal itu diakui Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad, meski tidak menyebutkan jumlahnya dengan pasti.
"HTI bukan termasuk unit kegiatan mahasiswa di sini, jadi tidak ada cabang HTI di sini," kata sumber itu.
Sumber itu menambahkan sejumlah aktivis HTI beberapa kali terlihat mengikuti acara diskusi yang diadakan Gema Pembebasan, sebuah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang aktif menyerukan penerapan ideologi Islam dalam seluruh aspek kehidupan.
"Gema Pembebasan itu beberapa aktivisnya HTI. Sempat mengadakandiskusi di pendopo masjid, Ramadan kemarin. Setelah itu enggak ada lagi, justru agak berkurang, apalagi sekarang (setelah HTI dilarang)," katanya.
Pendopo Masjid Al Jihad, kata sumber tersebut, memang sering dijadikan tempat kegiatan, baik oleh organisasi di dalam kampus, maupun organisasi yang datang dari luar kampus.

Kantor HTI Jabar sepi

Setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, kantor Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jabar yang berlokasi di Jalan Jakarta Kota Bandung tidak lagi dipasangi logo HTI, Jumat (21/07).
Papan nama berwarna oranye dengan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia tidak terlihat lagi. Sedangkan logo HTI yang ditempel di dinding atas bangunan kantor terlihat ditutupi terpal putih.
Sehari sebelumnya, Kamis (20/07), masih terpasang spanduk putih berukuran besar dengan ucapan "Selamat hari Raya Idul Fitri 1438 H" dengan logo HTI di pojok kiri atas dan tulisan "Khilafah ajaran Islam" di kiri bawah, masih terpasang di depan kantor.
Begitu pula, papan nama HTI dan logo HTI di dinding masih bisa terlihat dengan jelas.
Saat didatangi pada Kamis, suasana kantor terlihat sepi dengan pagar tertutup rapat dan digembok. Di halaman kantor, terlihat enam unit sepeda motor terparkir. Penjaga kantor, Ade mengatakan, kondisi kantor memang seperti itu jika tidak ada aktivitas dari pengurus.

HTI Jawa Barat tolak berkomentar

Hari itu, kata Ade, memang tidak ada kegiatan yang akan dilaksanakan. "Kalau ada aktivitas dibuka, kalau gak ada ditutup pagarnya," ujar Ade.
Sebagai penjaga kantor, Ade mengaku tidak mengetahui banyak kegiatan di kantor tersebut. Ia juga mengaku tidak mengetahui ke mana pengurus HTI hari itu.
Humas HTI Jawa Barat, Lutfi Affandi, menolak berkomentar tentang upaya yang akan dilakukan pimpinan perguruann tinggi negeri terhadap dosennya yang menjadi anggota HTI.
"Untuk sekarang, kami tidak komentar dulu. Semua yang menyangkut pasca Perppu itu tadi harap ditanyakan kepada juru bicara HTI," katanya saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Jumat (21/07)malam.
HTI sendiri telah mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) merespons terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan.
Mereka menganggap Perrppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada kegentingan yang memaksa dikeluarkannya aturan pengganti.

Polda Jabar pantau aktivitas HTI

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Jabar siap menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan HTI di Indonesia.
Dengan adanya larangan tersebut, Polda Jabar mulai memantau pergerakan dan aktivitas HTI, khususnya di wilayah Jawa Barat. Sejumlah intel dikerahkan untuk melakukan pemantauan.
"(Dikerahkan intel) itu pasti. Namanya pemantauan. Itu kan organisasi yang dilarang pemerintah, sudah tidak berijin," kata Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Polisi Yusri Yunus saat dihubungi melalui telepon selular, Jumat.
Menurut Yusri, pelarangan itu hanya diberlakukan kepada organisasinya, bukan orangnya.
Oleh karenanya, polisi masih mengizinkan jika para aktivis HTI menggelar pertemuan atau pengajian dengan jumlah terbatas.
Tapi jika melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang banyak, polisi akan tegas melarangnya.
"Ada aturannya, kan sudah jelas. Gak usah anarkis, mereka mau demonstrasi saja sudah kita tidak izinkan. Mereka demonstrasi, kita bubarkan. Ada aturan pidananya, regulasinya sudah jelas," jelas Yusri.
Sedangkan mengenai pemasangan simbol-simbol organisasi, menurut Yusri, pelarangannya akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya akan terus mengingatkan kepada anggota HTI bahwa organisasi mereka sudah dinyatakan terlarang, (bbc/tb)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.com

Related News

No comments:

Leave a Reply