Iran Menyebut, Rejim Brutal Myanmar Adalah Boneka AS


BINTANGNEWS.com – Seorang pejabat senior Iran mengatakan rezim saat ini di Myanmar adalah boneka AS, mendesak negara-
negara Muslim untuk tidak berdiam diri dalam menghadapi tindakan keras negara tersebut terhadap minoritas Muslim Rohingya.


"Rezim Myanmar adalah boneka AS," Ali Akbar Velayati, penasihat senior Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei dalam urusan internasional, mengatakan pada hari Kamis.

"Seseorang yang secara tidak adil menerima Hadiah Nobel Perdamaian, sekarang mengambil tindakan ini, namun masyarakat Muslim tidak akan diam dan akan mengekang rezim diktator ini melalui badan internasional," tambahnya.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung Sang Suu Kyi, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991, hampir tidak memiliki tindakan untuk mengakhiri kekerasan yang terus berlanjut terhadap Muslim Rohingya, yang memicu protes internasional.

Myanmar's regime is US puppet: Iran's Velayati

Myanmar’s government has laid a siege to the country’s western Rakhine State where the Rohingya are concentrated, with horrific violence taking place against the minority Muslims.

Soldiers and extremist Buddhists have reportedly been killing or raping the Muslims and setting their homes on fire. The United Nations Children's Fund said up to 400,000 Rohingya Muslims had fled Myanmar and entered neighboring Bangladesh since late August, when the latest bout of violence erupted.
Teheran telah meminta kunjungan delegasi Kementerian Luar Negeri Iran ke Myanmar untuk membahas cara-cara untuk mengakhiri penderitaan kaum Muslim Rohingya.

Bulan Sabit Merah Iran juga bersiap mengirimkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terdampar di perbatasan dengan Bangladesh.

Awal pekan ini, Ayatollah Khamenei meminta pemerintah Islam untuk memberikan tekanan politik dan ekonomi pada rezim "kejam" Myanmar untuk mengakhiri pembantaian tersebut.

US ban on aircraft sales to Iran breaches JCPOA
Elsewhere in his remarks, Velayati said a recent US move to block sales of commercial aircraft to Iran has “violated” the 2015 nuclear agreement, known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
On Wednesday, the US House of Representatives voted in favor of new measures that would specifically prevent the Office of Foreign Assets Control (OFAC) from clearing licenses to allow aircraft sales to Iran.
“A ban on selling aircraft to Iran shows that we should not trust the US and its allies," Velayati added.  
JCPOA dicapai antara Iran dan kelompok negara P5 + 1 - yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris ditambah Jerman - pada bulan Juli 2015 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2016. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Iran berusaha untuk membatasi program nuklirnya sebagai ganti penghentian semua sanksi terkait nuklir terhadap Teheran.

Penghapusan sanksi memungkinkan Iran untuk membeli ratusan pesawat komersial dari Airbus, Boeing dan perusahaan manufaktur pesawat lainnya.

Namun, pejabat dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini tidak menjamin tidak ada upaya untuk merongrong kesepakatan nuklir tersebut.***

Continue to follow the World Resources on twitter @ bintangnews.com


Editing: T.Bintang
Source: PressTV.com

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply