Laporkan Novel dan Ketua KPK 'untuk Lemahkan KPK'

BINTANGNEWS.com – Pengamat menyebutkan pelaporan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan penyidik KPK Novel Baswedan
dalam dua kasus yang berbeda merupakan upaya pelemahan KPK.
Sebelumnya Agus dilaporkan Koordinator Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN) karena diduga terlibat kasus e-KTP sementara Novel karena pencemaran nama baik.
Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar mengatakan pelaporan terhadap ketua dan penyidik KPK itu terjadi bersamaan dengan upaya KPK melakukan pemberantasan kasus dugaan korupsi yang besar, seperti KTP elektronik.

"Pertama memang harus dilihat dalam konteks pemberantasan korupsi kan, karena begitu KPK kencang melakukan upaya pemberantasan korupsi serangan naik dan itu berulang berkali-kali apalagi untuk kasus yang melibatkan top leader atau qualified profile, biasanya serangan menjadi meningkat agak sulit untuk membahasakan pelaoporan ini bukan bagian dari serangan itu," jelas Zainal.
Ketua KPK Agus Rahardjo dilaporkan Koordinator Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara JIN Razikin Juraid, dengan dugaan terlibat kasus e-KTP ketika menjabat dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa LKPP.
Zainal mengatakan tidak melihat unsur pelanggaran hukum dalam dugaan kasus korupsi KTP Eletronik yang dituduhkan pada Agus, karena dia hanya memberikan rekomendasi ketika menjabat di LKPP.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak khawatir dengan laporan terhadap ketua KPK dan percaya Kejaksaan Agung akan profesional.
"Laporan itu tentu tidak mengkhawatirkan bagi kami karena kami percaya kejaksaan agung pasti profesional dalam menyikapi atau memproses laporan-laporan yang berasal dari masyarakat," kata Febri.
Dia mengatakan berdasarkan eskpose dan uji persidangan LKPP justru memiliki peran positif dengan memberikan saran agar proyek e-KTP tidak seperti saat ini.
"Jadi kalau saran LKPP diikuti saat itu, maka justru korupsi KTP elektronik mungkin tidak akan terjadi, karena ada cukup banyak saran yang krusial yang disampaikan tidak diikuti terdakwa yang sudah diproses ataupun pejabat kementerian dalam negeri," jelas Febri.
Sementara Novel Baswedan dilaporkan Direktur Penyidik KPK Brigjen Pol Aris Budiman ke Polda Metro Jaya, dengan tuduhan pencemaran nama baik pada 13 Agustus 2017.

Aris disebut merasa tersinggung dengan email Novel yang dianggap merendahkan dirinya. Seperti diberitakan media, surat itu berisi keberatan Novel atas mekanisme pengangkatan penyidik dari kepolisian yang tidak sesuai dengan aturan internal KPK.
Pada pekan lalu, Aris hadir memenuhi panggilan pansus angket KPK tanpa izin pimpinan KPK.
Selain oleh Aris, pada 5 september Novel Baswedan dilaporkan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto ke Polda Metro Jaya dalam kasus yang sama.
Ketika dihubungi BBC Indonesia, Erwanto hanya membalas bahwa dirinya tidak ingin kasusnya menjadi polemik di media dan menyerahkan pada penyidik kepolisian.

Terapi kejut

Zainal mengatakan pelaporan yang dilayangkan pada Ketua KPK dan Novel merupakan bagian dari terapi kejut, serangan terhadap KPK.

"Sebenarnya serangan itu, saya membahasakannya dengan terapi kejut, dia berusaha menyerang secara sporadis, bukan hanya Novel sebenarnya, banyak penyidik dan pimpinan KPK yang diserang, biasanya yang menyerang memilih magnitude yang besar, kenapa Novel karena memiliki magnitude yang gede dan ketua KPK karena punya magnitude yang besar, jadi ini sebenarnya semacam teror untuk pemberantasan korupsi," kata Zainal.
Dalam kasus Novel, Zainal menilai itu merupakan kasus personal dan sebaiknya diselesaikan secara internal.
Pada 2012 lalu, Novel juga pernah dilaporkan dengan dugaan melakukan penganiayaan berat ketika menjadi Kasat Reskrim di Polres Bengkulu, bersamaan dengan terjadi perseteruan antara lembaga KPK dan Polri. Kasus ini akhirnya dihentikan ditingkat kejaksaan karena tidak terbukti.
Kasus itu sebelumnya dipicu oleh langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo.
Sebelumnya pada 2009, dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanoto dan Chandra Hamzah juga pernah ditahan oleh Mabes Polri terkait dengan isu penyadapan oleh KPK terhadap KAbareskrim Polri saat itu Susno Duadji. Susno dituduh terlibat pencairan dana nasabah dari Bank Century, Boedi Sampoerna.
Kasus itu dikenal dengan sebutan Cicak vs Buaya.
Pada 23 November 2009, dua pekan setelah penahanan dua pimpinan KPK, presiden saat itu SBY pun mengeluarkan pernyataan agar polisi dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan mempertimbangkan azas keadilan.
Dalam pemerintahan Jokowi, ketika tengah menyelidiki kasus rekening gendut yang diduga melibatkan petinggi polri, dua pimpinan KPK sempat dijerat dugaan kasus hukum yaitu Abraham Samad dalam kasus pemalsuan Kartu Keluarga dan paspor milik Feriayani Lim.
Sementara Bambang Widjojanto dijerat dalam kasus kesaksian palsu. Namun Kejaksaan Agung kemudian mendeponir dua kasus itu.(roy)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia Di Twitter @Bintangnews.Com.


Sumber: BBC

 


Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply