Bupati Karawang Gunakan Anggaran APBD Rp 4,353 triliun Cukup Transparan,” Bagaimana Rehab Gedung DPRD?”

Oleh: T. Bintang Wartawan BINTANGNEWS.com
KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Dalam sejarah pemerintahan daerah di Kabupaten Karawang, sejak Singaperbangsa, Bupati pertama Karawang, pada tahun 1633, hingga sampai saat ini, mungkin 
baru pemerintahan Bupati dr Hj, Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati H. Ahmad Zamaksari SA.g (Jimmy) yang paling transparan dalam penggunaan anggaran dana APBD. Karena pemerintahan pasangan Cellica-Jimmy ini, adalah lebih disebabkan oleh dan telah memasuki fase era fasilitas Digital Internet.

Dalam penggunaan anggaran dana APBD Karawang 2017, siapapun dapat melihatnya di tahun anggaran baru pada fasilitas Digital Internet. Tapi bukan berarti pemerintahan terdahulu sengaja menutup-nutupi hal tersebut, melainkan jaman itu belum ada fasilitas Internet, sehingga rakyat tidak semuanya tahu tentang penggunaan dana APBD secara utuh.

Di era fasilitas Digital Internet, peluang untuk terjadinya kenakalan bagi jalannya roda pemerintahan semakin sulit, bahkan pasangan Cellica-Jimmy, dalam pemenuhan tuntutan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, lebih transapan dan terbuka.


di poin a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU.

Terutama dalam hurup b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat sangat dubutuhkan, demi tercapainya pemerintahan good governance.

Lepas dari penyalah gunaan wewenang atau tidak yang terjadi di lapangan, itu terjadi di SKPD masing-masing, yang pasti, kebijakan pimpinan sudah sesuai dengan aturan tentang pemerintahan daerah.

Sementara itu, anggaran APBD Karawang, untuk TA 2017, sebagaimana hasil sidang Paripurna dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk TA 2017, mencapai Rp 4,353 triliun, hasil sidang paripuna pada hari Rabu 23 November 2016 lalu.
  
Anggaran sebesar itu, di ekpose secara terbuka dan transparan, bahkan sekecil apapun penggunaannya digit per digit anggaran yang dibelanjakan, rakyat bisa melihatnya melalui fasilitas digital Internet di Website karawangkab.go.id.

Sedangkan dana APBD sebesar Rp,4,353 triliun rupiah itu, dibelanjakannya telah diatur melalui peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2014 dan perubahannya. Misalnya tentang Jasa Kontruksi, yang nilai besaranyanya Rp, 200, juta keatas, prosesnya harus melalui tender terbuka untuk umum, secara sah melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE).

Contoh digit mata anggaran untuk kegiatan rehabilitasi gedung Sekretariat DPRD Karawang TA 2017, diketahui prosesnya lewat tender terbuka melalui LPSE dengan nilai pagu sebesar Rp, 7,1 miliar dan HPS Rp 7,05 miliar, yang mata anggarannya muncul di dinas PUPR Kabupaten Karawang TA 2017.

Rehab gedung DPRD Karawang, konstruksinya kini sedang berjalan, dan pada saat proses lelang atau tender, digelar secara terbuka untuk umum, dari 26 peserta (penyedia jasa), hanya dua perusahaan yang melakukan penawaran, yakni PT Wahyu Adi Guna dan PT Putra SHB Sejahtera. Sebagai pemenang tender adalah, PT Wahyu Adu Guna, dengan penawaran terendah senilai Rp. 6.699.809.000, dari pagu Rp.7.100,000,000, (Sumber LPSE tahun 2017)

Namun demikian, kita pun tidah boleh percaya begitu saja dengan sajian-sajian fakta administrasi yang normatif, karena sebagai warga yang baik keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara tetap kita dituntut kritis. Demi pemenuhan UU No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi publik, peran aktif  masyarakat, pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara, keterlibatan komponen lapisan masyarakat sangat diperlukan, karena proses pengambilan keputusan publik adalah menjadi acuan utama hukum yang berlaku.

Mungkin benar pada saat proses lelang atau tender digelar secara terbuka untuk umum, tapi benarkah dari 26 peserta (penyedia jasa), hanya dua perusahaan yang melakukan penawaran, yakni PT Wahyu Adi Guna dan PT Putra SHB Sejahtera, karena kita semua punya rasio nalar yang jelas, sebab dalam bisnis di dunia kontruksi sangatlah kompotitif.

Sedangkan jika kita mengacu pada aturan  pesyaratan bagi pemenang tender sangat sulit, sebagaimana persyaratan berikut dibawah ini:

Tata Cara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi
PT atau CV yang dinyatakan sebagai pemenang tender oleh panitia lelang, persyaratannya yang harus dipenuhi diantaranya, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian, Autentifikasi surat izin usaha dibuktikan dengan meminta penyedia barang/jasa harus menunjukkan dokumen asli dengan masa berlaku Surat Izin Usaha yang tercantum dalam formulir isian kualifikasi sesuai dengan dokumen asli.

Untuk jasa konstruksi dinilai kesesuaian Bidang pada Surat Izin Usaha dengan Bidang yang berada di dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta bidang yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan (pengumuman pelelangan).

Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian:
Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menyediakan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis dengan sertifikat instansi atau pengalaman tertentu sebagaimana dalam dokumen RKS atau pengumuman lelang dan bila tidak sesuai maka Penyedia Barang/jasa tersebut dapat dinyatakan Gugur;

Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian:
Dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa diminta menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional Asli yang ditandatangani masing-masing pimpinan perusahaan. Apabila sampai batas waktu, tidak dapat menunjukkan Surat Perjanjian Asli, maka Penyedia Barang/Jasa tersebut dapat dinyatakan Gugur ;

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan kemitraan, dalam Surat Perjanjian Kerjasama harus memuat persentase kemitraan secara jelas, apabila tidak tercantum maka Penyedia Barang/Jasa tersebut dapat dinyatakan Gugur ;

Penyedia barang/jasa harus dapat menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan kualifikasi dari perusahaan mitranya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal klarifikasi. Apabila sampai batas waktunya tidak dapat menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, Penyedia Barang/jasa tersebut dapat dinyatakan Gugur.

Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian:
Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menunjukkan rekaman kontrak asli dan bukti pembayaran PPn asli dari pengalaman pekerjaan yang diajukan dan apabila tidak dapat menunjukkan kontrak asli dan bukti pembayaran PPn maka Penyedia Barang/jasa tersebut dinyatakan Gugur;

Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian:
Untuk Penyedia Barang/Jasa konstruksi dibuktikan dengan melihat data milik LPJK mengenai perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, apabila masuk dalam data LPJK maka Penyedia Barang/jasa tersebut dinyatakan Gugur ;

Penilaian Pengalaman
PT sebagai pemenang tender harus ada penilaian dilakukan terhadap pengalaman pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 7  tahun terakhir. Pengalaman pekerjaan yang dinilai disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pengguna jasa.

Aspek yang dinilai dan teknis pembuktian:
Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menyediakan peralatan khusus, tenaga ahli spesialis dengan sertifikat instansi atau pengalaman tertentu sebagaimana dalam dokumen RKS atau pengumuman lelang dan bila tidak sesuai maka Penyedia Barang/jasa tersebut dapat dinyatakan Gugur;

Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa (besar/menengah/kecil) harus sesuai dengan pengumuman atau dokumen pengadaan barang/jasa. Jika tidak sesuai dinyatakan Gugur ;

Panitia pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Berdasarkan BAHP ini, panitia pengadaan menyampaikan usulan calon pemenang lelang kepada Pelaksana Kegiatan. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang mengajukan harga penawaran yang sama (sistem gugur) atau mendapatkan nilai/skor sama (sistem nilai), maka panitia pengadaan mengadakan penelitian kembali data kualifikasi peserta bersangkutan dan memilih peserta yang menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang lebih besar.

Pengumuman dan Sanggahan Hasil Lelang
Berdasarkan sanggahan dari peserta lelang, Pelaksana Kegiatan akan menjawab secara tertulis selambat-lambatnya 5 ( lima ) hari kerja sejak batas akhir masa sanggah.( Sumber LPSE)

Keterangan diatas hanya baru sebagian persyaratan yang harus dipenuhi pihak PT yang dinyatan sebagai pemenang tender, oleh panitia lelang.  

Kembali kepada hasil proses lelang atau tender kegiatan rehabilitasi gedung DPRD Karawang, jika PT Wahyu Adu Guna, kini dinyatakan oleh panitia lelang sebagai pemenang tender tersebut, apakah telah memenuhi perpersyaratan seperti diatas atau tidak,

karena persyaratan peraturan LPSE tersebut, mekanismenya mutlak harus ditempuh. Dan masyarakat berhak tahu, sebagaimana diatur oleh UU No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi publik, termasuk soal kegiatan rehabilitasi gedung rakyat kota lumbung padi Karawang.(*)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@Bintangnews.com


Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply