Warga Karawang Masih 120.000 Orang Belum Perekaman e-KTP

KARAWANG, BINTANGNEWS.com –  Sebanyak 10 persen atau sekitar 120.000 warga Karawang, dari total 1.5 juta warga Karawang, belum melakukan perekaman e-KTP.
Perekaman e-KTP menjadi penting, lantaran Karawang akan menggelar Pilkada Gubernur Jawa Barat di tahun 2018. Sesuai dengan jadwal Pilkada Serentak 2018, di bulan Desember 2017, KPU membutuhkan data perekaman e-KTP 100%.

“Kami sudah mengambil langkah, kami mengundang warga yang belum terekam e-KTP untuk datang ke kantor kecamatan setempat untuk melakukan perekaman e-KTP. Satu bulan sudah kebijakan ini dijalankan, hingga kini ada 30.000 warga yang seudang terekam e-KTP,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karawang, Yudi Yudiawan, Senin (2/10).

Yudi mengatakan, dengan cara mengundang 120.000 warga yang belum terekam e-KTP untuk datang ke kantor kecamatan, diharapkan target 100% perekaman e-KTP sebelum bulan Desember dapat tercapai. Untuk itu, target tersebut dapat tercapai jika partisifasi masyarakat untuk merekam e-KTP cukup tinggi. Diakui Yudi, masih banyak warga Karawang yang kurang perduli untuk merekam e-KTP.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Komosi Pemilihan Umum Daerah Karawang. Kami berharap, target 100 persen perekaman e-KTP dapat tuntas di bulan Desember tahun ini,” katanya.

Yudi menjelaskan, Karawang hingga saat ini masih kekurangan blangko e-KTP sekitar 80.000 keping. Kendati warga belum memiliki keping e-KTP, namun warga dapat memberikan suara di Pilkada Jawa Barat menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil jika yang bersangkutan telah melakukan perekaman e-KTP namun belum mendapat keping e-KTP.

“Warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP namun belum memiliki keping e-KTP, bisa memberikan hak suaranya di Pilkada Jabar, karena Disdukcapil Karawang akan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan warga tersebut sudah melakukan perekaman e-KTP namun belum memilikii keping e-KTP,” tutur Yudi.

Menyikapi kekurangan blangko e-KTP, pihaknya berharap pengadaan balangko e-KTP tidak dilakukan di pemerintah pusat, melainkan dilakukan di tingkat daerah. Hal tersebut untuk memutus mata rantai distribusi yang membuat pelayanan e-KTP menjadi tersendat."(bin),
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia Di Twitter @Bintangnews.Com



Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply