Pasca Dilaporkan Al Panji, PT JLM Didatangi Tim Polda Jabar

KARAWANG, BINTANGNEWS.com –  Tim kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mendatangi lokasi PT Jatisari Lestari Makmur (JLM), di Kecamatan Jatisari, yang sebelumnya akan dibangun
diatas puluhan hektar lahan teknis pertanian,” Kamis (08/11/17).

Sayang ketiga tim Polda Jabar itu, tidak memberikan keterangan resmi kepada Wartawan. Menurut sumber, tim Polda Jabar itu, usai di lokasi PT JLM, sempat mendatangi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, entah apa yang dikomfimasi di DPMPTSP.

” Sementara sumber seorang Scurity di PT JLM, membenarkan jika tim polda jabar telah datang kemari (PT. JLM red). Sedangkan sejak disegel oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) pada hari Senin 30 Oktober 2017, sudah tidak ada lagi aktivitas di PT tersebut, dan yang dulu ada  papan nama Plang PT JLM, sempat terpangpang, kini sudah dicabut sejak kemarin hari Rabu 08/11,” ujar seorang Scurity.
Al Panji  Saai Laporan Diterima Staf Kapolda Jabar

PT JLM memang sebelumnya sempat menimbukan kontroversi, karena PT tersebut, diduga Izin mendirikan bangunan (IMB) diduga palsu, dan terbukti  kini untuk sementara telah disegel oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) pada hari Senin 30 Oktober 2017.

Menurut ketua KOMPAK Reformasi, Pancajihadi al panji, saat dikomfirmasi BINTANGNEWS.com, tidak memberikan pernyataan dan, menolak tanggapan atas kedatangan tim Polda Jabar ke PT JLM itu,” maaf, saya tidak tahu, itu bukan ranah saya, tapi itu urusan penegak hukum,” kilah Panji singkatnya.  

Namun sebelumnya Pancajihadi al panji, melaporkan kasus PT JLM ke Polda Jabar,  seagaimana tertuang dalam nomor surat laporan: 211/Lap/Huk/X/17, tertanggal 30-10-2017, yang diterima oleh Staf Kapolda Jabar, Wiwin Hindarti, bagian Penata I, 196502201986032004.

Bukti Surat Laporan Polda Jabar


Menurut Panji, beberapa waktu lalu kepada BINTANGNEWS.com mengatakan," sesuai hasil investigasi di lokasi PT JLM, dirinya meyakini bahwa PT JLM, walaupun izin resminya konon hanya 3,5 hektar, tapi kenyataan dilapangan, PT JLM sedang di bangun diatas puluhan hektar di lahan tehnis pertanian,”  itu telah melanggar Perundang-undangan Pangan berkelanjutan. 

Menurut Al Panji, saya ke Polda Jabar untuk melaporkan pelanggaran PT JLM yang dibangun diatas lahan tehnis pertanian.

Al Panji menambahkan,” dengan dasar itulah PT. JLM, dianggap telah melanggar alih fungsi lahan, sesuai UU nomor 41 tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B). PT. JLM dianggap telah  melanggar pasal 44, dengan sanksi ancaman pidana 5 tahun, denda minimal  Rp1 Milyar, maksimal Rp5 Milyar. Bahkan jika tidak dikembalikan ke lahan semula (Pertanian red), maka akan kembali diberi sanksi pidana dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara, denda Rp3 Milyar,’” ujar Panji. usai melaporkan ke Polda Jabar pada tanggal 30-10-2017, yang lalu.(bin)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com


Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply