Pergantian Panglima TNI, Mantan Kabais: Tidak Ada Matra yang Dominan

BINTANGNEWS.com – Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TN)I, maka tugas ketiga matra/angkatan menjadi sangat j
elas. Tidak ada salah satu angkatan yang dominan.

Itulah sebabnya ketiga kepala staf angkatan dapat menjabat Panglima TNI secara bergiliran, tidak lagi didominasi TNI AD, seperti yang terjadi pada sebelum berlakunya UU TNI. Pandangan itu disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksamana Muda (Laksda) (Purn) Soleman B Ponto di Jakarta, Minggu (3/12).

“Jadi, sebagai pangganti Jenderal Gatot Nurmantyo, yang berpeluang terpilih menjabat Panglima TNI adalah Kepala Staf TNI AU (Kasau) dan Kepala Staf TNI AL (Kasal). Bila presiden ingin memperbaiki pola giliran yang sudah terbentuk, maka pilihan akan jatuh kepada Kasau. Akan tetapi bila Presiden ingin menysukseskan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia, maka pilihan akan jatuh kepada Kasal.

Siapa pun nantinya yang akan terpilih, harus kita hormati, karena mengangkat Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden,” ujar Kabais yang dikutif Betitasatu, periode 2011-2013 itu.

Dikatakan, akhir-akhir ini permintaan penggantian Panglima TNI semakin menguat. Hal ini antara lain disebabkan karena semakin dekatnya usia pensiun Jenderal Gatot, karena berdasarkan UU TNI usia pensiun seorang perwira TNI adalah 58 tahun. Pada Maret 2018, Gatot akan tepat berusia 58 tahun.

Selain itu, isu pergantia Panglima TNI disebabkan oleh kiprah Jenderal Gatot akhir-akhir ini yang dikhawatirkan dapat membawa TNI kembali ke kancah politik praktis. “Hal itu seperti yang dinyatakan oleh Wakil Koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, bahwa setidaknya ada beberapa pernyataan dan sikap Panglima TNI yang dinilai kontroversial dan sarat politik, meski dibantah sebagai pernyataan yang politis oleh yang bersangkutan,” ujarnya.

Kemudian, ujar Soleman, yang menjadi perhatian publik adalah, siapa yang akan menjadi pengganti Gatot nanti. Pasal 13 Ayat 4 UU TNI mengatur bahwa jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan, yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Dengan demikian, katanya, ketiga kepala staf yang sedang menjabat saat ini memiliki peluang yang sama. “Jadi tidak benar bahwa pengganti Panglima TNI harus berasal dari Kasad,” ujarnya.

Sejak Era Reformasi, pola giliran jabatan panglima TNI telah terbentuk. Laksamana TNI Widodo AS yang berasal dari TNI AL menjabat pada 26 Oktober 1999 hingga 7 Juni 2002. Lalu, Jenderal Endriartono Sutarto dari TNI AD (7 Juni 2002-13 Februari 2006), Marsekal Djoko Suyanto dari TNI AU (13 Februari 2006-28 Desember 2007). Jenderal Djoko Santoso (TNI AD/28 Desember 2007-28 September 2010), Laksamana Agus Suhartono (TNI AL/28 September 2010-30 Agustus 2013), Jenderal Moeldoko (TNI AD/30 Agustus 2013-8 Juli 2015), dan Jenderal Gatot Nurmantyo (TNI AD/8 Juli 2015-sekarang).

“Dari pola giliran yang sudah terbentuk terlihat bahwa Kasad mendapat giliran kesempatan yang lebih besar ketimbang Kasal dan Kasau. Bila mengikuti pola yang telah terbentuk itu, maka penempatan Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI sebenarnya sudah merusak pola yang telah terbentuk,” katanya.

Menurut Soleman, bila mengikuti pola yang sudah terbentuk, maka setelah Jenderal Muldoko, jabatan Panglima TNI seharusnya diisi dari TNI AU. Tetapi, kenyatannya diisi dari TNI AD.

“Apabila kemudian Jenderal Gatot diganti lagi oleh Kasad, maka pola yang terbentuk menjadi semakin rusak. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap soliditas TNI,” katanya.(tb)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter @bintangnews.Com

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply