Fraksi Golkar Karawang Menolak Quota Pembagian Beras Rastra Dikurangi

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Sikap Fraksi Partai Golkar berkaitan dengan kebijakan Pemerintah soal pembagian beras yang dulu disebut Raskin, kini diganti menjadi pembagian Beras
Sejahtera (Rstra) untuk rakyat tidak mampu. tetap Partai Golkar menolak.

Sebagaimana dari ratusan kepala desa (Kades) di Kabupaten Karawang, menolak penyaluran Rastra dari pemerintah. Alasan penolakan Para Kades karena warga yang mendapat Keluarga Penerima Manfaat (PKM) jauh dibawah jumlah data yang dimiliki pemerintah desa masing-masing.

Para Kades yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang, menuding Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja asal-asalan sehingga banyak warga miskin yang seharusnya mendapat rastra tidak tercatat.

Sementara itu, sikap partai Golkar yang disampaikan oleh ketua fraksiinya, Ir. Teddy Luftiana, saat dikomfirmasi BINTANGNEWS.com Mengatakan,” terkait dengan kebijakan pemerinta mengenai pembagian Rastra, secara tegas sikap partai Golkar Karawang tetap menolak.

Melihat fakta dilapangan, bahwa masih banyak rakyat Kabupaten Karawang yang tergolong tidak mampu yang masih perlu dibantu untuk mendapatkan bahan pangan yang selama ini melalui program "rastra", kami fraksi golkar meminta kepada pemerintah untuk tidak merubah kebijakan yang justru akan merugikan masyarakat yang perlu bantuan.

Fraksi golkar juga meminta supaya pemerintah mengkaji kembali kebijakan dalam hal pembagian dan pendistribusian beras Rasta agar tidak mengurangi jumlah quota, dan pemerintah tetap melibatkan pemerintah desa dalam pendistribusiannya,” terang Teddy Selasa sore (30/01/2018).           

Sementara itu, sikap pemerintah Daerah, yang disampaikan oleh kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Setyadarma mengatakan,” rastra merupakan program dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan Bulog dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui dinas sosial fungsinya hanya memonitor penyaluran beras rastra tersebut. Kebijakan siapa yang berhak untuk mendapatkan beras rastra, itu diserahkan kepada BPS dan juga Bulog,” ujar Setyadarma.

Sedangkan, rencananya besok para kepala desa di Karawang yang tergabung dalam Apdesi, sekitar jam 13,00, Wib siang, akan mendatangi ketua DPRD Karawang H. Toto Surpto, terkait atas penolakan kebijakan pembagian beras Rastra, sudah sepakat dari 297 kades, bahwa mereka tetap akan menolak beras tersebut, karena jika diterima mereka khawatir hal itu akan menimbulkan konplik baru di tengah masyarakat desa.(bin)          

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply