KPK Ingatkan Para Kepala Daerah Soal Politik Uang - Sumber Informasi Dunia

KPK Ingatkan Para Kepala Daerah Soal Politik Uang

Share This

BINTANGNEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan para kepala daerah untuk mencegah politik uang atau money politic atas kontestasi Pilkada 2018.
Tak hanya kepada kepala daerah definitif, peringatan itu juga
disampaikan KPK kepada Penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri.

Peringatan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief, usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bersama empat Pj dan Pjs Gubernur di KPK, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.

Empat penjabat baru Gubernur itu, Pj Gubernur Papua, Soedarmo, Pjs Gubernur Lampung, Didik Suprayitno, Pj Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji, serta Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi.

Laode menegaskan, KPK telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mensukseskan Pilkada Serentak tahun ini dan mencegah politik uang. Untuk itu, Laode minta supaya mendagri mengingatkan kepada para penjabat gubernur yang baru ini turut mencegah terjadinya politik uang.

"Karena tahun politik kami berharap dan memberitahukan kepada Plt ini bahwa KPK bekerjasama dengan Polri ingin mensuskseskan Pemilu serentak, tetapi pada saat yang sama ingin mencegah tidak terjadinya politik uang. Oleh karena itu, kami harap bahwa para Plt ini bisa menjalankan hal ini," kata Laode yang dikutif Viva.co.id di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 26 Februari 2018.

Laode menyatakan, dalam pertemuan ini, Mendagri sudah memberikan tugas kepada para penjabat gubernur untuk mencegah praktik politik uang. Tidak hanya politik uang, Laode mengingatkan para pejabat gubernur itu untuk melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Apalagi, terang dia, KPK telah menggandeng sejumlah pemprov untuk membangun sistem pencegahan korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, pajak bumi retribusi penerimaan daerah, jual beli jabatan, belanja hibah dan bansos.

KPK juga mengingatkan para penjabat gubernur untuk menertibkan perizinan pertambangan yang bermasalah.

"Misalnya Sultra (Sulawesi Tenggara) kami beri perhatian khusus termausk Papua dan Kalbar, tolong Plt baru ini yang mampu saja menertibkan izin yang berhubungan dengan tambang itu sudah Alhamdulillah sekali," kata Laode.

Sementara Tjahjo mengaku sengaja membawa empat penjabat gubernur yang baru dilantik agar mendapat masukan dari KPK mengenai pencegahan korupsi.

"Kami ingin membangun pemerintahan bersih, saya kira kami juga mempersiapkan semua teman-teman daerah untuk setiap saat hadir dan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan, dan lain-lain," kata Tjahjo.

Politikus PDIP itu menambahkan, pihaknya juga akan mengajak para wakil gubernur yang gubernurnya maju bertarung di Pilkada serentak 2018. Selain itu, untuk cegah korupsi di daerah, Tjahjo berjanji akan memfasilitasi KPK untuk bertemu dengan para calon kepala daerah. Pertemuan ini diharapkan dapat mencegah praktik politik uang ketika Pilkada maupun pencegahan korupsi jika terpilih nantinya.

"Kami akan memfasilitasi keinginan KPK untuk bertemu dengan seluruh pasangan calon, baik paslon provinsi baik pasangan calon bupati walikota mungkin dalam satu bulan ke depan tim KPK turun semua dan mohon bisa berdialog bisa sampaikan arahan-arahan khususnya yang berkaitan dengan pencegahan yang berkaitan dengan pemidanaan atau hal-hal lain yang harus dipahami oleh para calon kepala daerah," kata Tjahjo.(tb)  

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

ad728

Pages