Pasal Antara Penghinaan presiden dan “Penghinaan Rakyat' - Sumber Informasi Dunia

Pasal Antara Penghinaan presiden dan “Penghinaan Rakyat'

Share This
BINTANGNEWS.com – Rencana menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden, yang sudah masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (RKUHP), memicu banyak perdebatan di media sosial.

Yang menarik, warganet menyebutkan bahwa, alih-alih pasal penghinaan presiden, yang justru dibutuhkan adalah "pasal penghinaan pada rakyat".

Di Spredfast, penggunaan istilah 'penghinaan presiden' meningkat 10.000% sejak Jumat (02/02) lalu namun baru drastis peningkatannya pada Selasa (06/02) pagi. Sampai Kamis (08/02), 'penghinaan presiden' muncul dalam lebih dari 24.000 cuitan.

Baik pemerintah dan DPR menyatakan bahwa mereka tetap sepakat pasal itu ada dalam RKUHP. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan bahwa nantinya akan ada pembedaan definisi antara kritik dan penghinaan.

Di situ disebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang menghina presiden dan wakil presiden akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Sementara itu, pasal 239 Ayat (2) menyebutkan bahwa perbuatan itu tidak merupakan penghinaan jika "jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri".

Partai pendukung pemerintah, PDI-P juga menyatakan bahwa pasal itu penting untuk ada agar "demokrasi tidak kebablasan".

Sebetulnya Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan pasal serupa pada 2006 dan dinyatakan inkonstitusional.

Saat itu, pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dinyatakan sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini Indonesia yang berbentuk republik dan menganut asas demokratis.

Aturan tersebut awalnya adalah adaptasi dari hukum Belanda, yaitu penghinaan terhadap keluarga kerajaan.

DPR dan pemerintah sepakat pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban.

Di media sosial, pembahasan tentang pasal penghinaan presiden masih terus ramai dibicarakan, kebanyakan dari mereka yang menolak.(bbc/bin)


Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

ad728

Pages