Ketua Umum KPAI Datangi Mapolres Karawang - Sumber Informasi Dunia

Ketua Umum KPAI Datangi Mapolres Karawang

Share This

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Ketua Umum Komnas perlindungan Anak (KPAI) Arist Merdeka Sirait, bersama tim dari Jawa Barat Mendatangi mapolres karawang guna  menjelaskan atas terjadinya tindak penganiayaan terhadap korban Calista oleh ibu kandungnya sendiri.
Arist merdeka sirait menjelaskan Komnas Perlindungan Anak akan merujuk selalu perlindungan anak yaitu pada undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan dari undang-undang 23 tahun 2002 tentang pendidikan ,di pasal 80 menyebutkan setiap orang yang melakukan ancaman kekerasan, penganiayaan itu dapat diancam maksimal 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta ,kalau melakukan tindakan hanya sekedar fisik, tetapi kalau sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dia dapat hukuman maksimal 10 tahun dan denda 200.000.000.

Apabila itu dilakukan oleh orang tua kandung di pasal berikutnya di ayat berikutnya itu dapat ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya. Jadi kalau pidana pokoknya adalah mengakibatkan anak meninggal dunia maka akan dikenakan10 tahun tuntutan Jaksa. "Hakim akan menambahkan hukuman sepertiga dari pokoknya ,itu berarti bisa di atas 10 sampai 15 tahun. itu adalah hak dan ketentuan undang-undang. Maka setiap orang yang melakukan kekerasan itu tidak ada kata toleransi  bahwa itu karena orang tuanya sendiri yang diakibatkan karena kemiskinan karena ketidakmampuan, karena kehilafan ,Tetapi dia bisa menghilangkan nyawa orang lain maka ini tidak bisa digantikan tindak pidana.

Saya kira apa yang akan dilakukan oleh Polres Karawang,saya akan merujuk pada ketentuan itu. karena itu tidak menghilangkan secara paksa, hak hidup seseorang itu jelas bukan ketentuan undang-undang, maka kerja Komnas Perlindungan Anak adalah berdasarkan ketentuan undang-undang itu bahwa ada yang meringankan ada yang menekankan pelaku,itu akan menjadi pertimbangan kemanusiaan dari hakim jadi tidak bisa menghentikan hukum.

Sebagai proses hukum dari polisi hanya meneruskan , apakah itu diterima oleh jaksa penuntut umum atas proses pemeriksaan, kalau itu tidak diterima akan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada kepolisian,yang diterima pada proses hukum yang terjadi Hakim dalam memutus perkara dalam konteks kemanusiaannya tidak boleh ada menghentikan itu karena hukum mengatakan ,satupun orang tidak boleh mengabaikan Kecuali kalau bukan yg sekarang adalah dalam keadaan penyakit Tekanan jiwa itu berbeda hal . proses yang normal saja yang bisa kurang dari 10 tahun punya kesempatan untuk hukum kemanusiaan. Tutur Arist Merdeka sirait.(joss)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

ad728

Pages