Ribuan Massa LSM GMBI Kepung PT. APL Karawang - Sumber Informasi Dunia

Ribuan Massa LSM GMBI Kepung PT. APL Karawang

Share This


KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Ribuan massa  LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) se-Jawa Barat dan petani Telukjambe Barat, menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten Karawang, menuntut PT Agung Podomoro Land (APL) di Karawang, selasa (10/4/2018).

 Aksi unjuk rasa ini berdasarkan pemberitahuan kepada Polres Karawang dengan nomor 145/P/LSM-GMBI/KRW/IV/2018 tertanggal 04 April 2018 itu, terkait sengketa hak atas tanah warga tiga desa seluas ratusan hektar, yang diduga dikuasai oleh PT Agung Podomoro Land APL.

Digelarnya aksi tersebut, bagian dari solidaritas GMBI kepada warga di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Lahan mereka seluas 286 hektar diduga 'dikuasai' oleh PT Agung Podomoro untuk meluaskan bisnis properti dan real estate di berbagai wilayah, terutama di kawasan Jabodetabek," kata Ketua GMBI Distrik Wilayah III.

Dalam hal ini, hukum seolah lebih berpihak kepada para penguasa, ketimbang kaum lemah. Oleh karena itu, lanjut Abah Zaka, GMBI selalu siap memperjuangkan nasib rakyat yang tertindas, dalam upaya mencari keadilan.

 Pihaknya juga mendesak Pemda Karawang untuk segera melakukan pembongkaran kantor pemasaran yang berada di lahan warga, karena telah melanggar ketentuan dengan tidak memiliki izin. "Sebenarnya kami tidak menolak pembangunan, sepanjang pembangunan itu tidak memperpanjang barisan perbudakan," pungkasnya.

Kapolres Karawang AKBP Hendy F Kurniawan SIK, SH, MH, sebetulnya peranannya pemerintah pusat dalam proses penyelesaiannya. hanya sengketa ini yang termasuk hak petani, nah tadi sudah dilakukan mediasi antara Pemda Karawang dengan para petani sekitar.

Bupati bersama ketua DPRD H. Toto Suripto, ada kata sepakat di awal bahwa kita tuntut tim-tim daerah untuk melakukan proses percepatan membantu para petani tetap untuk menginginkan mereka melakukan penanaman di lahan yang mereka anggap miliknya. Kami dari pihak  kepolisian harus mengamankan dan mengawal bahwa aspirasi ini dapat dicapai oleh masyarakat. tidak ada konflik antara petugas dengan LSM.

 Ditengah kerumunan massa GMBI, Bupati Karawang dr Hj. Cellica Nurrachadiana menjelaskan,” pada prinsipnya kami pemerintah, ketua DPRD, Kapolres seakan-akan memiliki kewajiban untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. salah satu aspirasi masyarakat adalah mereka ini berkeyakinan bahwa mereka ini memiliki lahan yang tentunya telah diputuskan oleh pengadilan pada prinsipnya karena ini memang belum proses sertifikasi terkait masalah kepemilikan lahan tersebut.

Sementara itu, menurut Moris Purba pengacara dari warga tiga desa itu mengatakan,” ditengah euforia presiden RI yang sedang getol membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat, ternyata di karawang masih ada ratusan petani dari 3 Desa di Teluk jambe barat, kehilangan tanahnya.  4 tahun yang lalu atas dasar putusan PK 160 tahun 2012 yang memenangkan PT. Samp Tanah masyarakat di eksekusi kurang lebih seluas 286 hektar dari 250 pemilik kurang lebih. 

Padahal jelas di dalam isi PK 160 yang harus di eksekusi itu cuman 68 hektar. Artinya kurang lebih sekitar 218 hektar tanah petani dari 3 desa kini telah dikuasai oleh PT. SAMP. hadirnya PT.  APL dalam konflik agraria yang terjadi hari ini karena sebelumnya telah terjadi pembelian saham PT. SAMP oleh PT.  APL (agung podomoro land). Yang kemudian PT. APL pada tahun 2015 berubah menjadi PT.  BMI.(joss)
 
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

ad728

Pages