Gubernur Jabar Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Se-Jabar - Sumber Informasi Dunia

Gubernur Jabar Gratiskan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Se-Jabar

Share This

BINTANGNEWS.com – Kabar gembira bagi masyarakat Karawang, dan umumnya masyarakat Jawa Barat Yang datang dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, kini telah meluncurkan program ‘Bebas BBNKB ke-2 dan Denda PKB’ pada saat pembayaran pajak di Kantor Samsat, terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2018.

Program ini diperkuat dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/147-Bapenda, tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).


“Banyak yang jual beli kendaraan dan boleh jadi belum balik nama. Soalnya ketika balik nama harus pakai biaya pajak banyak yang membiarkan jual beli kendaraan enggak balik nama. Ini untuk mengindentifikasi kendaraan milik siapa menjadi sulit. Maka dari itu kita bebaskan biayanya,” ucap Aher saat Launching Pembebasan BBNKB Ke-2 dan Denda PKB, di Kantor Samsat Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.528 Bandung, 31/05/2018

Pembebasan BBNKB Ke-2 dan denda PKB ini, juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena sebagaimana diketahui, bahwa sektor Pajak Kendaraan menjadi penyumbang terbesar PAD di Provinsi Jawa Barat. Untuk penyelenggaraan tahun ini, Aher menargetkan angka Rp 750 miliar.

Adapun program ini berlaku bagi pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat di seluruh provinsi Jawa Barat.

“Kita punya pengalaman pada tahun 2016, menyelenggarakan program serupa selama tiga bulan dan lampauan pendapatannya mencapai Rp 900 miliar. Makanya kita buka periode ke dua ini,” ungkap Gubernur Jabar.

Adapun syarat dan tata cara sebagai berikut:

1. BPKB (asli dan fotokopi)
2. STNK (asli dan fotokopi)
3. Cek Fisik Kendaraan (bisa dilakukan cek fisik bantuan dikantor Samsat terdekat)
4. Kwitansi Jual Beli (materai 6000)
5. KTP pemilik daerah yang akan dituju (asli dan fotokopi)

6. (Untuk badan hukum ): Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup & ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

Untuk intansi pemerintah ( termasuk BUMN & BUMD ) surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.

1. Kendaraan dihadirkan ke Samsat Induk tempat kendaraan terdaftar untuk melakukan Cek Fisik (gesek nomor rangka+mesin).
2. Menuju gudang arsip untuk mengambil berkas kendaraan.
3. Menuju Bagian Loket Mutasi (menyerahkan BPKB+KTP daerah yang dituju beserta fotokopi).

4. Menunggu Berkas keluar dengan waktu tertentu. (mendapat surat jalan sementara).
5. Kebagian Fiskal. Mendapatkan berkas mutasi keluar.
6. Setelah Berkas keluar, Lapor ke samsat daerah tujuan. (menyerahkan berkas-berkas yang diterima ke bagian mutasi).

7. Kendaraan dihadirkan ke Samsat Induk tujuan untuk melakukan Cek Fisik (gesek nomor rangka+mesin).
8. Kembali ke samsat daerah tujuan (menyerahkan berkas-berkas dan mendapat surat jalan sementara).

9. Menunggu STNK + Plat Nomor.
10. Kembali ke samsat induk tujuan untuk mengambil STNK + Plat Nomor baru.
11. Menunggu BPKB yang di-update dengan waktu tertentu.
12. Mengambil BPKB yang telah di Update.
.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com


Post Bottom Ad

ad728

Pages