KPK Cegah Empat Orang Saksi ke Luar Negeri Kasus Suap Aceh


BINTANGNEWS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang terkait kasus dugaan suap pengerjaan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan, pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah saksi tersebut perlu dilakukan untuk kebutuhan pemeriksaan bagi saksi-saksi nantinya.

Dikutif Sindonews, terhadap pejabat ULP dan PUPR, kata Febri, KPK ingin  memperdalam proses pengadaan yang dilakukan, terutama pengadaan yang terkait dengan penggunaan dana DOKA.

Pihak-pihak yang dicegah ke luar negeri saat ini adalah, Nizarli (Kepala Unit Layanan Pengadaaan/ULP Aceh), Rizal Aswandi (mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Aceh), Fenny Steffy Burase (EO Aceh Marathon 2018), dan Teuku Fadhilatul Amri.

"Sedangkan terhadap saksi ke-3 (Fenny Stefy Burase) ada informasi terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/7/2018).

Febri menegaskan, yang dilakukan pihaknya saat ini adalah bagian dari proses hukum. Karena KPK kata Febri, diberi tugas untuk melakukan penanganan kasus korupsi dan perlu mendapat dukungan dari masyarakat.

"Karena yang dirugikan akibat korupsi adalah masyarakat itu sendiri," tegasnya.

KPK sebelumnya menemukan indikasi bancakan yang dilakukan oleh Irwandi dan oknum pejabat di Aceh, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terhadap DOKA tahun anggaran 2018.

Lembaga antirasuah itu juga telah menahan Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf dan ajudannya Hendri Yuzal, Bupati Bener Meriah non aktif Ahmadi serta seorang pengusaha T Saiful Bahri.

Dari temuan awal, KPK menduga setiap anggaran untuk proyek yang dibiaya dari DOKA dipotong 10 persen, 8 persen untuk pejabat di tingkat provinsi, dan 2 persen di tingkat kabupaten/kota.

KPK menjerat Irwandi, Hendri dan Syaiful sebagai penerima suap dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Ahmadi sebagai pemberi dikenakan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi." (reff)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply