KPUD Karawang: Mantan ”Koruptor” Tidak Bisa Nyaleg - Sumber Informasi Dunia

KPUD Karawang: Mantan ”Koruptor” Tidak Bisa Nyaleg

Share This

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – KPUD Kabupaten Karawang menggelar sosialisasi pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Kabupaten Karawang, yang dihadiri  oleh Komisioner bidang
Teknis, Bupati Karawang yang diwakili oleh Syamsuri Asisten Daerah 1, Kesbangkpol, Polri, Dinas Kesehatan, dan beberapa OPD yang berkaitan dengan hal ini.

Asep Sugiarto sebagai Komisioner bidang Teknis KPUD Karawang, Siang tadi Senin (3/6) memaparkan apa saja yang harus di perhatikan oleh Bacaleg dari Partai Politik yang akan maju dalam Pemilihan Anggota Legislatif pada Tahun 2019 antara lain ;


1. Berkas Pengajuan Bacaleg,
2. Berkas Persyaratan calon,
3. Waktu pendaftaran.

Adapun saat pengajuan yang harus di perhatikan ;

1. Surat pengajuan (Formulir) dari pimpinan masing-masing parpol,

2. Calon Legislatif yang terdaftar maksimal 100% dari kuota kursi di masing - masing dapil,

3. 30% Caleg yang terdaftar harus mewakili dari keterlibatan Caleg Perempuan,

Dengan catatan jika keterwakilan tidak memenuhi unsur 30% caleg wanita, maka pencalonan di dapil tersebut dinyatakan gugur.

Selain itu komisioner bagian Teknis juga menjelaskan bahwa baik Parpol ataupun individu caleg yang akan mencalonkan untuk menjadi Aleg (Anggota Legislatif) selain yang diatas juga harus memperhatikan persyaratan - persyaratannya, diantara lain ;

1. Usia diatas 21 Tahun
2. Bertakwa kepada Tuhan YME,
3. Dapat berbicara , membaca, dan menulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar,
4. Daftar Riwayat hidup,
5. Berdomisili di NKRI,
6. Legalisir ijazah,
7. Setia kepada Pancasila, UUD , dan cinta NKRI,
8. Catatan baik dari Pengadilan Negri bahwa tidak pernah memiliki catatan kriminalitas pidana,
9. Bukan mantan Narapidana/Residivis terpidana Narkoba,
10. Tidak memiliki "Pelecehan sexual terhadap anak",
11. Bukan residivis KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Harapannya dalam hal ini, para caleg ataupun partai politik yang menjadi kendaraan politiknya dapat mentaati peratura  dengan mencantumkan persyaratan yang berlaku, serta melahirkan pemilu yang adil, bersih, aman dan kondusif.

.(opik)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

Pages