Cepyan: Hak Interpelasi Dewan Bukan ”Apreori”, Tapi Konstitusional - Sumber Informasi Dunia

Cepyan: Hak Interpelasi Dewan Bukan ”Apreori”, Tapi Konstitusional

Share This

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Hak interpelasi dewan memang konstitusinal, karena itu dilindungi oleh undang-undang, namun penggunaannya jangan berdasarkan perspektif apreori, melainkan harus secara selektif. Maka tidak boleh anggota dewan mengobral hal tersebut, pasalnya baik eksektif maupun legislatif, keduanya menjalankan tugas dan kewenangannya adalah berdasarkan Undang-undang.
Dengan demikian, anggota dewan dalam menggunakan haknya harus bisa membedakan antara perspektif (penapat) atau kewenangannya, karena itu harus dapat dipertanggungjawabkan, harus pula berdasarkan relasi checks and balances, yang lebih  berpihak kepada kepentingan rakyat.

Seperti yang disampaikan oleh Cepyan Lukman Nulhakim,” jika fraksi partai golkar DPRD Karawang mengajukan hak Interpelasi dewan kepada Bupati Karawang, dr Hj. Cellica Nurrahcadiana yang diduga lalai dalam tugasnya, akibat tidak mengalokasikan anggaran untuk perbaikan salah satu unit gedung sekolah yang rusak berat,” itu bukan Ilegal.

”Betul itu bukan kebijakan tunggal Bupati, karena telah melalui tahapan-tahapan panjang bersama Badan Anggaran (Banggar) melalui pembahasannya antara eksekutif dan legislatif, tapi tugas tersebut, titik beratnya lebih pada eksekutif dalam hal ini disdikpora yang tugasnya langsung kepada dunia pendidikan,” ujar Cepyan.    

Maka, jika kini fraksi partai golkar berkeinginan untuk mengajukan hak Interpelasi dewan, rasanya itu tidak berlebihan, karena itu bagian dari hak anggota DPRD, yang juga bagian dari kewajiban semua partai yang diwakili oleh kadernya yang duduk di DPRD, termasuk partai golkar di dalamnya selama, menyangkut kepentingan rakyat.” Dan itu juga demi kepentingan kinerja Bipati,” terang Cepyan.  

Jadi, sebaiknya hak Interpelasi dewan itu jangan dijadikan momok yang menakutkan, karena lepas dari hasilnya salah atau benar terkait kinerja Bupati, itu kan bukan pendapat partai golkar, melainkan nanti hasil mekanisme tahapan-tahapan hukum yang mengaturnya.
    
Karena ada beberapa langkah yang harus ditempuh dulu secara hukum,  ketentuan mengenai hak interpelasi yang diatur dalam UU MD3 yaitu pada pasal 371 ayat (1).

Kemudian 371 ayat 2 menyatakan bahwa hak interpelasi sebagaimana ayat 1 huruf a adalah hak Dewan Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ucap Cepya kepada BINTANGNEWS.com, Senin (10/09).

Dan menurut Cepyan,” masih banyak pasai-pasai yang harus terpenuhi untuk menyimpulkan salah atau tidaknya kinerja seorang Bupati.
    
Berdasarkan Pasal 379 ayat 1 menyatakan bahwa hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat 1 huruf a diusulkan oleh ; a. Paling sedikit 5 (lima)  orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari satu fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 sampai 35. b.  Paling sedikit 7 orang anggota DPRD kab/kota dan lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Kab/kota yg beranggotakan 35 orang.

Selanjutnya pasal 379 ayat 2 mengatur bahwa usulan tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD. Berdasarkan pasal 379 ayat 3 menyatakan bahwa usul sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD, yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua)  dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Selain dari pasal yang dijelaskan diatas, dasar hukum hak interpelasi terdapat juga dalam UU Pemerintah Daerah. "Isinya sama (UU Pemerintah Daerah) dengan UU MD3," ujarnya.

Masih menurut Cepyan, pengajuan hak interpelasi dari beberapa anggota DPRD ini belum tentu langsung disetujui jika berkaca kepada aturan yang sudah dijelaskan diatas,” jelas Cepya.

Maka menurut hemat saya, jika fraksi golkar kini mengajukan hak Interpelasi dewan, jangan diartikan sebagai apreori partai yang menakutkan, tapi ini bagian dari kewenangan pengawasan legislatif terhadap pihak eksekutif,” ujarnya.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

Pages