Ketua KNPI: Interpelasi Hak Konstitusi Dewan, Tapi Jangan untuk menaikan "NJOP". - Sumber Informasi Dunia

Ketua KNPI: Interpelasi Hak Konstitusi Dewan, Tapi Jangan untuk menaikan "NJOP".

Share This

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Ramai soal hak Interpelasi DPRD juga mendapatkan tanggapan serius oleh Ketua KNPI Kabupaten Karawang Lukman N Iraz.
Menurut Lukman bahwa rencana interpelasi adalah hak konstitusi dewan. Namun, Jangan sampai ada anggapan bahwa Hak Interpelasi muncul sekedar untuk menaikan "NJOP".

Sementara tak satupun anggota dewan yang mengusulkan pokok pikirannya mengenai keberpihakannya kepada pendidikan. Padahal kabarnya , tiap anggota dewan memiliki aspirasi yang cukup besar untuk sekedar membangun Ruang Kelas Baru ( RKB) sebanyak 10 lokal  peranggota dewan cukup bahkan masih lebih.

Dan jika hak interplasi itu digunakan karena mempersoalkan masalah pembangunan pendopo Karangpawitan dan membandingkannya dengan masih banyaknya gedung- gedung sekolah yang tidak layak pakai atau roboh itu sangat disayangkan, Lukman mengulas.

Mengapa demikian, lanjut Lukman, karena anggaran yang muncul hari ini jelas bukan produk eksekutif semata. Dimana sebelumnya tentunya, sudah melalui pembasahan yang panjang antara eksekutif dan legislatif (DPRD) melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang.

"Mulai dari usulan OPD terkait, melalui TAPD lalu dibahas oleh DPRD melalui banggar yang sebelumnya d godog di komisi sebagai leading sektor OPD terkait," ujar Lukman menjelaskan seraya menduga bisa saja barang tentu anggota Komisi dan Banggar yang ada adalah keterwakilan anggota fraksi dari Partai yang mengusulkan intepelasi.

Apa lagi, terangnya, Toto Suripto sebagai Ketua DPRD yang juga ketua Banggar DPRD ikut bersuara. 

"Hallo, Dia itu kan juga ketua banggar. Pertanyaannya, Kenapa anggaran itu lolos dan disetujui,"herannya.

Jelas ini kekeliruan akut yang terjadi dalam penggangaran, tandasnya.

Misalnya, ia mencontohkan, kegiatan seperti Pemilihan Kepala Desa yang tidak ada anggarannya ini yang harus di Interplasi atau bangunan yang sudah ditenderkan dan selesai pelaksanaannya tiba - tiba tidak teralisasi karena tidak ada anggarannya.

"Kalau interpelasi untuk menanyakan realisai anggaran yang sudah disepakati, inikan tidak wajar,"tandas Lukman.

Oleh karenanya, ia berharap agar DPRD bersikap objektif bahwa pola anggaran ini ada kekeliruan dan keberpihakkan yang tidak jelas khususnya kepada dunia pendidikan.

Dan ini kesalahan kolektif koligial antara eksekutif dengan partai politik sendiri yang tidak bisa  mengontrol anggotanya di fraksi masing-masing.

"Jadi interpelasi sama aja menepuk air di dulang,"tutupnya.


.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

Pages