Bupati Neneng Ditahan KPK Minta Maaf Kepada Warga Bekasi - Sumber Informasi Dunia

Bupati Neneng Ditahan KPK Minta Maaf Kepada Warga Bekasi

Share This

BINTANGNEWS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah resmi menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Neneng meminta maaf atas kejadian itu. "Assalamulaikum warohmatullahi wabarokatu. Saya Neneng Hassanah Yasin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi," kata Neneng di gedung KPK, Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.

Politikus partai Golkar ini berjanji akan mengikuti semua proses hukum di KPK. "Saya akan kooperatif dengan KPK," ujarnya.

Namun, Neneng yang dibalut rompi tahanan KPK, enggan berkomentar saat dikonfirmasi awak media. Dia langsung menerobos masuk ke mobil tahanan.

Sebelumnya, Neneng Hasanah Yasin ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa malam, 16 Oktober 2018. Neneng merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Juru Bicara  KPK, Febri Diansyah mengatakan, Neneng ditahan di Rutan KPK yang berada di belakang Gedung Merah Putih KPK. Neneng ditahan untuk 20 hari pertama.

Dalam kasus dugaan suap ini, Neneng diduga menerima suap dari Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.

KPK telah menjerat sembilan tersangka kasus suap perizinan proyek Meikarta. Selain Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, KPK pun menjerat Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama. 

Kemudian, Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M. Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Denny Indrayana, yang dikutif Viva.co.id mengemukakan korporasi  tidak akan memberi toleransi terhadap setiap praktik korupsi. PT MSU merupakan anak usaha dari Lippo Group.

"Dalam hal memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan maka PT MSU tidak akan mentolerir penyimpangan tersebut," ujar Denny dikutip dalam keterangan tertulis yang disebar oleh Direktur Komunikasi Publik Lippo Group, Danang Kemayan Jati, Selasa, 16 Oktober 2018.

Meskipun KPK baru menyatakan dugaan, Ia menekankan pihaknya sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut. Langkah pertama yang dilakukan pihaknya adalah investigasi internal secara independen dan objektif, untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi.***

.(reff)
Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di Twitter @Bintangnews.Com  



Post Bottom Ad

Pages