Breaking News

Bawaslu Karawang Ingatkan Partai Politik dan Caleg Soal Pasang APK

Ilustrasi foto

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang, mengingatkan kepada partai politik dan seluruh calon legislative (Caleg) yang mengikuti kontestasi dalam Pemilu 2019 untuk menahan diri agar tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum zonasi APK ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karawang.
“Zonasi APK untuk Pemilu 2019 belum ditetpakan oleh KPU Karawang, jadi kami meminta agar seluruh partai politik dan caleg tidak memasang APK terlebih dahulu,” ujar Ketua Bawaslu Karawang, Kursin Kurniawan dalam  rapat kordinasi pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2019, Selasa (18/12) di salah satu hotel di Karawang.

Menurut Kursin, meskipun sudah memasuki tahapan kampanye, tapi zonasi APK yang saat ini masih menggunakan zonasi saat Pilgub Jabar tahun 2018 lalu. Selain itu, pihaknya bakal berkordinasi dengan Dishub dan Polres Karawang untuk segera melakukan pembersihan APK yang menempel di mobil angkutan umum. “Sebelumnya kami sudah menyurati semua partai politik yang ada di Karawang, untuk memberihkan APK yang ditempel di mobil angkutan umum agar dibersihkan sendiri,” katanya.

Namun, lanjutnya, masih banyak mobil angkutan umum yang ditempeli oleh gambar kampanye dari calon legislative. “Kami juga menyayangkan jika KPU belum menetapkan kembali zonasi APK, sebab banyak aduan dari parpol yang kebingungan memasang APK,” katanya.

Selain itu, menurut Kursin, untuk bahan kampanye (BK) nilai maksimal setiap bahan kampanye yang boleh dibagikan peserta Pemilu 2019 adalah sebesar Rp 60.000. Ketentuan tersebut diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Bahan kampanye yang dimaksud terdiri dari selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan dan minum, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis. "Setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang maka nilainya paling tinggi Rp 60.000," katanya.

Ia menambahkan, bahan kampanye dilarang untuk ditempelkan atau dipasang di rumah ibadah termasuk halamannya, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan.  Lalu, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan taman serta pepohonan juga menjadi tempat terlarang untuk menempel bahan kampanye tersebut. Terakhir, bahan kampanye tersebut harus sesuai desain. Artinya, bahan itu setidaknya memuat visi dan misi, serta tidak memuat materi yang dilarang.(jon)


Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com