Breaking News

Kampanye Bersifat Personal Mungkin Digunakan di Pemilu 2019


BINTANGNEWS.com – Kampanye menyasar ke personal mungkin diadopsi oleh pemilu Indonesia tahun depan. Namun, untuk penggunaan teknologinya itu kembali pada pemilihan masing-masing perusahaan analytics.
"Apalagi ini sifatnya personal, bukan diekspos ke publik. Kalau ke publik semua orang bisa memberikan respons. Personal, yang tahu hanya pemilih kalau kamu mendapatkan pesan itu," kata Deputi Direktur Riset Riset Elsam, Wahyudi Djafar, di Jakarta, Jumat, 21 Desmeber 2018.

Salah satunya dengan mengolah data yang berasal dari algoritma pengguna. Perusahaan analytics atapun partai politik yang menggunakannya bisa memasukkan kampanye dengan iklan politik sesuai dengan perhitungan kebiasaan calon pemilih itu.

Selain itu, data pemilih bisa saja diperlihatkan secara legal oleh penyelenggara pemilu. Ini dilakukan oleh Inggris dengan membedakan data warganya yang dirahasiakan ataupun dibuka kepada publik.

"Cara melanggar hukum, meretas. Mengambil atau tidak itu kembali lagi KPU memastikan keamanan data Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilh)," kata dia.

Wahyudi menyatakan potensi data pemilih memang sangat besar tidak aman saat ini. Alasannya karena pemerintah masih belum mengatur keamanan data dengan baik.

Selain itu yang dilansir Viva.co.id, dia menekankan pada pentingnya mengatur iklan politik di media sosial. Saat ini, KPU hanya mengatur mengenai pelaporan akun media sosial yang resmi digunakan calon peserta pemilu.

"KPU mendaftar seluruh penyedia politics ads platform. Jadi jelas. Sehingga Bawaslu mantaunya juga jelas," ujar dia.

Sedangkan untuk konten, dikatakan oleh Wahyudi penyedia platform udah aware mengenai konten yang melanggar ketentuan tertentu mereka harus dihapuskan.

Sementara itu, Kepala Bagian Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu, Harimurti, meyakini bahwa akun terdaftar itu tidak akan melakukan pelanggaran pemilu apalagi hingga melakukan bullying. Jadi dia menginginkan ada peran serta masyarakat mengawasi media sosial juga.

"Program nasional untuk keterlibatan masyarakat melakukan pengawasan. Pengawasan lebih luas terhadap pemilu," ujarnya.***

.(boy)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com