Breaking News

Massa Aksi Demo Sengketa Pilkades, Malam Ini Masih Bertahan di Pemda


KARAWANG, BINTANGNEWS.com –  Massa aksi demo sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar) masih terus bertahan di depan kantor Bupati Karawang. Massa menuntut agar Bupati dr Hj, Cellica Nurrachadiana menangguhkan pelaksanaan pelantikan untuk 8 desa yang dianggap masih berselisih dari hasil Pilkades serentak sebanyak 67 desa.
Massa pendukung aksi demo yang tergabung dari 8 desa yang dianggap bersengketa itu, mereka merasa tidak puas dengan hasil hearing antara perwakilan massa demo dengan pihak Pemkab. Tentu situasi pun diluar ruangan sempat memanas, adu mulut pun antara massa demo dengan pihak kepolisian di depan pitu gerbang Pemda tidak terelakan, beruntung situasi dapat diredam.

Menurut Sekretais Daerah (Sekda) Karawang, Teddy Rusfendi Sutisna mengatakan,” pelantikan tetap sesuai jadwal dengan dasar dari hasil panitia sebelas, yang sudah ditandatangani Bupati. Bahkan sudah kami siapakan sesuai hasil rapat, untuk pelaksanaannya, dan telah dijadwakan pada hari jum’at besok siang,” ujar Sekda.  

Adapun bagi beberapa desa yang dianggap masih berselisih, jika pihak-pihak yang merasa tidak puas, itu silahkan untuk menempuh jalur hukum saja, karena jika hasil pengadilan ternyata hasilnya lain, toh SK Bupat juga bisa dirubah,” singkat Sekda.   

Sementara itu, menurut Koordinator massa demo, Dadi Mulyadi.SH, kepada BINTANGNEWS.com mengatakan,” terkait hasil hearing tadi, mengenai rencana pelaksanaan pelantilan besok, kami sangat kecewa, karena kepastian hukum yang legal itu tidak didapat. Adapun pihak Pemkab kini telah mengarahkan pada kami untuk melakukan gugatan hukum kepada Tata Usaha Negara (TUN), itu hanya melempar bola panas saja.

”karena meskipun kata Sekda, jika hasil TUN ternyata pihak penggugat dimenangkan, kemudian SK Bupat katanya bisa dirubah, bukti faktanya sudah ada, contoh, diantaranya di Desa Bengle, Desa Situdam, ketika tergugat kalah di TUN, ternyata pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan keputusan TUN. Karena kompetensi absolut lembaga TUN tidak ada wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkades,” tegas Dadi.

Berbeda dengan Lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), dalam undang-undang kehakiman, salah satunya kewenangan MK adalah, menyelesaikan sengketa Pilkada, sengketa Pemilu dan, sengketa Pilpres.  

Jadi pelaksanaan pelantikan Pilkades kali ini, kami anggapa cacat hukum, karena tahapannya masih mengacu kepada keputusa Bupati yang sudah usang, yang diatur oleh peraturan Bupati nomor 75 tahun 2017. Sementara, Pilkades sekarang harus mengacu kepada peraturan yang baru, dengan peraturan Bupati nomor 57 tahun 2018. Jadi, dalam azas keberlakuan hukum, ada teori dimana hukum yang baru harus mengesampingkan hukum yang lama,” jelas Dadi.     

Hingga berita ini diturunkan perwakilan dari massa aksi demo sebagian masih bertahan di depan pintu gerbang Pemda Karawang.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com