Breaking News

Sejarah Pilkades, Bapak Moyangnya Demokrasi ”Mengapa Masih Ada Konflik?”


Oleh: T. Bintang  
Wartawan BINTANGNEWS.com
BINTANGNEWS.com – Sejara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ini merupakan bapak moyangnya Demokrasi di Indonesia, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jauh sebelum ada pemilihan langsung Bupati oleh rakyat, Gubernur dan, pemilihan Presiden secara langsung rakyat, maka Pilkadeslah yang telah ratusan tahun melaksanakan praktek demokrasi ini.
Pilkades jaman dahulu, selalu dijadikan momen hiburan rakyat, maka disebut sebagai pesta demokrasi rakyat. Semua warga desa berkumpul di balai desa untuk menentukan siapakah calon pemimpin yang paling pantas untuk menjadi orang nomor satu di desanya masing-masing.

Tentu bagi siapa saja yang terpilih menjadi Kades, motivasinya hanya satu, ingin untuk memajukan pembangunan desanya demi menjejahterakan rakyatnya. Karena saat itu, desa tidak mengenal bantuan kucuran dana dari pemerintah daerah, apalagi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah pusat, dengan kata lain, pemerintah desa adalah murni pemerintahan otonom.

Budaya Pilkades telah mengakar ratusan tahun, bahkan sebelum di era penjajahan. Praktek Pilkades juga sistem pemilihannya berbeda dengan sekarang. Model pemilihannya paling sederhana namun tidak mengurangi legalitas hasil demokrasinya.

Memasuki jaman penjajahan Belanda praktek demokrasi pemilihan Kades sedikit berubah, secara politis ada upaya Belanda untuk mengadu domba warga pribumi, melalui cara pilihan terbuka. Masing-masing pemilih dan pendukung calon kepala desa membuat barisan adu panjang barisan di  halaman yang luas berupa lapangan, makin panjang barisannya maka semakin menentukan pemenangnya bagi calon Kades.

Calon kepala desa terpilih adalah yang barisan pemilih/pendukungnya yang paling panjang. Model pemilihan seperti ini sengaja diciptakan Belanda guna menciptakan rawan adanya konflik horisontal secara terbuka, antara pendukung calon yang satu dengan calon lainnya. Namun anehnya rakyat jaman itu tidak ada gesekan konflik horisontal, tidak seperti jaman sekarang yang kerap melahirkan konplifik antar massa pendukungnya.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk mencegah adanya konflik terbuka antar pendukung, maka sistem pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan pemilihan langsung secara tertutup.

Pemungutan suara dilaksanakan  dengan menggunakan lidi (bahasa jawa = biting) yang diberi tanda khusus oleh panitia, kemudian dimasukan kedalam “bumbung” (bambu) yang diletakkan didalam bilik tertutup, atau ada juga yang menggunakan batang pohon pisang tempat menancapkan lidi. Jumlah “bumbung” disesuaikan dengan jumlah calon yang ada. Masing-masing bumbung yang ditandai dengan simbol natural berupa buah hasil bumi atau palawija.

Misalnya calon kepala desa si “A” menggunakan simbol “Jagung”, calon si “B” menggunakan simbol “Padi” dan seterusnya. Setiap pemilih yang menggunakan hak pilihnya menerima satu “biting”/lidi dan dibawa masuk ke dalam bilik tertutup, dan jaman itu rakyat tidak pernah mengenal amplok gayaran (Uang), asfirasi atau pilihan rakyat piur murni atas dasar hati nuraninya, tidak dipengaruhi oleh uang Gayaran (Amplok).

Didalam bilik rakyat pemilih memasukkan lidi kedalam “bumbung” sesuai pilihannya, misalnya memilih si A maka pemilih akan memasukkan lidi kedalam “bumbung” bergambar jagung. Sehingga rakyat jaman itu tampak mencerminkan kesederhananya, tidak seperti calon jaman sekarang, usai pemilihan calon bisa menghabiskan uang ratusan juta, bahkan milyar.  🙂

Dan setelah selesai memilih, petugas penjaga akan memukul kentongan bambu sebagai tanda pemilih selanjutnya untuk memasuki bilik, metode ini di kenal dengan istilah Trutug.

Metoda lama ini dulu sempat diadopsi oleh Pilkades jaman modern, dimana lambang dari masing-maing kontestan, yakni buah hasil bumi berupa gambar diatas kertas. Pemilih mendapatkan lipatan kertas kemudian mencoblos pilihannya. Kemudian memasukkan kedalam kotak suara. Jika jumlah rakyat desanya dengan penduduk 2000-3000 orang hanya butuh waktu pagi sampai dengan siang sudah selesai. Tetapi untuk penduduk diatas 5000 maka dipastikan bisa sampai dengan sore bahkan malam.

Demokrasi, diatas tentu akan berbeda dengan demokrasi barat, di jaman Yunani Kuno, Plato (429-347 Sm) dan Aristoteles (384-322 SM) keilmuan Yunani, pusat awal perkembangan peradaban barat, memperkenalkan metode-metode eksperimental dan spekulatif guna mengembangkan pengetahuan melalui semangat rasionalisme dan empirisme dengan menempatkan akal di atas segala-galanya.

Dengan kata lain sumber kebenaran hanya dapat dikenali melalui akal. Berbeda dengan pemikiran di atas yang lazim di Yunani, Socrates, salah satu pemikir Yunani yang paling signifikan dan inspiratif, mengungkapkan bahwa kebenaran dapat dikenali melalui metode retoriknya. Yakni kebenaran akan diketahui buktinya dengan melakukan investigasi, dengan bertanya, terus-menerus. Athena, tempat lahirnya para filsuf Yunani yang dulunya terkenal dengan sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam sejarah awal lahirnya demokrasi sempat memakan korban. Socrates, filsuf terkemuka di negara Yunani kuno, sangat kritis membela pemikiran-pemikirannya, yaitu agar kaum muda tidak mempercayai para dewa dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan sejati dengan berani bersikap mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir.

Pendapat lain soal demokrasi dari hasil pemikiran Plato yang mempercayai bahwa masing-masing individu mesti melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya kemudian dipertahankan oleh plato sebagai justifikasi pemikirannya mengenai demokrasi.

Artinya, demokrasi kerakyatan tidak bisa diterima oleh pemikiran plato seperti di atas karena rakyat tidak memiliki pengetahuan ketatanegaraan sama sekali. Penyerahan wewenang pada rakyat yang demikian sepenuhnya merupakan awal kehancuran suatu entitas kekuasaan itu sendiri.

Landasan pemikiran ini nyaris serupa dengan Aristoteles, demokrasi dalam pandangannya mengenai warganegara, menurutnya tidak semua individu dikelompokkan ke dalam warganegara. Warganegara adalah individu yang memiliki waktu untuk memperluas pengetahuan tentang urusan publik dan mengupayakan kewajiban. Sebaliknya, individu yang secara alamiah merupakan budak dan kelas produsen, petani tidak masuk kategori warganegara.

Singkat cerita, implementasi pemikiran Aristoteles terdapat pada pengertian, filsuf yang notabene mengusahakan kebajikan bisa disebut warganegara; sementara budak, bukan warganegara. Jadi ketika wewenang diberikan kepada individu secara meluas seperti golongan petani, golongan penghasil produsen, dan budak, mengakibatkan negara berada pada bentuk terburuknya. Hal ini ditegaskan oleh tulisan Aristoteles, Republik, yang menempatkan bentuk negara demokrasi sebagai bentuk terburuk suatu negara.

Dengan demikian, jika pelaksanaan hasil pilkades sekarang kerap melahirkan konpfik, pertanyaannya ini mengacu kepada demokrasi baratkah, atau mengacu kepada bapak moyangnya demokrasi pemilihan kepala desa terdahulu,” tentu jawabannya ada pada benak anda masing-masing.  

Karena pelaksanaan pemilihan Kades secara serentak ini adalah dibuktikan dengan antusiasme masyarakat sebagai pemilih yang partisipatif masyarakat, yang sudah cerdas dan dewasa dalam menentukan kandidat pemimpinnya.

Harapan rakyat juga untuk menjadikan Pilkades sebagai pintu masuk lahirnya demokrasi yang beradab tidaklah semu. Artinya demokrasi yang diaplikasikan di era atau "zaman now" ini bukan lagi demokrasi yang memaksakan kehendak, tetapi demokrasi yang memberadabkan rakyat untuk menjadi pemilih rasional serta mampu memperjuangkan kebutuhan nyata dengan kesadaran tinggi.

Maka, hal ini harus menjadi catatan atau pelajaran penting bagi kita semua, jika sampai saat ini masih terdapat berselisih tajam yang berujung kepada konflik, tentu sejatinya demi menginplementasikan demokrasi yang Jurdil dan beradab, demi menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas, prorakyat, inovatif dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas segala-galanya, karena hanya rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam berdemokrasi.***


Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com