BKN: ASN Korupsi, Pemda Harus Tegas - Sumber Informasi Dunia

BKN: ASN Korupsi, Pemda Harus Tegas

Share This

BINTANGNEWS.com – Pemerintah daerah harus segera memecat aparatur sipil negara terpidana korupsi yang masih bekerja dan tetap mendapat gaji agar tidak ada kerugian negara yang lebih besar. Kementerian Dalam Negeri siap memberikan bantuan hukum jika keputusan pemecatan tersebut diajukan oleh pihak yang ditunjuk.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, di Jakarta, Senin (14/1/2019), kewenangan pemecatan aparat negara sipil (ASN) terpidana korupsi ada di pemerintah daerah (pemda). Oleh karena itu, dia meminta agar pemecatan dari pusat segera dilaksanakan oleh pemda.

”Pemerintah pusat tidak akan mengambil alih karena itu adalah kewenangan yang sudah diserahkan ke (pemerintah) daerah. Namun, jika proses itu terlarut-larut, kami akan mencari perlindungan disiplinnya, ”katanya.

Sebelumnya, pada pertengahan September 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, serta Kepala BKN meneken surat keputusan bersama yang terkait dengan pemecatan 2.357 ASN yang berstatus koruptor. Dalam surat itu, pemecatan paling lambat dilakukan akhir 2018 ( Kompas,  14/9/2018).

Namun, ternyata sampai kemarin, proses pemecatan belum selesai. Berdasarkan data dari Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, baru 393 dari 2.357 ASN terpidana korupsi yang diberhentikan. Dari 393 ASN itu, 351 orang dari instansi daerah dan 42 orang dari lembaga pusat.

Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto, banyak sekretaris daerah (sekda) tidak segera memecat ASN terpidana korupsi karena digugat oleh ASN tersebut. Salah hanya karena mereka dibiarkan tetap menjadi ASN kompilasi mereka sudah diputus oleh pengadilan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Selebihnya, mereka tetap menerima.

Dia pun sudah meminta para sekda untuk tidak khawatir tentang hal tersebut. Gaji yang telanjur perlu disetujui.

”Jadi, jangan dikeluarkan kapan pun putusan dikeluarkan. Ya, diputus saja, tanggal dia diberhentikan saat itu, ya surat keputusan juga mulai tanggal dipecat itu. Kalau terus berlama-lama, potensi kerugian negara jadi makin besar, ”katanya dikutif Kompas.com.

Menurut Widodo, sekda juga tak perlu khawatir apabila kelak digugat. Pasalnya, keputusan pemberhentian telah mengacu pada Pasal 87 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu, tertulis bahwa ASN yang menjadi narapidana perkara korupsi harus langsung diberhentikan dengan tidak hormat.

”Tak usah takut digugat karena kita melaksanakan putusan pengadilan. Kalau digugat, kami (Kemendagri) akan beri bantuan hukum. Saya akan intervensi di kasus itu,” ujar Widodo.

Tak usah takut digugat karena kita melaksanakan putusan pengadilan. Kalau digugat, kami (Kemendagri) akan beri bantuan hukum.

Sebaliknya, jika tidak segera memecat ASN terpidana korupsi, justru sekda yang terancam sanksi kepegawaian. ”Kalau Anda (sekda) masih molor-molor, pasti akan kami beri sanksi,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nihayatul Wafiroh mengatakan akan meminta pertanggungjawaban Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN terkait proses pemecatan molornya ASN itu.

”Awal Februari, kami tentu akan membahas hal tersebut. Ini tidak boleh dibiarkan karena tidak perlu uang negara untuk membiayai orang-orang yang tidak layak untuk kita tanggung. Kami akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Jadi, kita benar-benar harus melihat komitmen dari lembaga-lembaga ini, ”tutur Nihayatul.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com


Post Bottom Ad

Pages