Seleksi Calon Pemimpin KPK, Semua Calon dari Polisi Lolos - Sumber Informasi Dunia

Seleksi Calon Pemimpin KPK, Semua Calon dari Polisi Lolos

Share This

BINTANGNEWS.com – Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pemimpin KPK telah merampungkan seleksi perdana calon pemimpin KPK.
Dari 376 pendaftar, Tim Pansel menetapkan 192 nama yang dianggap lolos syarat administrasi.

Ketua Tim Pansel, Yenti Ganarsih mengatakan, umumnya peserta yang gagal lantaran tidak menggunakan format yang sudah disediakan panitia.

Begitu juga dengan usia peserta. Kata Yenti, banyak yang tidak lolos karena usianya di luar antara 40 - 65 tahun.

"Itu ada permasalahan (umur). Ada yang kurang dari 40 (tahun) ada yang lebih dari 65 (tahun)," kata Yenti yang dilansir BBC Indonesia saat memberikan keterangan pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/07), seperti dilaporkan wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Kamis (11/07).

Secara substansi, lanjut Yenti, mereka yang tidak lolos juga terganjal dengan syarat riwayat pekerjaan.

Sebagai mana dalam syaratnya calon pemimpin wajib memiliki pengalaman bekerja sedikitnya 15 tahun di bidang hukum, perbankan, ekonomi dan keuangan.

Dari rilis Tim Pansel Capim KPK, mayoritas pendaftar berasal dari kalangan akademisi/dosen di susul kalangan advokat/konsultan hukum. Sementara dari kalangan korporasi baik swasta, BUMN dan BUMD menempati urutan ke-3.

Di urutan selanjutnya pendaftar berasal dari jaksa/hakim, anggota Polri, auditor, komisioner/pegawai KPK dan lainnya (PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, pejabat negara).

Apa tanggapan pegiat anti-korupsi?
Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko komposisi dari latar belakang ini sudah beragam atau tidak didominasi suatu profesi.

Tapi yang perlu diperhatikan, kata dia, apa pun profesinya, pimpinan KPK harus memiliki integritas dan independen dalam memberantas korupsi.

"Basisnya adalah dengan keragaman yang ada, yang dilihat pasti integritasnya, dengan kompetensinya serta komitmennya untuk menjadi pimpinan, untuk pemberantasan korupsi yang independen," kata Dadang kepada BBC Indonesia, Kamis (11/07).

Dadang melanjutkan, salah satu tolok ukur integritas dan komitmen memberantas korupsi adalah kepatuhan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ia berharap hal ini bisa menjadi penilaian pada seleksi Capim KPK berikutnya, terutama kepada peserta yang berlatar belakang penyelenggara negara.

"Semua orang kalau mau jadi pejabat publik apalagi KPK harus melaporkan (LHKPN), tapi kepatuhan dia selama ini terhadap sistem LHKPN itu harus dinilai sebagai indikator komitmen," tambah Dadang.

Capim KPK yang lolos syarat administrasi, sebagian berlatar belakang penyelenggara negara. Berdasarkan data KPK, tingkat kepatuhan penyelenggara negara pada 2018 lalu belum optimal.

Sebanyak 12,87% penyelenggara negara baik dari pemerintahan, penegak hukum, BUMN/BUMD hingga anggota DPR/DPRD tidak patuh untuk menyerahkan LHKPN.

Kata Dadang, catatan LHKPN ini yang juga perlu diawasi publik dalam proses seleksi Capim KPK.

"Kepatuhan dia untuk melaporkan LHKPN tepat waktu dan informasi yang akurat itu bagian dari penilaian terhadap integritas, komitmen anti korupsi," katanya.

100% anggota polisi lolos seleksi administrasi
Tim Pansel Capim KPK meloloskan seluruh pendaftar yang berlatar belakang polisi dalam tahap seleksi administrasi. Disebutkan jumlahnya 13 orang.

"Anggota Polri, pendaftar 13 orang, lulus 13 orang," kata Ketua Tim Pansel, Yenti Ganarsih sambil mengatakan secara keseluruhan lulus syarat administrasi seperti ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Indonesia, Tito Karnavian, mengusulkan 9 perwira tinggi (Pati) Polri untuk berkompetisi duduk di kursi pimpinan KPK. Tito memastikan seluruhnya bisa bekerja secara profesional.

"Banyak sekali di sana dan sebagian besar mereka profesional dan mereka juga selesai dalam keadaan prestasi yang baik. Tidak membuat masalah," jelasnya beberapa waktu lalu, sekaligus menepis spekulasi adanya konflik kepentingan ketika anggota polisi duduk di kursi pimpinan KPK.

Namun, berdasarkan pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sebagian dari perwira ini tidak rajin melaporkan LHKPN.

"Sebab berdasarkan hasil penelusuran mengenai kepatuhan LHKPN, sembilan orang yang digadang akan mengikuti seleksi Capim KPK nyatanya tidak ditemukan LHKPN-nya di elhkpn.kpk.go.id periode 2017-2018," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Sabtu (29/06).

Tahap 'rawan' seleksi
Menurut mantan Ketua KPK, Abraham Samad, seluruh peserta dari pelbagai profesi dan latar belakang lembaga berhak untuk duduk di kursi pimpinan KPK.

Kata dia, hal yang perlu dinilai bukan lembaganya, tapi lebih kepada personalnya.

"Terus tidak boleh ada titipan-titipan. Tidak boleh ada representasi, tapi dia memang lolos karena dia punya integritas yang paripurna dan kapabilitas. Itu tolok ukurnya," kata Abraham saat dihubungi wartawan Muhammad Irham untuk BBC Indonesia, Kamis (11/07).

Lebih lanjut, Abraham mengatakan seluruh tahapan pasca seleksi administrasi adalah rawan. Rawan yang dimaksud adalah butuh perhatian dan pengawasan dari publik maupun LSM.

Ini berdasarkan pengalamannya saat mengikuti Capim KPK periode lalu.

Publik perlu berperan aktif untuk menelusuri jejak rekam 192 capim KPK yang akan dipublikasi Tim Pansel Capim KPK.

"Masyarakat harus diberi kesempatan seluas-luasnya. Memberi catatan-catatan orang yang tidak layak kepada pansel. Teman-teman harus berperan aktif memberikan masukan kepada pansel tentang track record seseorang," kata Abraham Samad.

'Waspadai calon yang cuma cari kerja'
Abraham juga memberi catatan agar Tim Pansel mewaspadai capim KPK yang sekadar mencari kerja di KPK.

"KPK itu bukan tempat cari kerja. KPK itu tempat berjuang," katanya.

Seleksi administrasi capim KPK baru awalan. Masih akan ada sejumlah tahapan penyeleksian berikutnya.

Tahap berikutnya adalah uji kompetensi untuk menjalani tes objektif dan penulisan makalah yang berlangsung Kamis, 18 Juli mendatang.

Lalu, mereka juga akan mengikuti tes psikologi disertai dengan penelusuran jejak rekam personal.

Pada tahap selanjutnya penyelenggaraan debat publik, tes wawancara dan kesehatan. Dari ratusan capim KPK ini, akan disaring menjadi 10 nama yang akan diserahkan ke presiden dan DPR untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Kelima pimpinan KPK baru, dijadwalkan akan dilantik pada 21 Desember 2019, saat pimpinan KPK sekarang berakhir masa jabatannya.***


.(bin)

Ikuti Terus Sumber Infomasi Dunia Di Twitter @Bintangnews.Com


Post Bottom Ad

Pages