Breaking News

Palestina Kecam Perubahan Kebijakan AS pada Permukiman Israel


BINTANGNEWS.com – Media Presstv.com berbahasa Inggris melaporkan,” Para pejabat Palestina mengecam pemerintahan Presiden AS Donald Trump karena melanggar kebijakan Amerika selama beberapa dekade terhadap permukiman Israel yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki, satu lagi menggambarkannya sebagai pukulan terhadap hukum internasional.
Berbicara pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Washington menolak pendapat hukum Departemen Luar Negeri 1978 yang menahan permukiman Israel secara ilegal, mengklaim bahwa pembentukan struktur-struktur itu di Tepi Barat yang diduduki "tidak sepenuhnya tidak konsisten dengan hukum internasional."

Keputusan itu yang terbaru dalam rangkaian langkah pro-Israel oleh pemerintahan Trump membuat marah para pejabat Palestina dari berbagai faksi politik baik di Ramallah dan Jalur Gaza yang dikepung Israel.


Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengutuk pengumuman Pompeo sebagai upaya untuk mendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tengah kebuntuan politik yang mencengkeram rezim di Tel Aviv.

"Bias parsial AS terhadap salah satu tren paling radikal di Israel (pembangunan pemukiman ilegal) mencegahnya prinsip-prinsip dasar hukum internasional," katanya kepada kantor berita resmi Palestina, Wafa. "Ini tidak lain adalah upaya untuk mendukung Benjamin Netanyahu di saat-saat terakhir dari ras (pemilihan) perdana menteri."

Palestinians censure US policy shift on Israeli settlements

Additionally, Palestinian presidential spokesman Nabil Abu Rudaineh stressed that Washington’s new position on Israeli settler units is “void, unacceptable and condemned.”
Pompeo’s announcement “totally contradicts international law and resolutions that reject settlements,” he said, noting that the US administration is “not qualified or authorized to cancel the resolutions of international legitimacy, and does not have the right to give any legitimacy to Israeli settlements.”

Abu Rudaineh also urged the international community to reject the announcement which threatens international peace and security.

Similarly, Palestinian Foreign Minister Riyad al-Maliki denounced the recognition of Israeli settlements as “lawless,” criticizing the US government for adopting an anti-Palestinian agenda and endeavoring to legitimize “the Israeli colonial settler agenda.”

“This position violates international law, decades-long international consensus over the issue and determinations of the International Court of Justice, the High Contracting Parties to the Geneva Conventions and United Nations resolutions, including Security Council resolutions,” he said in a statement.

In turn, Saeb Erekat, the Palestine Liberation Organization (PLO) secretary general, described Pompeo’s announcement as another attempt by the Trump administration “to replace international law with the law of the jungle.”

“Israeli settlements steal Palestinian land, seize and exploit Palestinian natural resources, and divide, displace and restrict the movement of the people of Palestine. In sum, Israel’s colonial-settlement enterprise perpetuates the negation of the Palestinian right to self-determination,” he added.

Erekat further called on the international community to “take all necessary measures to respond [to] and deter this irresponsible US behavior.”

Hanan Ashrawi, a member of the PLO’s Executive Committee, took to Twitter to condemn Pompeo’s announcement as “another blow to international law, justice and peace by a Biblical absolutist waiting for the rapture.”

Secara terpisah, gerakan perlawanan Hamas Palestina, yang menjalankan Gaza, mengatakan pembalikan kebijakan Washington "menegaskan bahwa itu adalah mitra dalam serangan terhadap rakyat kami dan hak-hak mereka."

Humas Hamas, Hazim Qasim, menekankan bahwa pemukiman Israel adalah "kejahatan perang di mana Israel mengusir pemilik tanah ini dan membangun pemukiman menggunakan kekuatan dan membawa warga Israel ke sana dari seluruh dunia."

Jordan bergabung dengan paduan suara penghukuman

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi memperingatkan tentang "keseriusan perubahan dalam posisi Amerika terhadap permukiman dan dampaknya pada semua upaya untuk mencapai perdamaian."

The Israeli settlements “are a breach of international legitimacy, kill the two-state solution and undermine chances of achieving a just and comprehensive peace. The kingdom’s position in condemning the settlements is firm,” he said.

Emboldened by Trump’s all-out support, Israel has stepped up its settlement construction activities in the occupied territories in defiance of United Nations Security Council Resolution 2334.

The resolution, approved in December 2016, states that Israel’s establishment of “settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem [al-Quds], has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-state solution and a just, lasting and comprehensive peace.”***


follow the World Resources on twitter @ bintangnews.com

Editing: T.Bintang
Source:  Presstv