BINTANGNEWS.com –
Kampanye hitam terkait suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas
diperkirakan akan mewarnai Pilpres 2019, karena dianggap ampuh untuk
mengeksploitasi dan mempengaruhi sensitifitas perilaku pemilih, kata peneliti.
Komitmen anti kampanye hitam yang
ditunjukkan elit politik kubu Jokowi dan Prabowo, menurut peneliti Lembaga
Survei Indonesia (LSI), Ahmad Khoirul Umam. tidak bisa menggambarkan sepenuhnya
kerja mesin politik di tingkat bawah.
"Secara elit mereka mengatakan
tidak akan menggunakannya (isu SARA dan politik identitas), tetapi opini elit
itu berbeda dengan opini kalangan akar rumput, terutama mereka yang berada di
mesin politik," kata Khoirul Umam yang dilansir BBC Indonesia.
"Kalau berada di mesin politik,
semua kalkulasi akan dilakukan, dieksploitasi," tambahnya.
Lebih lanjut Khoirul Umam mengatakan,
walaupun kedua kubu calon presiden sudah 'membentengi' dari serangan isu SARA
dan politik identitas dengan menghadirkan figur ulama di barisannya, isu SARA
dan politik identitas tidak otomatis hilang.
"Saya kira, (kedua kubu) tetap
akan memainkan kartu itu (SARA dan politik identitas), tetapi melihat celah
mana yang efektif dan mana yang tidak," kata Khoirul, menganalisa.
Dia memperkirakan, isu seperti itu
segaja digulirkan kedua kubu di wilayah tertentu yang tipe pemilihnya memiliki
kadar sensitif cukup tinggi soal isu agama.
"Bagi mereka yang berada di
wilayah dengan level edukasi yang relatif rendah, atau mereka dengan tingkat
keagamaan yang taat, isu itu akan sangat efektif," ujarnya.
'Tim
siluman': Apa komentar kubu Prabowo?
Diminta komentar terhadap kemungkinan
adanya 'tim siluman' yang sengaja dibentuk dua kubu pendukung capres untuk
bertugas melakukan praktik kampanye hitam, Wakil ketua timses pasangan capres
Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya tetap berusaha bersikap
transparan.
"Kalau kami ada
transparansi," kata Mardani Ali Sera, yang juga politikus Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) kepada BBC News Indonesia, Senin (24/09).
Merujuk pada peraturan KPU dan
Bawaslu, pihaknya sepenuhnya mendukung pelaksanaa kampany positif dan negatif,
tetapi tidak menolerir kampanye hitam (black campaign).
Menurutnya, jika terbukti ada praktik
kampanye hitam dilakukan anggota tim sukses masing-masing, maka pihaknya akan
bertanggungjawab. "Dan KPU bisa memberikan kartu merah atau kuning,"
katanya.
Namun demikian, apabila itu pelakunya
di luar struktur tim sukses yang terdaftar resmi di KPU, pihaknya menyerahkan
kepada kepolisian untuk menindaklanjutinya.
"Kalau sudah masuk kriminal,
teman-teman kepolisian bisa bergerak... mereka yang melakukan kampanye hitam
diberi hukuman menurut UU," kata Mardani.
Tentang kemungkinan ada perselisihan
tentang topik kampanye yang menimbulkan tafsir berbeda, pihaknya mendukung
apabila masing-masing kontestan, KPU dan Bawaslu "sering bertemu dan
berkoordinasi".
"Sehingga akan memilki cara
pandang yang sama," kata Mardani.
Dia juga menyarankan agar KPU dan
Bawaslu terus menerus mensosialisasikan tata aturan tentang kampanye. "Dan
tindakan tegas KPU dan Bawaslu juga menjadi penting," ujarnya.
'Kami
tidak pernah mengorganisasikan'
Sementara, politikus Partai Nasional
Demokrat (Nasdem) I Gusti Putu Artha mengatakan, pihaknya sejak awal sudah
mensosialisasikan kepada semua relawan tentang kampanye yang boleh dilakukan
dan yang tidak boleh dilakukan.
"Jadi jaringan relawan pun
dilibatkan," kata Putu Artha kepada BBC News Indonesia, Senin (24/09).
"Kami juga memberikan gambaran,
salah-satunya ketika menyangkut kampanye hitam, itu hukuman pidananya cukup
tinggi, dan itu bisa diproses Bawaslu dalam tempo yang singkat," ungkapnya.
Ditanya apa yang bisa dilakukan tim
sukses Jokowi-Ma'ruf Amin jika ditemukan dugaan kampanye hitam dilakukan oleh
'tim' di luar tim sukses resmi, Putu Artha mengatakan:
"Kalau yang simpatisan agak susah
kita mengaturnya. Tetapi mudah-mudahan mereka juga punya pemahaman hukum yang
sama," tegasnya.
"Tetapi jaringan relawan yang
terdaftar resmi di kami (tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin), kami memastikan
bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya," tambah Putu Artha.
Menanggapi kemungkinan adanya 'tim siluman'
yang dibentuk untuk melakukan praktik kampanye hitam, dia mengatakan,
"Kami secara resmi tidak pernah mengorganisasikan hal-hal semacam
itu."
.(bin)
Ikuti
Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com
