Breaking News

Politik Identitas tak Laku di Pemilu 2019



BINTANGNEWS.com – Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan politik identitas bakal tidak laku di Pemilu 2019. Menurut Arya, baik di pileg maupun Pilpres nanti, politik identitas tidak akan berpengaruh banyak untuk mendongkrak elektabilitas caleg atau pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Politik identitas ini diprediksikan tidak akan bakal banyak berpengaruh secara elektoral di pemili 2019," ujar Arya Fernandes di acara diskusi "Darurat Pemilu 2019" di Kontor CSIS, Jakarta, Kamis (27/9).

Di Pileg 2019, kata Arya, politik identitas tidak terlalu banyak digunakan karena beberapa faktor, antara lain komposisi caleg yang beragam, tingkat kontestasi yang ketat baik di internal maupun eksternal partai, dan fragmentasi politik di tingkat lokal.

"Selain itu, migrasi suara pemilih saat pileg juga tidak terlalu ekstrem, misalnya dari partai agama menjadi partai nasional," ungkap dia.

Sementara untuk Pilpres 2019, lanjut Arya, isu kontestasi antara kandidat sepertinya mulai bergeser menjadi isu ekonomi. Menurut Arya, isu ekonomi seperti harga sembako, kemiskinan dan lapangan kerja menjadi perhatian utama pemilih di Pilpres 2019.

"Isu Pilpres 2019 sudah bergeser ke isu ekonomi, politik identitas tidak laku lagi. Pemilih cenderung memilih pemimpin yang dianggap jujur atau anti-korupsi, sederhana dan mampu membawa perubahan dibandingkan pemimpin yang taat beragama," ungkap dia.

Arya menilai jika isu politik identitas efektif dan benar-benar bekerja, seharusnya berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara calon presiden. Menurut dia, seharusnya dalam tiga tahun terakhir, ada calon mendapat kenaikan suara yang signifikan dan ada calon yang suaranya turun drastis.

"Tetapi nyatanya kan tidak. Dalam tiga tahun terakhir suara Jokowi relatif mengalami kenaikan namun sangat landai. Sementara suara Prabowo Subianto mengalami stagnasi. Sejak tahun 2015 hingga 2017, suara Jokowi berada pasa kisaran 35-50 persen dan suara Prabowo 25-30 persen," terang dia kepada beritasatu.com.

Dalam survei CSIS, memang terlihat perolehan suara Jokowi dari 36,1 persen di tahun 2015, 41,9 persen di tahun 2016 menjadi 50,9 persen di tahun 2017. Sementara perolehan suara Prabowo di tahun 2015 berada di angka 28 persen, turun di tahun 2016 pada angka 24,3 persen dan kembali naik pada tahun 2017 di angka 25,8 persen.

Fakta lain yang menunjukkan jika politik identitas tidak efektif di Pemilu 2019 adalah preferensi pilihan massa aksi 212 yang justru terdistribusi ke banyak partai dan kedua capres. Suara dari massa aksi 212, kata dia, sebanyak sekitar 6 persen dari 5 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

"Dukungan massa aksi 212 kepada Jokowi berada di Provinsi Jatim, Jateng dan Sulsel. Sementara dukungan massa aksi 212 yang preferensi politiknya ke Prabowo dari Jabar dan Sumut," pungkas di.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com