Usai Pelantikan, Ini yang Dibahas KPK dan 9 Gubernur Baru
BINTANGNEWS.com –
Usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, sejumlah gubernur
dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2018 mendatangi Gedung Merah Putih
KPK, Jakarta, Rabu (5/9/2018).
“Intinya membangun komunikasi-komunikasi
dengan daerah dalam upaya optimalisasi pencegahan pola korupsi,”ujar Tjahjo.
Pada pertemuan tersebut, kata Tjahjo, juga dibahas area-area rawan korupsi yang
perlu menjadi perhatian kepala daerah beserta jajarannya.
“Seperti perencanaan anggaran,
mekanisme jual beli barang dan jasa, aplikasi-aplikasi yang ada. KPK siap untuk
memberikan materi dan fungsi pengawasan teman-teman gubernur. Saya kira ini
solusi yang baik,” kata Tjahjo yang juga politisi PDI Perjuangan.
Hal tersebut dilakukan, lanjut Tjahjo,
untuk memberikan pemahaman kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya
kelak saat memimpin di daerah masing-masing.
“Bagaimana cara-cara menanganinya
dengan baik hingga teman-teman kepala daerah bisa melaksanakan tugas. Saya
yakin semua memiliki komitmen untuk memberantas korupsi,” tutur Tjahjo yang
dikutif Kompas.com.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo menekankan pentingnya kepala daerah untuk membangun sistem pencegahan
korupsi di wilayah masing-masing. “Kita dialog bagaimana mencegah korupsi,
bagaimana pengalaman provinsi-provinsi, terus bagaimana kita perbaiki ke depan,
relasi dengan DPRD dengan forkom (forum komunikasi) pemda penyusunan anggaran,”
tutur Ganjar.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
menuturkan, ada beberapa pembahasan saat pertemuan dengan pimpinan KPK, salah
satunya komitmen mengenai pakta integritas. “Bikin pakta integritas supaya
tidak terulang, kira-kira begitu,” singkat Ridwan.
Oleh sebab itu, Kang Emil panggilan
akrabnya berencana memantapkan komunikasi bersa,a satuan kerja perangkat di
daerahnya dengan membentuk grup komunikasi Whatsapp. Sedangkan, Gubernur
Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengungkap pesan yang disampaikan KPK terkait
upaya pencegahan korupsi.
KPK, kata Nurdin, mewanti-wanti soal
kerawanan terjadinya korupsi di daerah, terlebih saat pembahasan APBD. “Jangan
lagi ada yang namanya uang ketok palu. Itu hati-hati, yang kedua jangan sampai
dalam proses perencanaan dan penganggaran kita banyak program yang tidak untuk
kepentingan rakyat,” tutur Nurdin.
Hal sama juga disampaikan, Gubernur
Sumatera Utara Edy Rahmayadi. KPK, kata Eddy, memberi pesan supaya mewaspadai
area rawan korupsi yang melibatkan DPRD
.(bin)
