KPK: Soal Kode 'Tina Toon' di Suap Meikarta - Sumber Informasi Dunia

KPK: Soal Kode 'Tina Toon' di Suap Meikarta

Share This

BINTANGNEWS.com – KPK menyebut ada sejumlah kode yang digunakan dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta ke Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin. KPK menyebut kode itu digunakan untuk menyamarkan identitas para pihak yang terkait.
"Ada beberapa pejabat, jadi beberapa pejabat di tingkat dinas dan juga pihak-pihak terkait yang berkomunikasi satu dan lainnya, dalam membahas proyek ini tidak memanggil nama masing-masing mereka menyapa dan berkomunikasi satu dan lain dengan kode masing-masing," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah yang dilansir Viva.co.id di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, para pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini menggunakan kode agar tidak mudah diketahui jika terpantau oleh pihak lain. Febri menegaskan KPK sudah punya pengalaman mengungkap kasus dengan penggunaan kata sandi.

"Jadi setiap pihak yang terkait disini punya nama sandi atau nama kode masing-masing yang kami duga itu sengaja dilakukan agar ketika komunikasi itu terpantau itu tidak bisa diketahui langsung siapa yang sedang berkomunikasi dan bicara tentang apa. Tapi KPK punya pengalaman banyak sekali kasus korupsi yang menggunakan sandi-sandi seperti ini," paparnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers mengatakan ada sandi yang ditemukan dalam perkara ini. Sandi tersebut antara lain 'melvin', 'tina toon', 'penyanyi', dan 'windu'.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, yakni:

- Tersangka diduga pemberi

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

- Tersangka pihak diduga penerima

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Para pejabat pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar.***

.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

Pages