Hasil Pilkades Tidak Puas, Massa Dua Desa Kepung Kantor Pemda Karawang - Sumber Informasi Dunia

Hasil Pilkades Tidak Puas, Massa Dua Desa Kepung Kantor Pemda Karawang

Share This
KARAWANG, BINTANGNEWS.com - Ratusan warga melakukan aksi Bakar keranda di depan Kantor Pemda Karawang, untuk menuntut keadilan dalam pemilihan Pilkades di Desa Sungaibuntu dan Desa Wadas.
Ketidaksesuaian instrumen hukum dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan keadilan dalam proses penyelesaian konflik pilkades terhadap para pihak, sehingga ketidakpuasaan tersebut memicu tumbuhnya gerakan perlawanan antar kubu masyarakat yang saling berbeda dukungan untuk mencari jalan keadilan sendiri.

Ratusan warga dari dua desa melakukan aksinya untuk meminta keadilan pemilihan pilkades akibat panatisme golongan dan sentimisme pihak politik dalam pemilihan kepala desa yang seringkali menimbulkan kerawanan sosial yang berakibat konflik horizontal yang berkepanjangan.

Koordinasi aksi, Dadi Mulyadi mengatakan, pemilihan pilkades yang dilakukan secara serentak di 67 desa yang ada di Kabupaten Karawang, pemilihan kepala desa dan menyisahkan 9 desa dinyatakan terjadi sengketa/konflik dua diantaranya Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur dan Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes. 

Dikatakan Dadi, timbulnya konflik pilkades dilatarbelakangi oleh dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum panitia penyelenggara (panitia ll), "Atas hal tersebut masyarakat melakukan protes dan penyampaian surat nota keberatan terhadap pemerintah Kabupaten karawang," kata Dadi. Saat melakukan aksinya di depan Kantor Pemda Karawang, selasa (4/13) siang. 

Dia menambahkan, agar Bupati Karawang menunda pelantikan terhadap dua desa yang masih konflik tersebut, secara matrial Perbup No.57 tahun 2018 dinilai lemah dan sangat liberal kandungan peraturan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Karawang tidak mengatur secara komprehensif tata cara penyelesaian seketa pilkades.

"Ini juga tidak mengandung unsur pemaksa dan punishment (hukuman) kepada siapapun yang melakukan pelanggaran atau kecurangan terhadap jalannya penyelenggaran pilkades, sehingga peraturan tersebut memberikan peluang besar kepada siapapun untuk melakukan kecurangan,"ucapnya.

Subjek hukum yang dirasa haknya dilanggar tidak memberikan jaminan perlindungan keadilan, Walaupun kenyataan seperti ini bukan berarti menghilangkan kompetensi pemerintah untuk melakukan upaya penyelesaian konflik tersebut. 

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan perbup No 57 tahun 2018 pasal 63 Bupati memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perselisihan konflik/sengketa pilkades denga jeda waktu 30 hari antara paska pemilihan dan sebelum pelantikan.

Dalam aksi kali ini masyarakat meminta agar pelaksanaan pelantikan hasil pilkades khususnya di dua tempat yakni Desa Sungaibuntu dan Wadas untuk ditangguhkan dan ditunda sampai ada keputusan penyelesaian atas sengketa hasil pilkades di dua desa tersebut dan mendesak kepada DPRD Karawang komisi l untuk menggelar pansus konflik pilkades dalam rangka mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil karena DPRD adalah wujud dari kedaulatan rakyat. (bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

Pages