Kajari Karawang : Kades Pancawati Jadi Tersangka Korupsi - Sumber Informasi Dunia

Kajari Karawang : Kades Pancawati Jadi Tersangka Korupsi

Share This
KARAWANG, BINTANGNEWS.com - Diperingatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Kejaksaan Negeri Karawang (Kejari) tetapkan Kades Pancawati, Kecamatan Klari H.A.P sebagai tersangka atas korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 lalu. Satu Desalainnya di Karawang masih dalam pengintaian.
"Kejaksaan menetapkan H.A.P sebagai tersangka, baru ada satu orang sampai saat ini," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Karawang (Kajari) Rohayati, senin (10/12).

Kata Rohayati, dari dana yang masuk ke kas Desa yang ditarik atau diambil semuanya dalam waktu yang bersamaan ternyata tidak langsung digunakan, tetapi disimpan terlebih dulu dirumahnya, dan kemudian disimpan direkening pribadinya, sedangkan pelaksanaan pengerjaan sendiri tidak dilaksanakan pada waktu satu hari setelah pencairan, sebagaimana penarikan dari rekening tersebut. "Penetapannya kita lakukan pada hari jumat kemarin, saya sudah tanda tangan saat ini baru ada satu orang, dua orang lainya akan menyusul," katanya dihadapan awak media.

Sementara itu, Kasubsi Penyidikan Kejari Karawang Pery Kurnia menyampaikan, jika dengan adanya penetapan tersanga sesuai dengan keputusan kepala Kejaksaan  pada jumat Kemari. "Hari jumat kemarin, sudah ada surat penetapan tersangka 2018 yang berinisial HAP, kerugian yang dihasilkan satu orang itu dan itu tidak akan berhenti dari satu orang, sementara HAP kerugian sampai dengan 290 juta," katanya.

Hal yang harus dipertanggung jawabkan sendiri oleh A.H.P, saat ini kata Pery, tim ahli masih melakukan penghitungan akan jumlah kerugiannya, untuk perkara  penyidikan ini tersangka bisa lebih dari satu, berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa dan bukan hanya pengerjaan infrastruktur didesa saja tapi soal dana operasional desa termasuk untuk DBH, BANPROV dan PAD pada tahun 2016. "H.A.P statusnya sudah tersangka, Dia Kepala Desa Pancawati, Kecamatan Klari. Kita belum melakukan penahanan karena masih menunggu hasil dari tim ahli," katanya.

Dikatakan pery, dengan masih tahap penyelidikan, berapa uang yang dipakai secara pribadi, dipastikan akan lebih dari nilai 290 juta, karena pada tahun 2016 lalu itu uang dari APBD dan APBN ke Desa tersebut mencapai 1.7 milyar dengan meliputi kegitan yang seharusnya digunakan kepada infrastrutur honor dan prangkat dan lainya. "20 sampai 30 orang sudah di periksa, ancaman hukuman bisa sampai 4 tahun," katanya.

Saat disinggung apakah akan ada desa yang bernasib sama, Kata pery. "Desa lain ada penyelidikan 1 Desa untuk memastikan ada atau tindaknya tindak pidana, jadi kami belum bisa menyampaikan desa mana yang jelas ada penyelidikan dan baru ada satu," tandasnya.  (bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

Pages