Breaking News

Apakah Isu HAM dan Ekonomi Pengaruhi akan Pemilih Golput Papua


BINTANGNEWS.com – Sejumlah kelompok warga Papua menyerukan gerakan tak menggunakan hak pilih alias golput pada pilpres April mendatang. Rantai kekerasan yang tak kunjung putus menjadi alasan mereka.
"Siapapun yang terpilih tidak akan memberi manfaat bagi masyarakat Papua. Toh kami dihadapkan pada senjata," cetus Filep Jacob Semuel Karma, bekas tahanan politik, di Jakarta, Kamis (14/02).

Filep bebas pada 2015 setelah dipenjara atas tuduhan pengibaran Bendera Bintang Kejora, simbol kelompok pro-kemerdekaan.

Filep menuding Prabowo Subianto bermasalah saat memimpin operasi militer di Mapenduma tahun 1996. Kasus dugaan pelanggaran HAM dalam operasi itu kini masih diselidiki Komnas HAM.

Tapi tak lantas kemudian Filep mendukung calon petahana Joko Widodo. Filep menilai Jokowi tidak serius menghentikan kekerasan aparat pada warga asli Papua.

"Saya mengimbau keluarga dan saudara saya untuk tidak memilih. Tapi keputusan tetap di tangan mereka karena saya tidak berhak memaksa orang."

"Saya akan yakinkan mereka untuk mengambil sikap sesuai hati nurani," kata Filep.

Niat menjadi golongan putih (golput) sebelumnya juga dinyatakan sejumlah organisasi, antara lain Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua.

Meski demikian, sikap Filep Karma dan kelompok prokemerdekaan Papua untuk golput tak sepenuhnya mendapat sambutan positif. Masih ada warga Papua yang antusias menggunakan hak pilih mereka.

Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura yang dilansir BBC Indonesia, Hiskia Sapioper, misalnya, menyebut akan mengikuti pilpres sebagai saluran menyampaikan aspirasi.

"Kita masih ada dalam bingkai NKRI. Jadi kita memilih pemimpin untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan Papua."

"Kita pilih orang yang punya kapasitas agar mereka benar-benar jalankan aspirasi kita dengan baik," ujar Hiskia.

'Golput adalah hak', sejumlah warga memilih golput di pilpres 2019
Pilgub Papua: Janji kesejahteraan dalam bayang-bayang kontak tembak dan konflik perebutan suara
Organisasi Papua Merdeka yang menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, apa dan siapa mereka?
Dalam catatan KPU, pemegang hak suara di Papua berjumlah 3.517.447 orang. Angka itu setara dengan 1,8% dari total daftar pemilih tetap nasional yang berjumlah 192 juta orang.

Sementara merujuk data Bawaslu, partisipasi pemilih pada Pilkada Papua tahun 2018 mencapai 84% atau 2,9 juta orang dari total 3,4 juta pemegang hak suara.

Namun sebagian peneliti menilai angka partisipasi tinggi itu muncul karena penerapan sistem noken, di mana satu kelompok warga memilih satu kandidat yang sama.

Bagaimanapun, KPU Papua optimistis gerakan golput tak akan membesar atau berdampak pada penyelenggaraan pilpres 2019.

Kekhawatiran mereka bukan pada pemboikotan, melainkan tantangan geografis untuk mendistribusikan logistik ke daerah pemilihan.

"Kalau ada isu boikot, itu tidak benar dan tidak perlu dihiraukan. Kami mendorong penggunaan suara terus naik dari sebelumnya," kata Komisioner KPU Papua, Izak Hikoyabi.

'Golput adalah konsekuensi'
Munculnya gerakan golput di kalangan warga Papua, menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, berakar pada persoalan menahun yang tak kunjung dituntaskan.

Adriana berkata, apatisme politik itu tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat.

Karenanya, tahapan dialog, kesepakatan, hingga implementasi janji untuk Papua harus segera dimulai.

"Ketidakadilan yang dirasakan warga Papua sudah terakumulasi begitu lama," ujar Adriana.

"Siapapun presiden yang terpilih, dalam waktu singkat dia bisa menarik militer dari Papua, menjamin tidak ada kekerasan, lalu memulai tahapan dialog."

"Kalau seperti ini terus, urusan Papua tidak akan selesai," tuturnya.

LIPI, kata Adriana, telah mengusulkan peta jalan penyelesaian persoalan Papua pada pemerintah. Ia mengatakan pemerintah adalah pihak yang wajib memulai tahapan dialog dengan berbagai kelompok di Papua.

Adapun persoalan HAM adalah yang pertama kali perlu disepakati dalam dialog tersebut.

Selebihnya, dialog itu harus menemukan solusi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan lokal yang berbasis karakter lokal.

"Dialog bukan penyelesaian tapi forum untuk selesaikan persoalan Papua," ujar Adriana.

"Dialog ini tidak harus dipegang langsung oleh presiden, dia bisa tunjuk tim. Tapi tim itu harus serius karena ini bukan pekerjaan ecek-ecek, butuh keputusan politik," katanya.

Merujuk kajian Amnesty International, sejak Januari 2010 hingga Februari 2018 terdapat 69 kasus pembunuhan di luar hukum di Papua oleh aparat keamanan dan militer. Sebanyak 25 dari 69 kasus itu disebut tidak diungkap atau masuk ke tahap penyelidikan.

Adapun, Badan Pusat Statistik mencatat Papua sebagai provinsi dengan penduduk termiskin terbanyak, per Maret 2018.

Persentase penduduk miskin di wilayah itu mencapai 21,2%.
.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com