Wakil Bupati Karawang: Serapan Dana Desa Dinilai Dinas DPMD Belum Maksimal - Sumber Informasi Dunia

Wakil Bupati Karawang: Serapan Dana Desa Dinilai Dinas DPMD Belum Maksimal

Share This

KARAWANG, BINTANGNEWS.com – Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Jamaksyari alias Kang Jimmy, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Dinas Pemberdayaan Pemerintahan dan masyarakat Desa (DPMD), Senin (25/2) siang.
Dalam sidak itu penyerapan dana desa dinilai belum maksimal karena pengawalannya dari DPMD tidak mengawal dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggung jawabannya.

Menurut Kang Jimmy, pihaknya melakukan tugasnya sebagai wakil Bupati yaitu melakukan kontroling atau pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Sebab anggaran desa saat ini cukup tinggi untuk melakukan pembangunan. “Keluhan dari para kepala desa saat ini adalah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari pelaksanaan dana desa tersebut,” ujar Kang Jimmy tersebut usai melakukan Sidak ke kantor DPMD, Senin (25/2) siang.

Dikatakan, serapan dana desa hanya 40 persen dan masalahnya adalah SPJ. Pihaknya menilai belum ada keseriusan dari DPMD untuk mengawal dana desa itu dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. “Saya tidak ingin ada pembiaran, sebab dana desa itu bisa menunjang pembangunan daerah dan masalah dari desa 70 persen karena factor ketidaktahuan dalam penyerapan dana desa,” katanya.

Dikatakan, pihaknya meminta DPMD untuk melaporkan secara tertulis serapan dana desa itu selama 7 hari kerja. Sebab informasi yang di dapat dari 297 desa hanya 40 persen pemerintah desa tidak bisa mencairkan dana itu karena SPJ belum beres. “Kita ingin semua kabid yang ada di DPMD ngobrol dan mengeluarkan pemahaman yang baik, agar dana desa bisa terserap dengan maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, anggota DPRD memiliki aspirasi Rp 5 miliar buat jalan desa, rehab SD dan lainnya. Padahal jika dana desa dimaksimalkan dan dibuatkan posko untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban maka beban APBD dalam pembangunan bakal lebih ringan.

“Saya datang kesini juga agar dana desa bisa lebih dimaksimalkan, sebab faktanya banyak pembangunan tidak tepat sasaran. Jadi perencanaan dari Pemda, aspirasi dewan dan dana desa harus sinkron,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Karawang, Ade Sudiana mengatakan,” jika serapan anggaran dana desa tahun 2018 bukan 40 persen. Tapi yang tidak terserap ada 21 desa, tahap satu 2 desa sementara 19 desa lainnya karena petahana yang kalah dalam Pilkades serentak pada tahun 2018 lalu.

“Untuk yang sisanya dana desa itu terserap semua, namun kendalanya saat ini adalah transisi dari kepala desa sebelumnya ke kepala desa yang saat ini menjabat,” katanya.

Dikatakan juga, yang menerima dana desa pada tahun 2018 itu yang paling kecil Rp 700 juta dan yang paling besar Rp 1,2 miliar. “Setiap tahun inspektorat melakukan pemeriksaan pada semua desa untuk pengunaan dana desa, ADD, bantuan gubernur dan DBH. Itu dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada di desa,” katanya.(bin).

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com

Post Bottom Ad

Pages