Breaking News

Kelompok Habib: ’Ada yang Ingin Menyeret Kami Kepada Pusaran Politik Praktis'


BINTANGNEWS.com – Keikutsertaan ulama peranakan Arab dari golongan habib atau alawiyin dalam percaturan politik pemilu presiden berimbas kepada perpecahan komunitas ini hingga tingkat mengkhawatirkan, kata seorang pengamat.
Insiden seorang ulama habib diteriaki sekelompok orang dari sesama komunitas ini di sebuah acara ritual di Solo, Jawa Tengah, karena dianggap "dekat" dengan salah-satu capres, dianggap sebagai salah-satu puncaknya.

Dan dukungan terang-terangan Rizieq Shihab, salah-satu ulama habib dan pemimpin FPI, kepada capres Prabowo Subianto, disebut sebagai salah-satu titik awal perjumpaan ulama habib dengan politik mutakhir Indonesia.

Rizieq memang didukung sebagian besar komunitas Arab dari garis habib, namun di sisi lain, melalui kehadiran ulama habib kharismatik lainnya, muncul pula dukungan terbuka kepada capres Joko Widodo.

Wajah peranakan Arab di Indonesia: Rizieq Shihab, politik identitas, dan pertanyaan tentang stereotip

Apa dampak pengkutuban politik seperti ini bagi warga golongan habib di lapisan bawah? Seberapa besar pengaruh ulama habib bagi calon pemilih di kalangan mereka? Sejak kapan ulama habib mulai dianggap berpengaruh dalam politik mutakhir di Indonesia?

Pertama-tama, saya ajak Anda menemui seorang warga Condet, Jakarta Timur, yang sikap politiknya tidak seperti golongan habib secara umum.

Suara minoritas di golongan habib
Di salah-satu sudut kawasan Condet, Jakarta Timur, kira-kira dua tahun silam, beredar selebaran atau pamflet berisi nama sejumlah peranakan Arab dari golongan habib atau alawiyin yang dikategorikan sebagai 'musuh'.

"Termasuk nama saya," Syafik Khaniman, 49, warga Condet dan berlatar habib. Menurut cerita keluarganya, namanya masuk daftar itu karena dia mendukung Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama dalam pilkada Jakarta.

Habib atau alawiyin adalah sebutan untuk golongan peranakan Arab yang mengklaim memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Khaniman adalah nama fam (marga) dalam golongan ini, seperti Alatas, Shahab, Alkaff, atau Alhadad, dan seterusnya.

Tidak pernah jelas siapa yang menyebarkan pamflet tersebut. Tapi kawasan Condet, Jakarta Timur, memang banyak ditinggali warga Indonesia peranakan Arab dari golongan habib, yang dalam pilkada Jakarta lalu, kebanyakan mereka mendukung Anies Baswedan.

"Orang seperti saya itu minoritas," ujar ayah tiga anak ini dengan kalimat datar. Walaupun pilihannya itu menyulitkan dirinya ("Saya sudah kenyang dibully," akunya), Syafik mengaku tidak ambil pusing.

"Saya tidak tergantung arus, saya Ahoker," tandasnya dengan senyum tipis mengembang di bibirnya. Ahoker adalah sebutan kepada pendukung setia Ahok - politikus peranakan Tionghoa dan beragama Kristen.

Sebuah sikap politik yang jelas-jelas melawan arus, apalagi saat pilkada Jakarta dua tahun lalu, di mana sentimen agama menjadi wacana umum, sebagian besar warga peranakan Arab berada di barisan pendukung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Saya tidak memainkan porsi agama seperti dilontarkan banyak orang," Syafik mengungkap alasan di balik sikapnya mendukung Ahok dalam pilkada Jakarta lalu.

"Bagi saya," ungkapnya lebih lanjut, "saya memilih seorang pemimpin, bukan pemimpin agama."

Dan ketika pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah ini akhirnya mendukung Joko Widodo dalam pilpres tahun ini, membuatnya makin menjadi minoritas di keluarganya - mayoritas di keluarga besarnya mendukung capres Prabowo Subianto.

Ketika saya menemuinya pada pertengahan Januari lalu, Syafik mengenakan kaus hitam dengan tulisan 'Bersih, Merakyat, Kerja Nyata' - slogan yang digunakan para pendukung Joko Widodo selama pilpres tahun ini.

Apakah Anda pendukung setia Jokowi? Tanya saya. Syafik menjawab: "Fanatik banget, tapi realistis."

Apa bentuk kefanatikan Anda? Saya bertanya lagi. "Saya tidak terpengaruh debat (pilpres), mau ada masalah apapun, tetap pilih Jokowi, sebagaimana dulu saya mendukung Ahok."

Dukungan Syafik terhadap Joko Widodo dalam pilpres tahun ini, tentu saja, dilakoni pula oleh sebagian peranakan Arab dari golongan habib lainnya. Sebut saja nama yang sering muncul di pemberitaan adalah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Alatas.

Walaupun belum ada hasil penelitian ilmiah tentang sikap politik warga peranakan Arab dari golongan habib dalam pilpres 2019, ada anggapan umum bahwa pilihan politik mereka kebanyakan disalurkan ke capres Prabowo - bukan Jokowi.

Sementara itu, dari markas FPI di Petamburan...
Ali Abubakar Alatas, kelahiran 1991, mempersilahkan saya datang ke markas Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, untuk janji wawancara, pertengahan Januari lalu.

"Ente (Anda) sudah pernah ke Petamburan, markas FPI 'kan?" Suaranya menggema dari ujung telepon. Saya sudah pernah ke sana, sahut saya.

Ali, demikian sapaannya, mengaku pernah membaca laporan jurnalistik saya tentang peranakan Arab di Indonesia. Dia mengaku mengenali saya sebagai sesama peranakan Arab.

"Ana sudah menyangka ente jamaah," katanya seraya tersenyum saat kami bertemu di ruangan kantor FPI. Jamaah adalah istilah umum untuk peranakan Arab di Indonesia.

Perawakannya agak gemuk, berkaca mata, serta memelihara jenggot. Lulusan Fakultas Syariah jurusan hukum di Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta ini adalah ketua Front Mahasiswa Islam (FMI)- onderbouw FPI.

Ketika saya tiba di ruangan utama kantor FPI, Ali sedang diwawancarai seorang mahasiswa berkerudung yang tengah meneliti tentang FPI dan dinamika politik mutakhir. Saya dipersilakan menunggu di ruangan itu - dan mendengarkan langsung wawancara tersebut.

Mengenakan kopiah hijau tua, kemeja hijau muda, serta bersarung, pria peranakan Arab dari golongan habib terlihat santai menjawab pertanyaan sang mahasiswa.

Di ruangan itu, ada papan besar bertulisan struktur organisasi FPI serta peta Indonesia yang menggambarkan di mana saja kantor cabang FPI berdiri.

Di sudut lainnya, ada papan pengumuman berukuran besar lengkap dengan poster bergambar pimpinan FPI Rizieq Shihab dan beberapa ulama yang terlibat dalam unjuk rasa menuntut agar Gubernur Jakarta Ahok diadili terkait dugaan penistaan agama.

"Saya kenal FPI, karena habib Rizieq," kata Ali. Awalnya, dia mengikuti majelis taklim ("saya ikut pengajiannya," akunya) yang dipimpin Rizieq sekitar tahun 2007. Dua tahun kemudian dia didaulat memimpin FMI.

Dia mengaku mengidolakan Rizieq Shihab karena kepeduliannya pada masalah sosial. Dia kemudian memberikan contoh sikap FPI yang menolak apa yang disebutnya sebagai praktik maksiat.

Seperti diketahui, FPI pada masanya pernah mengerahkan massa untuk membubarkan dan menggeruduk - sebagian secara paksa dan bahkan dengan kekerasan - segala sesuatu yang dianggap menyalahi apa yang mereka sebut nilai-nilai Islam.

"Itu semangat kita untuk melakukan perubahan sosial," kata Ali dengan kalimat yang datar dan tanpa intonasi. Tindakan FPI ini telah berulangkali mengundang protes dan mendapat perlawanan dari pihak yang menentangnya.

Bukankah tarekat alawiyah yang diturunkan oleh para ulama golongan habib cenderung menghindari secara langsung masalah politik praktis? Tanya saya. Apakah tak cukup dengan berdakwah lisan, yaitu mengingatkan secara moral saja?

"Apakah boleh berpolitik atau tidak, itu masih masih menjadi perdebatan," Ali memulai menjelaskan argumennya.

Dia meyakini pilihan berpolitik itu juga sudah dilakoni para pendahulunya saat tiba di Nusantara. Lalu dia menyebut beberapa nama sosok habib yang berada dalam kekuasaan kesultanan tertentu dan ikut melawan kolonial. "Jadi ini bukan hal baru."

Bagaimana dengan tindakan kekerasan yang pernah dilakukan massa FPI dalam menjalankan perannya? Tanya saya. Dia mengatakan "kalau agama dihina, harus marah. Kalau tidak marah, adem ayem, itu justru ada masalah akidahnya."

Dalam perkembangannya, FPI kemudian terjun ke dunia politik praktis, seperti dalam kasus pilkada Jakarta dua tahun lalu dan sekarang jelas-jelas memihak Prabowo dalam pilpres tahun ini. Sebuah sikap yang juga mengundang kritik dari golongan habib sendiri.
Apakah Anda dan golongan habib yang bergabung ke FPI tidak merasa dipolitisisasi demi pilpres, yang membuat golongan habib terpecah hingga tingkat keluarga? Tanya saya lagi. "Ada titik pertemuan kepentingan, FPI tidak ada masalah," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Jadi, kenapa pilihan politik Anda jatuh ke Prabowo? "Ikuti fatwa habib Rizieq, fatwa ijtima ulama, yang menelorkan pilihan pada Prabowo. Saya selaku murid, ikut saja."

Bagaimanapun, Ali mengakui perbedaan sikap politik terkait pilpres membuat kalangan elit dan warga peranakan Arab dari golongan habib di Indonesia, terpecah.

Polemik di balik istiIah 'Islam Nusantara'
Mengapa peringatan kelahiran Nabi Muhammad kembali diperdebatkan?
Wajah peranakan Arab di Indonesia: Rizieq Shihab, politik identitas, dan pertanyaan tentang stereotip.
Menurutnya itu lumrah saja, asal "jangan saling menghina, mencaci keluarga yang dapat menimbulkan masalah lagi."

Dia lantas teringat penghinaan yang dialami gurunya, Rizieq Shihab, oleh golongan habib lainnya di media sosial. "Hinaan yang luar biasa, fitnahnya sangat menyakitkan."

Perpolitikan Indonesia mutakhir: Sejak kapan ulama habib terjun ke politik praktis?
Perbedaan politik sesama golongan habib ini, menurut pengamat masalah keislaman dan pemerhati politik komunitas Arab di Indonesia, Ahmad Syarif Syechbubakr, diawali setelah reformasi 1998, seiring tumbuh dan lebih bebasnya praktik keislaman.

"Dulu kita lebih sering dengar kiai, ustad, dan lain-lain, (tapi) setelah (tahun) 1998, kita mendengar istilah baru, yaitu habib," kata Ahmad Syarif kepada BBC New Indonesia.

Habib, yang berarti disayangi atau yang dihormati, di sejumlah wilayah, utamanya Indonesia, semula diasosiasikan sebagai gelar kehormatan bagi ulama peranakan Arab yang dianggap memiliki hubungan garis keturunan dengan Nabi Muhammad.

Sebutan ini kemudian dilekatkan kepada ulama peranakan Arab dari golongan alawiyin yang mengklaim memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad.

Kehadiran ulama habib di peta perpolitikan mutakhir Indonesia, menurutnya, juga didukung dengan "lebih bebasnya praktik keislaman" setelah reformasi 1998.

Semula, "Komunitas habib cenderung tidak radikal," katanya. "Mereka berkembang setelah '98 setelah kekuasaan negara menurun."

Selain memunculkan sejumlah nama di kalangan ulama habib, sosok Rizieq Shihab dan Munzir bin Fuad al-Musawa, relatif menonjol dan lebih dikenal, kata analis pada Bowergroup Asia ini.

Ketua umum Rabithah Alawiyah, Zein Umar Sumaith: 'Ada yang mau menyeret kita ke politik praktis'
Menjelang pemilu presiden, organisasi yang mewadahi warga Indonesia peranakan Arab dari golongan habib atau alawiyin, didatangi oleh calon wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Kedua kubu meminta dukungan politik dari organisasi bernama Rabithah Alawiyah itu.

Mengapa organisasi tersebut tetap memilih netral? Apa yang terjadi pada orang-orang golongan Alawiyin di kalangan bawah ketika tokoh-tokohnya terlibat politik kekuasaan?

Organisasi yang menjadi basis warga Indonesia peranakan Arab dari golongan alawiyin atau lazim disebut golongan habib, yaitu Rabithah Alawiyah, bukanlah organisasi politik.

Didirikan 90 tahun silam, organisasi ini lebih fokus pada kegiatan sosial dan dakwah. Tetapi menjelang pemilu presiden, organisasi ini menjadi daya tarik bagi dua kubu yang bersaing.

Pada September tahun lalu, calon wakil presiden Ma'aruf Amin dan kemudian disusul cawapres Sandiaga Uno menemui pimpinannya.

Berikut petikan wawancara khusus wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan, dengan Ketua umum Rabithah Alawiyah, Zein Umar Sumaith.

Apa yang Anda sampaikan ketika ditemui cawapres Sandiaga Uno dan Ma'aruf Amin?

Kami menampung apa visi-misi mereka. Hal yang tidak jelas, juga kami tanyakan, seperti masalah bagaimana mereka, kalau misalnya nanti terpilih, apa yang bisa diperbuat untuk umat (Islam).

Siapa yang akan didukung Rabithah Alawiah dalam pilpres 2019?

Walaupun masing-masing mengharapkan adanya dukungan, tapi saya katakan dalam pertemuan itu, kami netral dalam hal ini. Kita tidak akan masuk kepada dukung-mendukung salah-satu pihak.

Ketika ada anggota Rabithah Alawiyah memiliki sikap politik, hal itu harus dibedakan dengan sikap organisasi?

Rabithah Alawiyah sebagai lembaga tidak boleh masuk ke wilayah politik. Demikian pula pengurusnya, itu tidak boleh merangkap anggota parpol.

Nah untuk pribadi-pribadi yang memang minatnya ke politik, itu terserah hati nurani masing-masing. Kami yakin mereka cukup pandai dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Tetapi bagi kita itu ada beberapa pegangan, misalnya, apakah akan menguntungkan bagi umat Islam atau justru merugikan. Dan tentunya karena mayoritas Muslim, harus Muslim yang baik, yang bisa memberikan keteladanan, yang bisa menaungi non- Muslim juga.

Dikutif BBC Indinesia, Golongan alawiyin memiliki pilihan politik berbeda, termasuk dalam pilpres, dan ada yang mengatakan ini membuat mereka terpecah, dan bahkan ada konflik keluarga segala. Bagaimana sikap Rabithah?

Kami selalu mengingatkan kepada seluruh anggota alawiyin, jangan sampai kita terpecah pada masalah politik. Karena bagaimanapun apabila pemilu selesai, orang-orang sudah pecah dan kembali seperti semula itu susah.

Apakah kita mau berpecah karena hanya memberikan dukungan politik pada periode tertentu, dan setelah itu, kita tidak diingat lagi (oleh capres), tapi sudah pecah dengan keluarga. Ini suatu kerugian besar.

Nah, untuk itu, selalu kita katakan, janganlah terpecah karena hal-hal keduniaan.

Apakah Anda mengakui perpecahan di kalangan alawiyin itu juga diakibatkan tokoh-tokoh sentralnya yang berlatar habib yang berpolitik dan melakukan mobilisasi massa?

Sentral-sentral (figur) ini mempunyai satu magnit yang membuat orang-orang mengacu ke situ. Dan ada sentral lain yang (membuat orang lain) mengacu ke situ. Itu merupakan suatu konsekuensi. Kita tidak bisa mengatakan 'eh kamu jangan begini, kamu jangan begitu'. Tidak bisa.

Masing-masing punya aspirasi politik yang juga bebas dalam menyalurkan pilihan politiknya. Bagi Rabithah hanya mengatakan, mari jangan berpecah, mari kita bersama-sama dalam melangkah. Soal pilihan politik berbeda, silakan saja.

Apakah ada orang-orang di kalangan alawiyin yang menyeret Rabithah ke wilayah politik, sejauh ini?

Ada (yang mau menyeret Rabithah ke politik praktis), tapi tergantung kita. Kalau kita mau diseret, akan terseret. Alhamdulillah, kita masih bisa setia dengan apa yang sudah digariskan anggaran dasar organisasi kita.

Apakah Rabithah bisa menegur atau memberikan sanksi moral kepada orang-orang yang dianggap akan memecah belah? Apakah itu diatur dalam AD/ART?

Tidak. Rabithah merupakan organisasi terbuka. Kalau organisasi tertutup, kita bisa memberikan sanksi. Jadi lebih kepada himbauan moral.

Dan himbauan moral itu pernah dilakukan Rabithah kepada perorangan yang berlatar habib yang, katakanlah, terkait masalah politik, karena dianggap misalnya keblablasan?

Ada beberapa (memberikan himbauan moral), tapi bagi kita sekarang ini, saya tidak melakukan hal itu, dari sisi melihat seseorang yang sedemikian rupa tapi kita lebih ke arah mengajak mereka, banyak hal-hal yang lebih prinsip, yang lebih penting, terutama misalnya dalam masalah sosial, banyak kalangan alawiyin yang perlu ditolong.

Menurut pemerhati politik komunitas Arab di Indonesia, Ahmad Syarif Syechbubakr, Rizieq Shihab dikenal melalui FPI yang dipimpinnya, dan Munzir bin Fuad al-Musawa dengan Majelis Rasulullah.

Perbedaan cara berdakwah dan persinggungan dengan politik praktis, demikian kata Syarif, membuat sebagian ulama habib mengalami perpecahan.

"Ini semua terjadi setelah '98," ujar alumni University of Birmingham, Inggris, yang tesisnya tentang kebangkitan otoritas keagamaan hadrami di Palembang.

Tradisi sufi dan wahabi

Dia menjelaskan sebagian besar ulama habib mempelajari ilmu agama ke Hadramaut, Yaman, namun ada pula yang berkiblat ke Arab Saudi. "Salah-satu contoh adalah habib Rizieq Syihab," ungkap Syarif.

"Dia tidak lahir dari (tradisi) sufi Hadramaut. Beliau (Riziq Syihab) dididik di LPIA, lembaga pendidikan yang didonatori oleh Arab Saudi," paparnya.

LPIA dikenal sebagai lembaga yang menurut beberapa kalangan memiliki tujuan menyebarkan faham wahabi. "Dan juga untuk menghalau pengaruh Iran di Indonesia pada waktu tahun 1980-an," demikian analisis Syarif.

Sementara tradisi sufi yang dibawa golongan alawiyin di Indonesia, sambungnya, memiliki jaringan yang sangat kuat dengan Hadramaut. Dari tradisi ini, lahirlah istilah tarekat Alawiyin.

"Makanya, awalnya komunitas habib cenderung tidak radikal, karena tradisi sufistik itu," paparnya. "Mereka lebih mengutamakan perilaku baik dan berprasangka baik."

Pilkada Jakarta 2016: Puncak perpecahan kelompok alawiyin

Perbedaan dalam cara berdakwah dan persinggungan para ulama habaib dengan politik praktis menyebabkan perpecahan di antara mereka sulit dibendung, kata Syarif.

"Momennya saat Pilkada Jakarta, ketika (calon gubernur) Fauzi Bowo melawan Joko Widodo pada tahun 2012," ungkapnya. Pada saat itu, para ulama dari golongan habib terpecah.

Puncaknya, sambungnya, adalah saat Pilkada Jakarta 2016, ketika gubernur petahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bersaing dengan lawan-lawannya.

"Majelis Rasulullah anti-Ahok, tapi mereka tidak mempolitisasi masjid dan menolak ajakan tidak akan menyolatkan pemilih Ahok di masjid atau musola mereka," ungkapnya.

Walaupun sebagian besar komunitas habib sama-sama menolak Ahok, tapi mereka menggunakan metode yang berbeda, demikian Syarif.

"Inilah puncak perpecahan komunitas habib di Jakarta dan merambat ke daerah-daerah lain," ujarnya.

"Ada kelompok habib yang relatif apolitis, dan tidak menggunakan politik yang agak keras, dengan komunitas habib yang lebih punya pretensi ke FPI yang mereka lebih agresif dalam agenda mereka, termasuk salah-satunya penggunaan kekerasan."

Bagaimana suara golongan habib di Pilpres 2019?
Menurut Syarif, pola perpecahan yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2016 akan berlanjut.

"Ada komunitas habib yang pro FPI, yang mereka merasa 'harus mendukung Prabowo' agar habib Rizieq Shihab mendapatkan posisi yang lebih baik," katanya.

"Lalu ada komunitas habib yang merasa bahwa politik, ya, politik, silakan saja Anda memilih siapapun, tapi menjadikan komunitas habib sebagai alat politik itu berbahaya," kata pengamat. Foto: Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
"Lalu ada komunitas habib yang merasa bahwa politik, ya, politik, silakan saja Anda memilih siapapun, tapi menjadikan komunitas habib sebagai alat politik itu berbahaya." Yang disebut belakangan ini lebih menjalani praktik tarekat.

Dia mengamati, dampak perbedaan politik di antara ulama senior ini membuat anak-anak muda alawiyin yang saja menyelesaikan pendidikan agama di Hadramaut, menjadi terafiliasi ketika mereka pulang ke Indonesia.

"Ketika pulang ke Indonesia, mereka mengafiliasi kepada kubu tertentu," katanya.

"Ada yang berafiliasi ke kubu FPI, yang mempunyai pretensi agak keras, lalu ada yang mengafiliasi ke Majelis Rasulullah, serta berafiliasi ke ulama lainnya."

"Jadi, kalau Anda bukan di pihak Rizieq Syihab, berarti Anda di kubu yang lain. Dengan kata lain, orang mulai mengafiliasi pada kelompok-kelompok tertentu," jelas Syarif.

Golongan alawiyin dan NU

Kelompok-kelompok tertentu itu, sambungnya, di antaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Hal ini bisa terjadi, karena "secara religus komunitas habaib itu bermazhab Syafi'i yang sama dengan NU".

"Salah-satu ritual komunitas habib adalah ziarah kubur, maulid dan tahlil, yang semuanya serupa dengan NU."

Menurutnya, keberadaan habib Rizieq Syihab sedikit banyak menimbulkan ketegangan antara NU dan komunitas habib.

"Karena kalau diperhatikan, habib Rizieq punya konflik dengan Gus Dur sebelum dia wafat. Ini menjadi permasalahan," katanya.

Salah-seorang ulama dari golongan habib yang memiliki kedekatan dengan NU adalah Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jateng. "Dia dihormati elit NU," Syarif menekankan.

'Ada ulama habib yang dijauhi komunitasnya'
Bagaimanapun, makin terafiliasinya golongan habib dalam pilpres 2019, mulai menjadi keresahan tersendiri di antara komunitas habib di Indonesia, katanya.

Syarif mencontohkan sikap sebagian golongan habaib pro-Prabowo yang memprotes habib Lutfi bin Yahya di sebuah acara ritual di Solo, Jateng, tidak lama berselang.

"Itu salah-satu momen puncak perpecahan," katanya. "Golongan habib mulai berani menyerang sesama kelompoknya sendiri, karena perbedaan pilihan politik."

Dia kemudian mencontohkan kasus lainnya, ketika seorang ulama habib "dijauhi" komunitasnya karena dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.

"Dalam tradisi komunitas habib, ini kemudian menjadi konflik yang sedikit banyak mengkhawatirkan," kata Syarif.

"Karena mereka kemudian juga terkelompokkan dalam garis politik tertentu, ada kubu yang pro-Prabowo, ada yang pro-Jokowi."

Kembali ke jalur ritual
Dalam politik elektoral sekarang ini, menurutnya, golongan habib 'dipaksa' untuk mengafilisiasikan diri kepada calon atau partai tertentu.

Polarisasi seperti itu diakuinya tidak terelakkan karena juga dialami umat Islam lainnya di Indonesia.

Namun demikian, Syarif mengaku, masih ada ruang yang membuat komunitas habib di Indonesia relatif dapat mengendalikan konflik itu sehingga tidak berakibat fatal.

"Saya melihat lihat pemersatu utama mereka adalah ritual. Kalau kita lihat haul, ziarah kubur, itu biasanya relatif netral dari intervensi politik," katanya.

"Jadi, kalau mereka kembali ke jalur-jalur ritual, maka mereka bakal menemukan esensi mereka kembali sebagai komunitas sufi alawiyin."(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com