Kembali Baku Tembak Polisi dan OPM di Papua Telan Korban Jiwa

BINTANGNEWS.com – Usulan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua kembali disuarakan setelah baku tembak antara pasukan TNI-polisi dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mengakibatkan jatuhnya korban tewas.

Seorang anggota polisi tewas dan dua lainnya terluka menyusul kontak senjata dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bandara Mugi, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Rabu (20/03) pagi, kata seorang pejabat kepolisian.

Usulan untuk mengedepankan dialog telah disuarakan Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya.

"Sudah laporkan saya, cuma Pak Presiden belum kasih petunjuk," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (20/03).

Usulan ini sudah berulangkali ditolak pemerintah Indonesia terutama setelah peristiwa penembakan oleh OPM di Kabupaten Nduga juga terjadi di penghujung 2018 lalu, yang menewaskan 17 karyawan PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Menurut polisi, baku tembak pasukan polisi dengan OPM yang menewaskan satu anggota polisi berawal saat sejumlah polisi mengamankan pesawat helikopter di bandara tersebut, Rabu pagi.

Polisi yang tewas tertembak adalah Brada Aldi, adapun dua anggota polisi lainnya, yaitu Prada Rafi dan Ipda Arif Rahman terluka dan masih dirawat di rumah sakit setempat.

Kepala sub bidang penerangan masyarakat Polda Papua, AKBP Suryadi Diaz, belum bisa memastikan adanya korban jiwa dari pihak kelompok OPM yang disebutnya sebagai kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) ini.

"Setelah mereka melakukan penembakan, lalu melarikan diri. Sekarang korban sedang dirawat di Rumah Sakit Mimika," kata Suryadi Diaz kepada Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Polisi menduga motif penembakan OPM terkait dengan pemilu. "Mereka akan ganggu dan akan menggagalkan, termasuk akan menggagalkan pemerintah," katanya.

Lebih lanjut sumber BBC Indonesia menyampaikan, Suryadi mengatakan sejak dua pekan lalu, sebanyak 400 anggota TNI dan kepolisian tambahan didatangkan ke Papua.

"Jadi ini untuk antisipasi pemilu nanti. Kalau pasukan itu fokus ke Nduga, tapi masih ada yang stay di Timika," katanya.

OPM: 'Jangan kita dua-dua perang terus'

Sementara itu, Juru bicara Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom mengakui pihaknya bertanggung jawab atas penembakan tersebut.

"Jadi Panglima Kodam Brigadir Jenderal Ekianuas Kogoya yang bertanggung jawab di wilayah itu, dan markas pusat kami menyatakan bertanggung jawab karena semua perang TPNPB dikontrol oleh Mabes pusat," katanya Rabu (20/03).

Sebby menambahkan pasukan OPM siap perang dengan pasukan tambahan TNI dan Polisi di Kabupaten Nduga.

"Kami siap jemput mereka. Sambut mereka. Kedatangan tamu, begitu. Nah, artinya siap perang, begitu. Lawan," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk menyudahi kontak senjata, TPNPB-OPM menginginkan perundingan dengan pemerintah Indonesia di bawah mediasi PBB.

"Jangan kita dua-dua perang terus. Korban. Kita harus duduk di meja perundingan. Tapi kami tidak punya urusan dengan TNI-Polri.

"Ingat, kami punya urusan itu dengan pemerintah Indonesia, yaitu presiden dan kabinetnya," tambah Sebby.

Bukan kontak senjata pertama

Kontak senjata yang menewaskan satu anggota polisi di Kabupaten Nduga, Papua, bukan pertama kali terjadi.

Sebelumnya, baku tembak antara kelompok bersenjata dengan TNI terjadi di Distrik Mugi Kamis (07/03) lalu, yang menewaskan tiga anggota TNI dan sejumlah anggota kelompok bersenjata, menurut pejabat TNI.

Peristiwa penembakan di Kabupaten Nduga juga terjadi di penghujung 2018 lalu.

Sebanyak 17 karyawan PT Istaka Karya dibunuh dan 2 karyawan diculik kelompok bersenjata di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Mereka merupakan pekerja jembatan Jalan Trans Papua yang berada di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.

TNI: 'Kami sudah kuasai sejumlah distrik'

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi mengatakan TNI sudah menguasai sejumlah distrik yang pernah menjadi markas kelompok bersenjata.

"Mapenduma, kemudian Mugi, kemudian Yal, Dal, dan beberapa kampung yang lain," kata Aidi kepada Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (20/03).

TNI mencatat jumlah korban tewas dari aksi kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga sejak Oktober 2019 hingga Maret mencapai 35 orang. Rinciannya 30 warga sipil, 4 anggota TNI dan 1 Polisi.

"Sesuai dengan pantauan prajurit yang melaksanakan kontak tembak, di pihak mereka juga banyak yang jatuh korban. Ketika mereka ada yang jatuh korban, itu jenazahnya berusaha dibawa lari," lanjut Aidi.

Pendekatan militer 'tidak menyelesaikan persoalan'

Pendekatan militer di Bumi Cenderawasih tak akan menyelesaikan persoalan dan pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih manusiawi, kata Direktur Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua, Matheus Adadikam.

"Pasukan banyak datang, tapi kenyataannya seperti ini (ada anggota TNI dan polisi yang tewas). Keamanan itu tidak terjamin," katanya saat dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (20/03).

Menurut pengamatan Matheus, pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat tak pernah mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan persoalan Papua, khususnya di Kabupaten Nduga.

"Saya kira ini, antara provinsi, kabupaten yang bersangkutan dan Jakarta harus duduk sama-sama. Karena selama ini tidak ada duduk sama-sama," katanya.

Walaupun ditolak pemerintah Indonesia, sudah ada usulan dari sejumlah pihak agar pemerintah menarik pasukan TNI dan Polisi dari wilayah pecahan Kabupaten Jayawijaya ini.

Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengklaim telah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Sudah laporkan saya, cuma Pak Presiden belum kasih petunjuk," katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (20/03).

Lebih lanjut, Lenis mengatakan usulan yang disampaikan ke Presiden Jokowi antara lain membentuk tim khusus dari perwakilan adat, agama dan pemerintah daerah.

"Kalau pendekatan dengan militer, dengan kekerasan, itu tidak akan mungkin akan selesai," katanya.

Menkopolhukam Wiranto: 'Penarikan pasukan TNI dari Nduga tak logis'

Namun, Lenis mengatakan ada pihak yang tidak setuju dengan gagasannya, tanpa menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Itu tidak bagus. Tanggapannya juga dibilang tidak logis, sekarang akibatnya kan sekarang jadi korban orang," tambahnya.

"Saya bicara seperti dibilang orang mendukung (OPM-red) lah, mendorong dan sebagainya. Nah, itu salah bahasanya itu. Ini kan saya bicara untuk nyawa orang," tutup Lenis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut penarikan pasukan TNI dari Kabupaten Nduga, Papua "tak logis".

Kepada media ia mengatakan kehadiran TNI di Papua terkait keamanan nasional.

"Karena tumpah darah berbagai wilayah yang terganggu, ada warga negara terganggu, membutuhkan polisi hadir, membutuhkan TNI hadir. Kita hadirkan di sana," katanya di hadapan wartawan, pekan lalu.(bin)

Ikuti Terus Sumber Informasi Dunia di twitter@bintangnews.com